LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Peringatan 98 Tahun Sumpah Pemuda menjadi momentum refleksi kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga identitas kebangsaan, melestarikan bahasa daerah, serta menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ustaz Masrul Aidi, Lc., M.A., menilai semangat persatuan yang diwariskan para pemuda pada 28 Oktober 1928 belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan negara, terutama menyangkut perlindungan bahasa daerah dan keberpihakan terhadap masyarakat ekonomi lemah.
Pandangan tersebut disampaikan Ustaz Masrul Aidi, yang juga dikenal sebagai pimpinan Dayah Babul Maghfirah, Cot Keueung, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, dalam diskusi publik yang diselenggarakan Patriot Bela Nusantara (PBN) Wilayah Aceh, dipimpin Drs. Isa Alima.
Kegiatan berlangsung di Halaman Jeda, Batoh, Banda Aceh, Rabu (28/10/2026) malam.
Diskusi yang digelar dalam rangka memperingati 98 Tahun Sumpah Pemuda tersebut turut menghadirkan pakar bahasa Indonesia dari Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Fuad Mardhatillah UY Tiba, M.A., sebagai pembicara utama bersama Ustaz Masrul Aidi.
Hadir pula seniman Aceh sekaligus mantan anggota DPR RI Rafly Kande, ratusan mahasiswa, perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta berbagai elemen masyarakat.
Kritik Dominasi Bahasa Inggris, Pemerintah Diminta Mengangkat Bahasa Daerah
Dalam pemaparannya, Ustaz Masrul Aidi mempertanyakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menerjemahkan semangat Sumpah Pemuda, khususnya ikrar menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Menurutnya, komitmen terhadap bahasa persatuan seharusnya diwujudkan melalui upaya memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan menyerap kekayaan bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara.
“Maka seharusnya pemerintah Indonesia, apabila benar-benar yakin kepada Sumpah Pemuda, mereka harus lebih bersemangat memperkaya kosakata bahasa Indonesia dari bahasa daerah, bukan dari bahasa Inggris,” ujar Masrul Aidi.
Ia menyoroti kecenderungan penggunaan istilah asing dalam komunikasi pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Menurutnya, bahasa daerah yang merupakan warisan kebudayaan bangsa justru belum memperoleh perhatian sebagaimana mestinya.
Masrul mencontohkan penggunaan kata progres yang kerap dipakai untuk menggambarkan kemajuan. Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak lebih aktif menggali padanan maupun kosakata dari bahasa daerah yang memiliki kekayaan makna.
“Pejabat-pejabat kita lebih senang memasukkan kosakata dari bahasa Inggris. Mengapa tidak ada kosakata lain dari bahasa daerah?” katanya.
Ia juga menyinggung kuatnya pengaruh bahasa Jawa dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dibandingkan sejumlah bahasa daerah lainnya.
Pernyataan tersebut merupakan kritik terhadap ketimpangan representasi bahasa daerah, bukan berarti bahasa-bahasa daerah selain Jawa tidak memberikan sumbangan terhadap bahasa Indonesia.
Bagi Masrul, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan bagian dari identitas, martabat, dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa.
Ketika kekayaan bahasa daerah kurang mendapat tempat dalam kebijakan kebahasaan nasional, ia mengkhawatirkan munculnya perasaan terpinggirkan di tengah masyarakat.
“Bukan kita yang tidak mau, tetapi pemerintah yang tidak peduli,” tegasnya.
Negara Harus Melayani, Bukan Membebani Masyarakat Lemah
Selain menyoroti persoalan bahasa, Masrul Aidi mengangkat masalah keadilan sosial dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan negara pada hakikatnya bertujuan memberikan pelayanan, perlindungan, serta menjamin terpenuhinya hak seluruh warga negara tanpa membedakan kedudukan ekonomi maupun sosial.
Untuk memperkuat argumentasinya, Masrul mengutip pesan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika menyampaikan pidato setelah diangkat menjadi pemimpin umat Islam.
Dalam pidato yang dinisbatkan kepada Abu Bakar tersebut, seorang pemimpin berkewajiban memperlakukan orang yang kuat sebagai pihak yang lemah ketika harus mengambil hak orang lain darinya. Sebaliknya, orang yang lemah harus dipandang kuat sampai hak-haknya terpenuhi.
