LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Pimpinan Dayah Babul Maghfirah, Cot Keueung, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Ustaz Masrul Aidi, Lc., M.A., melontarkan kritik terhadap etos kerja aparatur pemerintahan di Aceh yang dinilainya belum sebanding dengan besarnya anggaran yang dialokasikan setiap tahun.
Ia menilai berbagai persoalan masyarakat, mulai dari penanganan korban bencana, pelayanan publik, hingga lambannya penyelesaian sejumlah masalah sosial, seharusnya dapat ditangani lebih baik apabila aparatur pemerintah bekerja dengan kesungguhan dan semangat melayani yang lebih tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Masrul Aidi kepada wartawan di sela-sela Diskusi Publik memperingati Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Patriot Bela Nusantara (PBN) Wilayah Aceh, diketuai Drs. Isa Alima, di Halaman Jeda, Batoh, Banda Aceh, Rabu (28/10/2026).
Kritik itu disampaikan ketika Pemerintah Aceh tengah mengajukan RAPBA Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,37 triliun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Bekerja 10 Persen Lebih Keras, Hasilnya Diyakini Berbeda
Masrul Aidi mengandaikan bahwa perubahan besar dalam pelayanan pemerintahan dapat terjadi apabila aparatur bekerja sedikit lebih keras dan lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Menurutnya, dengan dukungan anggaran yang mencapai triliunan rupiah, peningkatan kesungguhan kerja sebesar 10 persen saja diyakini sudah dapat menghasilkan perubahan yang terlihat dalam kehidupan masyarakat.
Pernyataan tersebut merupakan kritik terhadap budaya kerja birokrasi yang menurut penilaiannya masih perlu diperbaiki.
Ia berpandangan bahwa pemerintah tidak semestinya terus-menerus menjadikan keterbatasan sumber daya sebagai alasan ketika masyarakat masih menghadapi persoalan yang belum terselesaikan.
Masrul Aidi mengingatkan bahwa aparatur negara telah memperoleh dukungan anggaran untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik.
Karena itu, setiap aparatur dituntut memberikan kontribusi nyata, menunjukkan kedisiplinan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Soroti ASN yang Dinilai Kurang Memiliki Semangat Melayani
Dalam kritiknya, Masrul Aidi menyinggung perilaku sebagian aparatur yang menurut pengamatannya belum menunjukkan etos kerja sesuai harapan masyarakat.
Ia menilai masih terdapat aparatur yang membuang waktu kerja dan belum menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai tanggung jawab utama.
Menurutnya, sikap tersebut tidak sejalan dengan besarnya dukungan anggaran negara yang digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan.
Ia juga mengkritik mentalitas birokrasi yang terkesan lebih mengutamakan kenyamanan aparatur dibandingkan percepatan penyelesaian persoalan masyarakat.
Masrul Aidi menegaskan pentingnya perubahan orientasi kerja pemerintahan, dari sekadar menjalankan rutinitas administratif menjadi pelayanan yang benar-benar menghasilkan manfaat.
Kritik tersebut ditujukan pada praktik dan budaya kerja yang dinilainya perlu dibenahi, bukan sebagai penilaian bahwa seluruh ASN Aceh memiliki kinerja buruk.
Penanganan Korban Bencana Jadi Ukuran Keseriusan Pemerintah
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan Masrul Aidi adalah penanganan masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Ia menilai masih terdapat persoalan pemulihan pascabencana yang belum diselesaikan secara memadai, sementara perhatian terhadap sebagian korban dinilainya belum optimal.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah, terutama karena masyarakat yang mengalami musibah membutuhkan kehadiran negara melalui tindakan nyata.
Penanganan bencana tidak cukup hanya melalui rapat koordinasi, penyusunan laporan, atau pengumuman program.
Pemerintah harus memastikan bantuan, pemulihan fasilitas, dan penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran.
Masrul Aidi berpandangan bahwa kualitas pelayanan kepada korban bencana merupakan salah satu ukuran penting untuk menilai kepedulian dan kesungguhan aparatur pemerintah.
Anggaran Rp10,37 Triliun Harus Berbanding Lurus dengan Kinerja
Kritik Masrul Aidi menjadi relevan dengan struktur RAPBA Aceh 2027 yang menempatkan belanja operasi sebagai komponen terbesar.
Dari total rencana belanja sebesar Rp10.374.275.027.386, sebanyak Rp8.143.197.472.809 atau sekitar 78,49 persen dialokasikan untuk belanja operasi.
Sementara itu, belanja modal hanya mencapai Rp570.797.541.737 atau sekitar 5,50 persen dari total anggaran.
Belanja operasi mencakup sejumlah komponen, termasuk belanja pegawai serta barang dan jasa yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.
Dengan demikian, besarnya belanja operasi perlu diikuti evaluasi terhadap produktivitas aparatur, kualitas pelayanan, dan manfaat program bagi masyarakat.
Masrul Aidi menilai anggaran yang besar akan kehilangan makna apabila tidak menghasilkan perbaikan nyata dalam kehidupan rakyat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah semestinya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga dari seberapa cepat persoalan masyarakat dapat diselesaikan.
Aparatur Harus Menempatkan Rakyat sebagai Pihak yang Dilayani
Masrul Aidi mengingatkan bahwa pemerintah pada hakikatnya memiliki tanggung jawab untuk melayani dan melindungi masyarakat.
Ia menilai masyarakat tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang harus terus-menerus menunggu penyelesaian persoalan, sementara birokrasi berjalan lamban tanpa ukuran kinerja yang jelas.
Sebaliknya, aparatur negara harus menunjukkan kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, perubahan budaya kerja tersebut tidak selalu membutuhkan tambahan anggaran besar, tetapi dapat dimulai dari peningkatan kesungguhan menjalankan tugas.
Ia juga mendorong agar pejabat pemerintah memberikan keteladanan melalui pelayanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Momentum RAPBA 2027 untuk Membenahi Birokrasi
Pemerintah Aceh mengusung tema “Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan” dalam penyusunan RAPBA 2027.
Masrul Aidi berharap tema tersebut tidak berhenti sebagai rumusan perencanaan, melainkan diwujudkan melalui peningkatan kinerja aparatur dan percepatan penyelesaian persoalan masyarakat.
Pembahasan RAPBA 2027 oleh Badan Anggaran DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan efektivitas program pemerintah.
Evaluasi kinerja birokrasi juga perlu diarahkan pada hasil yang dapat diukur, termasuk kecepatan pelayanan, penyelesaian pengaduan masyarakat, serta keberhasilan pemulihan pascabencana.
Bagi Masrul Aidi, Aceh tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga aparatur yang bekerja dengan kesungguhan, kepedulian, dan tanggung jawab. Ia meyakini peningkatan etos kerja pemerintah, bahkan sebesar 10 persen saja, dapat membawa perubahan yang nyata apabila diwujudkan secara konsisten dalam pelayanan kepada rakyat.
