LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah Singapura akhirnya memberikan tanggapan resmi atas kebijakan Indonesia yang mulai mengurangi ekspor gas bumi ke negara tersebut sejak Sabtu (24/10/2026). Otoritas Pasar Energi Singapura atau Energy Market Authority (EMA) menyatakan bahwa pengurangan pasokan gas dari Indonesia hanya berdampak kurang dari dua persen terhadap total kebutuhan gas harian Singapura.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengumumkan pengurangan ekspor gas melalui jaringan pipa dari Natuna dan Sumatera dengan total mencapai 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD).
Berdasarkan keterangan EMA yang dikutip The Straits Times, Minggu (25/10/2026), importir gas di Singapura melaporkan pengurangan pasokan sebesar 17 BBTUD selama 18 hari. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan volume pengurangan 31 BBTUD yang diumumkan SKK Migas.
Perbedaan angka itu menjadi perhatian karena menunjukkan adanya selisih antara rencana pengurangan pasokan yang disampaikan Indonesia dan volume gangguan pasokan yang dilaporkan importir di Singapura. Hingga kini, belum terdapat penjelasan bersama mengenai penyebab perbedaan data tersebut.
Singapura Sebut Dampak Pengurangan Gas Relatif Kecil
EMA menjelaskan bahwa total kebutuhan gas alam Singapura mencapai lebih dari 1.000 BBTUD setiap hari. Dengan demikian, pengurangan sebesar 17 BBTUD yang dilaporkan importir setara dengan kurang dari dua persen kebutuhan gas harian negara tersebut.
Otoritas energi Singapura menyatakan bahwa perusahaan pengimpor gas akan menggunakan mekanisme yang tersedia dalam kontrak untuk menangani gangguan pasokan dari Indonesia.
“EMA memahami bahwa importir kami akan menempuh semua langkah yang tersedia dalam kontrak mereka terkait gangguan pasokan gas ini,” ujar juru bicara EMA sebagaimana dikutip The Straits Times, Minggu (25/10/2026).
EMA juga menegaskan bahwa Singapura telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas pasokan energi apabila terjadi gangguan serupa.
Menurut otoritas tersebut, pengurangan pasokan gas dari Indonesia tidak serta-merta mengganggu ketahanan energi nasional karena Singapura memiliki sumber pasokan alternatif.
Pernah Alami Gangguan hingga 100 BBTUD
EMA mengungkapkan bahwa Singapura sebelumnya pernah menghadapi pengurangan pasokan gas dalam jumlah lebih besar, yakni antara 20 hingga 100 BBTUD.
Gangguan tersebut terjadi dalam beberapa bulan terakhir akibat kegiatan pemeliharaan jaringan maupun pekerjaan teknis yang bersifat mendesak.
Namun, menurut EMA, kekurangan pasokan saat itu dapat ditangani dengan memanfaatkan sumber gas lainnya tanpa menimbulkan kendala berarti terhadap kebutuhan energi nasional.
Pengalaman tersebut menjadi dasar keyakinan Singapura bahwa pengurangan pasokan dari Indonesia masih dapat diantisipasi melalui pengaturan distribusi dan penggunaan sumber energi alternatif.
Meski demikian, EMA tetap mengawasi perkembangan pasokan gas karena komoditas tersebut memiliki peranan sangat penting dalam sistem kelistrikan Singapura.
Sebanyak 95 Persen Listrik Singapura Bergantung pada Gas
Gas alam merupakan sumber energi utama dalam pembangkitan listrik Singapura. Sekitar 95 persen kebutuhan listrik negara tersebut dipasok oleh pembangkit berbahan bakar gas.
Selama ini, Singapura memperoleh pasokan gas melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari berbagai negara.
Ketergantungan yang tinggi terhadap gas membuat kesinambungan pasokan menjadi salah satu prioritas pemerintah Singapura.
Untuk memperkuat ketahanan energi, negara tersebut terus melakukan diversifikasi sumber pasokan, termasuk memperluas penggunaan energi surya dan mengkaji teknologi energi alternatif seperti nuklir dan panas bumi.
EMA menyebut Singapore GasCo, perusahaan yang menangani pengadaan gas alam, dapat meningkatkan impor apabila diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasokan.
Selain itu, perusahaan pembangkit listrik di Singapura diwajibkan menyediakan cadangan bahan bakar yang memadai, termasuk bahan bakar minyak, sebagai langkah antisipasi jika terjadi gangguan pasokan gas.
Perusahaan Pemasok Gas Akui Pelanggan Terdampak
Meskipun pemerintah Singapura menyatakan dampaknya relatif kecil secara nasional, pengurangan pasokan dari Indonesia tetap dirasakan oleh perusahaan pengimpor gas.
Gas Supply, salah satu pemasok gas utama di Singapura yang dimiliki sepenuhnya oleh Temasek, mengakui bahwa pengurangan sementara pasokan dari Indonesia memengaruhi distribusi gas kepada pelanggannya.
Perusahaan tersebut menyatakan telah menghubungi pelanggan yang terdampak serta berkoordinasi dengan pemasok di sektor hulu untuk menangani situasi tersebut.
Gas Supply menerima pasokan gas dari Sumatera, sedangkan gas dari wilayah Laut Natuna disalurkan melalui jaringan pipa bawah laut menuju fasilitas penerimaan yang dioperasikan Sembcorp Gas.
