LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Polemik bendera Aceh kembali menjadi perhatian setelah sejumlah bentrokan antara masyarakat dan aparat TNI terjadi di lapangan saat pemasangan bendera bulan bintang. Persoalan tersebut berakar pada perbedaan pandangan antara ketentuan pemerintah pusat dan aturan yang berlaku di Aceh.
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Pasal 6 Ayat (4) melarang desain bendera daerah menyerupai simbol gerakan separatis. Sementara itu, Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 246 menyebutkan bahwa Aceh berhak memiliki bendera daerah sebagai simbol kekhususan dan identitas daerah.
Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang menetapkan desain bulan bintang sebagai bendera Aceh. Namun, hingga kini desain tersebut belum memperoleh kesepakatan dan pengakuan bersama antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Situasi itu dinilai perlu segera diselesaikan agar perbedaan mengenai simbol daerah tidak terus memicu ketegangan serta merugikan masyarakat. Penyelesaian melalui dialog dan kesepakatan bersama juga dipandang penting untuk menghormati semangat MoU Helsinki yang hingga kini masih menyisakan persoalan terkait bendera Aceh.
Dalam konteks tersebut, Wakil Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Tgk. Habibie Waly, menilai Bendera Alam Peudeung memiliki nilai historis yang kuat karena berkaitan dengan perjalanan Kesultanan Aceh Darussalam serta identitas peradaban masyarakat Aceh sejak masa kerajaan.
Menurut ulama Aceh yang juga mendalami sejarah tersebut, Alam Peudeung tidak dapat dipandang sekadar sebagai selembar kain atau lambang biasa. Bendera itu memiliki keterkaitan dengan sejarah pemerintahan, kebijakan, strategi, struktur kekuasaan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan Kesultanan Aceh Darussalam.
Dalam keterangannya, Tgk. Habibie Waly menjelaskan bahwa pembahasan mengenai bendera Aceh harus ditempatkan dalam perspektif sejarah yang luas. Sebab, sepanjang perjalanan sejarahnya, Aceh memiliki sejumlah bendera dengan fungsi, makna, dan latar belakang penggunaan yang berbeda.
Ia menerangkan bahwa Alam Peudeung merupakan salah satu simbol yang mempunyai hubungan erat dengan sejarah kerajaan dan kesultanan Aceh. Karena itu, keberadaannya patut menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai identitas daerah.
Meski demikian, Tgk. Habibie Waly mengingatkan bahwa nilai sejarah tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk meniadakan atau menolak seluruh simbol dan bendera lain yang pernah digunakan dalam perjalanan sejarah Aceh.
“Kalau ditanya terkait sejarah, maka sejarah itu bertumpu kepada lambang. Sejarah mengabarkan tentang ke-Acehan, kesultanan, dan kerajaan,” ungkap Tgk. Habibie Waly via WA, Senin, (19/10/2026).
Ia menjelaskan, dalam perjalanan panjang masyarakat Aceh terdapat berbagai bendera yang digunakan untuk kepentingan kerajaan, keagamaan, maupun perjuangan. Salah satunya adalah Alam Peudeung yang dikenal dalam tradisi sejarah perjuangan Aceh.
Menurutnya, setiap simbol tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks sejarah masing-masing. Karena itu, masyarakat hendaknya tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif terhadap bendera lain tanpa terlebih dahulu memahami asal-usul serta makna yang terkandung di dalamnya.
“Bukan berarti kita harus menegatifkan seratus persen bendera selain itu. Sebab, di Aceh ini banyak sekali bendera. Ada juga bendera berbentuk Alam Peudeung yang dipakai untuk perjuangan jihad,” jelasnya.
Ketika dimintai pandangan mengenai kemungkinan Alam Peudeung dijadikan bendera resmi Aceh, Tgk. Habibie Waly menekankan pentingnya kesepakatan bersama. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diputuskan hanya berdasarkan pandangan sejarah ataupun keinginan kelompok tertentu.
“Terkait bendera, kita harus ada namanya mufakat dan kesepakatan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai bendera Aceh memiliki dua dimensi yang perlu dipertimbangkan secara bersamaan, yakni legitimasi sejarah dan penerimaan masyarakat. Keduanya menjadi bagian penting dalam mencari penyelesaian atas perbedaan pandangan mengenai simbol daerah.
Tgk. Habibie Waly juga mengingatkan bahwa setiap pilihan memiliki sisi positif dan negatif yang harus dibahas secara bijaksana. Oleh sebab itu, dialog terbuka dan musyawarah dinilai diperlukan agar keputusan mengenai bendera Aceh dapat diterima secara luas.
Ia tidak memberikan keputusan mutlak mengenai bendera mana yang harus ditetapkan. Sebaliknya, ia membuka ruang untuk pembahasan lebih mendalam melalui diskusi dan musyawarah bersama berbagai pihak yang memiliki pengetahuan serta kepedulian terhadap sejarah Aceh.
“Saya ingin katakan, ada nilai positif dan nilai negatif pada selain Bendera Alam Peudeung. Dan harus kita jawab dengan bijak, juga harus ada keputusan bersama,” ujarnya.
Pandangan Tgk. Habibie Waly tersebut menambah perspektif keagamaan dan kesejarahan dalam diskursus mengenai identitas Aceh. Di tengah perbedaan pandangan yang berkembang, penelusuran sumber sejarah, penghormatan terhadap keberagaman simbol perjuangan, serta musyawarah menjadi bagian penting dalam pembahasan masa depan bendera Aceh.
Persoalan bendera Aceh juga berkaitan dengan aspek hukum dan kewenangan pemerintahan. Karena itu, kesepakatan sosial mengenai simbol yang dianggap mewakili seluruh masyarakat perlu dibedakan dari proses penetapan dan pengakuan hukum terhadap bendera daerah.
Pada akhirnya, pernyataan Tgk. Habibie Waly menegaskan bahwa sejarah Kesultanan Aceh Darussalam merupakan warisan yang patut dipelajari dan dihormati, sementara keputusan mengenai bendera resmi Aceh harus ditempuh melalui pertimbangan yang matang, dialog, serta mufakat bersama.
