LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pesan tegas mengenai pentingnya keteladanan dan tanggung jawab moral para pemimpin bangsa. Ia mengingatkan bahwa seseorang yang pernah menduduki jabatan tertinggi negara tidak secara otomatis dapat disebut sebagai negarawan apabila pemikiran dan tindakannya masih didominasi kepentingan politik praktis.
Dalam sebuah forum akademik, SBY menyoroti perbedaan mendasar antara politisi dan negarawan. Menurutnya, politisi umumnya berorientasi pada kemenangan dalam pemilihan umum berikutnya, sedangkan negarawan harus mampu memikirkan masa depan bangsa jauh melampaui kepentingan elektoral.
Pernyataan tersebut kembali menjadi perhatian publik setelah dikutip dalam pemberitaan pada Rabu (14/10/2026), terutama karena SBY secara terbuka menyinggung bahwa tidak semua mantan presiden dapat mencapai kualitas kepemimpinan seorang negarawan.
SBY: Politisi Memikirkan Pemilu, Negarawan Memikirkan Masa Depan Bangsa
SBY menjelaskan bahwa orientasi politik untuk memenangkan pemilihan umum merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, maupun anggota lembaga legislatif memiliki kepentingan politik untuk memperoleh kembali kepercayaan masyarakat melalui pemilihan umum.
Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dipersalahkan selama dilakukan sesuai aturan dan prinsip demokrasi.
“Politisi biasanya yang dipikirkan pemilihan umum berikutnya. Kalau gubernur, bupati, wali kota, presiden, semoga terpilih kembali. Itu sah dan tidak salah. Anggota DPR RI, DPD, DPRD, terpilih kembali, tidak salah,” ujar SBY.
Namun, ia menegaskan bahwa seorang negarawan dituntut memiliki cakrawala pemikiran yang lebih luas daripada sekadar memenangkan kontestasi politik.
“Tapi negarawan harus memikirkan masa yang jauh ke depan. Itulah negarawan,” jelasnya.
Bagi SBY, kualitas seorang pemimpin tidak hanya diukur dari keberhasilan meraih atau mempertahankan kekuasaan, tetapi juga dari kemampuannya meletakkan kepentingan jangka panjang negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Tidak Semua Mantan Presiden Layak Disebut Negarawan
Dalam pernyataannya, SBY turut menyinggung status mantan presiden yang kerap dikaitkan dengan sebutan negarawan.
Ia mengingatkan bahwa gelar tersebut tidak otomatis melekat pada seseorang hanya karena pernah memimpin pemerintahan.
Menurutnya, negarawan dapat lahir dari berbagai latar belakang, selama memiliki komitmen untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.
“Negarawan itu tidak harus mantan presiden. Bukan semua (mantan presiden) bisa menjadi negarawan kalau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Country over party, country first (negara di atas partai, negara yang utama),” tegas SBY.
Pernyataan itu mengandung pesan bahwa jabatan tinggi merupakan amanah yang memiliki batas waktu, sedangkan tanggung jawab moral terhadap bangsa tetap melekat setelah seorang pemimpin menyelesaikan masa pengabdiannya.
Mantan pejabat negara, khususnya mereka yang pernah memegang kekuasaan tertinggi, dinilai tetap memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi melalui pemikiran, keteladanan, dan sikap politik yang mengutamakan persatuan nasional.
Namun, dalam pernyataan yang tersedia, SBY tidak secara eksplisit menyebut nama mantan presiden tertentu sebagai sasaran kritiknya.
Karena itu, pernyataan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai sindiran kepada tokoh tertentu tanpa penjelasan lebih lanjut.
Kepentingan Negara Harus Berada di Atas Partai Politik
SBY juga menekankan bahwa loyalitas kepada partai politik tidak boleh mengalahkan kesetiaan terhadap negara.
Ia mengingatkan para elite agar tidak membalik urutan kepentingan dalam menjalankan peran politik maupun pengabdian publik.
“Jangan dibalik. Jangan partai politik diutamakan dan negaranya belakangan. Wrong (salah),” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa partai politik, meskipun merupakan bagian penting dari sistem demokrasi, tetap harus menempatkan kepentingan nasional sebagai tujuan utama.
Dalam praktik demokrasi, perbedaan pandangan antarpartai merupakan sesuatu yang wajar. Namun, persaingan politik tidak semestinya mengorbankan stabilitas negara, kepentingan masyarakat, ataupun keberlanjutan pembangunan.
Seorang negarawan, dalam pandangan yang disampaikan SBY, harus mampu melihat persoalan bangsa secara lebih luas dan tidak terjebak pada kepentingan kemenangan kelompoknya sendiri.
SBY Kutip Prinsip Loyalitas kepada Negara
Untuk mempertegas pandangannya, SBY mengutip sebuah ungkapan mengenai batas antara loyalitas terhadap partai dan pengabdian kepada negara.
“Ada kata-kata ‘loyalty to my party ends when loyalty to my country begins’ (loyalitas kepada partai saya akan berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai),” tutur SBY.
Ungkapan tersebut menggambarkan prinsip bahwa kepentingan negara harus menjadi pertimbangan tertinggi ketika terjadi pertentangan dengan kepentingan politik kelompok.
Pesan itu juga menegaskan pentingnya kedewasaan politik, terutama bagi para pemimpin yang pernah memperoleh mandat besar dari rakyat.
Dalam konteks kehidupan berbangsa, kepemimpinan negarawan menuntut kemampuan membangun kesepahaman, menjaga nilai demokrasi, serta menghindari keputusan yang hanya memberikan keuntungan politik jangka pendek.
Pesan Moral bagi Elite Politik Nasional
Pernyataan SBY dapat dibaca sebagai pengingat kepada seluruh elite politik, baik yang masih aktif menjabat maupun yang telah menyelesaikan masa tugasnya.
Indonesia menghadapi berbagai tantangan jangka panjang, mulai dari penguatan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan politik.
Persoalan tersebut membutuhkan kerja sama lintas pemerintahan dan kekuatan politik yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan elektoral.
Karena itu, kemampuan seorang pemimpin untuk berpikir melampaui siklus pemilu menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kesinambungan kebijakan nasional.
Pernyataan SBY sekaligus mengingatkan bahwa kualitas kepemimpinan tidak berhenti pada pencapaian kekuasaan, melainkan juga tercermin dari sikap setelah seseorang tidak lagi menduduki jabatan.
Negarawan Dinilai dari Pengabdian, Bukan Sekadar Jabatan
Pesan utama yang disampaikan SBY adalah pentingnya membedakan antara keberhasilan politik dan kualitas kenegarawanan.
Seorang politisi dapat memenangkan pemilu, memimpin pemerintahan, bahkan mencapai jabatan tertinggi negara. Namun, untuk menjadi negarawan, diperlukan komitmen yang lebih besar terhadap kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.
Dengan menempatkan prinsip country over party dan country first sebagai landasan, SBY mengajak para pemimpin untuk tidak menjadikan kepentingan partai sebagai tujuan akhir pengabdian.
Pernyataan tersebut juga menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar kompetisi memperebutkan kekuasaan. Demokrasi memerlukan pemimpin yang mampu menjaga nilai, membangun kepercayaan publik, dan menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan sesaat.
Pada akhirnya, pesan SBY menegaskan bahwa jabatan presiden dapat berakhir setelah masa kekuasaan selesai, tetapi tanggung jawab moral untuk mengabdi kepada bangsa tidak mengenal batas masa jabatan. Seorang negarawan bukan ditentukan oleh gelar yang pernah disandangnya, melainkan oleh keberanian menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan politik pribadi maupun kelompok.