Berdasarkan laporan tahunan Sembcorp Industries 2023, perusahaan tersebut memiliki perjanjian jual beli gas alam melalui pipa dari wilayah West Natuna dengan nilai sekitar 1,9 miliar dolar AS.
Sejumlah kontrak pasokan gas Indonesia ke Singapura diperkirakan masih berlaku hingga 2028.
Indonesia dan Singapura sebelumnya juga telah menyepakati perpanjangan pasokan gas pada 2022 dengan volume yang lebih rendah dibandingkan perjanjian terdahulu.
SKK Migas: Ekspor Dikurangi 31 BBTUD
Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengumumkan bahwa Indonesia mulai mengurangi ekspor gas ke Singapura pada Sabtu (24/10/2026).
Pengumuman tersebut disampaikan Djoko di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto 2026 di Jakarta, Jumat (23/10/2026) malam.
“Mulai besok (Sabtu 24/10/2026), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko, sebagaimana dikutip dari Antara.
Dengan demikian, total pengurangan ekspor gas yang diumumkan pemerintah Indonesia mencapai 31 BBTUD.
Djoko menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya menyasar pasokan gas melalui jaringan pipa menuju Singapura dan tidak memengaruhi negara tujuan ekspor lainnya.
“Nggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura aja,” katanya.
Hingga kini, SKK Migas belum memberikan penjelasan terperinci mengenai alasan teknis perbedaan angka pengurangan pasokan yang diumumkan Indonesia dan yang dilaporkan importir di Singapura.
Belum dijelaskan pula apakah volume gas yang dikurangi akan langsung dialihkan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
Bahlil Evaluasi Kontrak Ekspor Gas
Pengurangan pasokan gas ke Singapura berlangsung di tengah pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengenai rencana evaluasi kontrak ekspor energi Indonesia.
Bahlil sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan menghentikan atau tidak memperpanjang ekspor gas kepada negara yang dinilai tidak menghormati kepentingan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam peresmian gas Jangkrik North East (JNE) #6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha-South Hub di lepas pantai Kalimantan Timur, Kamis (22/10/2026).
“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” tegas Bahlil.
Ketika kembali dimintai penjelasan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026), Bahlil menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat diberlakukan terhadap negara mana pun.
“Ya, negara mana aja,” ujarnya.
Namun, Bahlil belum menjelaskan kriteria negara yang dinilai tidak bersahabat maupun mekanisme penetapan penghentian ekspor gas.
Pemerintah juga belum menyatakan secara resmi bahwa pengurangan pasokan gas ke Singapura merupakan bentuk sanksi diplomatik atau tindakan balasan terhadap kebijakan negara tersebut.
Indonesia Prioritaskan Gas untuk Industri Nasional
Selain mempertimbangkan hubungan perdagangan energi dengan negara mitra, pemerintah Indonesia tengah mengevaluasi alokasi gas bumi untuk mendukung kebutuhan domestik.
Bahlil mengatakan, pemerintah ingin memperkuat industri hilirisasi, terutama sektor petrokimia yang membutuhkan gas bumi sebagai bahan baku utama.
Menurutnya, sekitar 70 persen produksi gas bumi Indonesia saat ini dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan 30 persen lainnya diekspor.
Komposisi tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah untuk memastikan sumber daya energi Indonesia memberikan manfaat optimal bagi pembangunan ekonomi nasional.
Kebijakan ini juga dikaitkan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan sumber daya alam lebih mengutamakan kepentingan nasional.
Namun, pengurangan ekspor gas tetap memerlukan perhitungan terhadap kesiapan infrastruktur domestik, kemampuan industri menyerap tambahan pasokan, serta kewajiban kontrak dengan pembeli luar negeri.
Hubungan Energi Indonesia–Singapura Jadi Perhatian
Perkembangan ini menjadi perhatian karena Indonesia dan Singapura telah menjalin kerja sama perdagangan gas bumi selama bertahun-tahun.
Bagi Indonesia, ekspor gas memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan kegiatan usaha sektor hulu migas. Sementara bagi Singapura, pasokan gas dari Indonesia merupakan salah satu sumber energi yang mendukung operasional pembangkit listrik dan industri.
Pengurangan pasokan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi maupun kontraktual, bergantung pada ketentuan perjanjian jual beli gas yang berlaku.
Karena itu, langkah perusahaan pengimpor Singapura untuk menempuh mekanisme kontraktual menjadi perkembangan yang perlu dicermati.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk memastikan kebutuhan gas industri nasional terpenuhi seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi dan pengembangan hilirisasi.
Tanggapan EMA menunjukkan bahwa Singapura menilai pengurangan pasokan gas dari Indonesia masih dapat diatasi melalui diversifikasi sumber energi dan pengaturan impor. Namun, perbedaan angka pengurangan pasokan serta kemungkinan konsekuensi kontraktual masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari kedua pihak.
Bagi Indonesia, kebijakan ini menjadi bagian dari evaluasi pemanfaatan sumber daya gas bumi. Sementara bagi Singapura, langkah tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga keberagaman sumber pasokan energi untuk menjamin keberlanjutan kebutuhan listrik dan industri nasional.