“Sesungguhnya orang-orang yang kuat di kalangan kalian adalah lemah sampai aku mengambil hak orang lain darinya. Dan yang lemah di antara kalian aku pandang kuat sampai aku tunaikan hak-haknya,” ujar Masrul menjelaskan makna pesan tersebut.
Menurutnya, prinsip kepemimpinan demikian seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, termasuk dalam perumusan kebijakan ekonomi, pelayanan publik, dan sistem perpajakan.
Ia kemudian melontarkan pertanyaan kritis mengenai keberpihakan negara terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Apakah hak-hak kita yang lemah ini sudah kita dapatkan dan dilindungi oleh negara?” tanyanya di hadapan peserta diskusi.
Soroti Pajak Mobil Bekas Rp6 Juta, Bandingkan dengan Mobil Baru Rp300 Ribu
Salah satu kritik paling tajam yang disampaikan Masrul Aidi berkaitan dengan ketimpangan beban pajak kendaraan bermotor.
Ia menceritakan pengalaman pribadinya memiliki mobil bekas karena keterbatasan kemampuan keuangan untuk membeli kendaraan baru.
Namun, menurut pengakuannya, kendaraan bekas yang dimilikinya justru dikenakan pajak tahunan mencapai Rp6 juta.
“Saya punya mobil. Karena tidak punya cukup uang, saya beli mobil second. Tetapi mobil second saya itu pajaknya setiap tahun enam juta rupiah,” ungkapnya.
Masrul kemudian membandingkan pengalamannya dengan sejumlah orang yang secara ekonomi lebih mampu membeli kendaraan baru seharga Rp300 juta hingga Rp500 juta.
Menurutnya, terdapat kendaraan baru yang pajak tahunannya jauh lebih rendah, bahkan sekitar Rp300 ribu.
“Ada kawan-kawan saya yang kaya, sanggup membeli mobil baru tiga ratus juta, empat ratus juta, lima ratus juta, tetapi pajaknya hanya tiga ratus ribu setahun,” katanya.
Perbandingan tersebut disampaikan Masrul sebagai kritik terhadap kebijakan perpajakan yang menurutnya belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Meski demikian, besaran pajak kendaraan bermotor pada praktiknya dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain jenis kendaraan, nilai jual kendaraan bermotor, wilayah pendaftaran, serta insentif perpajakan yang berlaku.
Karena itu, perbandingan yang dikemukakan Masrul memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap jenis dan status kendaraan yang dimaksud.
Terlepas dari perbedaan komponen perpajakan tersebut, Masrul menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas justru menanggung beban lebih berat.
“Kita yang miskin membeli mobil second dipajak tinggi, sedangkan yang kaya membeli mobil baru pajaknya sangat rendah. Padahal jalannya sama,” ujarnya.
Ketidakadilan Dinilai Mengikis Keharmonisan Berbangsa
Masrul Aidi menegaskan bahwa persoalan ketidakadilan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai masalah ekonomi, melainkan juga menyangkut hubungan emosional antara masyarakat dan negara.
Menurutnya, ketika masyarakat merasa tidak memperoleh perlakuan yang adil, rasa kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa berpotensi melemah.
Ia mengingatkan bahwa semangat Sumpah Pemuda tidak cukup diperingati melalui kegiatan seremonial, pidato, maupun slogan persatuan.
Nilai-nilai persatuan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang memberikan ruang bagi seluruh identitas kebudayaan daerah sekaligus menjamin keadilan sosial bagi masyarakat.
Masrul berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama dalam pelayanan publik, perlindungan kebudayaan, dan sistem perpajakan.
Baginya, negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu memungut pajak dan menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga negara yang hadir membela masyarakat lemah serta memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya.
Diskusi publik PBN Aceh tersebut menjadi ruang refleksi atas makna Sumpah Pemuda setelah 98 tahun perjalanan bangsa Indonesia, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga persatuan melalui penghormatan terhadap keberagaman bahasa, keadilan ekonomi, dan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat.
