LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA– Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum dan konstitusi, tetapi juga berpotensi memengaruhi peta persaingan politik nasional. Pengamat politik Tony Rosyid memperkirakan sedikitnya tiga partai besar, yakni PDI Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, dan Partai Demokrat, dapat memperoleh keuntungan politik apabila Gibran benar-benar diberhentikan dari jabatannya.
Menurut Tony, dinamika yang berkembang di sekitar posisi Gibran perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk kemungkinan adanya perhitungan kepentingan elektoral dan persaingan antarkekuatan politik menjelang kontestasi nasional berikutnya.
Ia menilai bahwa di balik perdebatan mengenai persyaratan administratif dan legitimasi jabatan wakil presiden, terdapat potensi perubahan konfigurasi kekuatan politik apabila posisi Gibran dalam pemerintahan mengalami perubahan.
Analisis tersebut disampaikan Tony sebagaimana dikutip dalam pemberitaan, Rabu (14/10/2026).
Tony Rosyid Soroti Kepentingan Politik di Balik Wacana Pemakzulan
Tony menggunakan pendekatan yang disebutnya sebagai rasionalitas instrumental untuk membaca kemungkinan kepentingan sejumlah partai dalam dinamika politik tersebut.
Dalam pendekatan itu, tindakan politik dapat dianalisis berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian yang mungkin diperoleh masing-masing aktor.
Menurut Tony, apabila Gibran tidak lagi menduduki jabatan wakil presiden, kondisi tersebut berpotensi mengubah persaingan politik, termasuk dalam perebutan dukungan pemilih.
Ia secara khusus menyebut PDIP dan NasDem sebagai dua partai yang diperkirakan dapat memperoleh keuntungan dari perubahan tersebut.
“Pihak yang diuntungkan jika dia dilengserkan adalah PDIP dan NasDem. Kedua elektabilitasnya terancam oleh PSI,” ungkap Tony.
Pernyataan itu merupakan analisis Tony mengenai kemungkinan keuntungan politik, bukan bukti bahwa PDIP atau NasDem terlibat dalam suatu kesepakatan untuk memberhentikan Gibran.
PDIP dan NasDem Dinilai Berkepentingan Menghadapi Persaingan dengan PSI
Tony mengaitkan prediksinya dengan perkembangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang memiliki kedekatan politik dengan keluarga mantan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, keberadaan Gibran pada posisi wakil presiden dapat memberikan keuntungan citra dan perhatian publik terhadap kekuatan politik yang diasosiasikan dengan keluarga Jokowi.
Dalam perhitungan Tony, pengaruh tersebut berpotensi menjadi tantangan elektoral bagi partai lain, termasuk PDIP dan NasDem.
Karena itu, apabila Gibran kehilangan jabatannya, Tony memperkirakan terjadi perubahan dalam persaingan politik yang dapat menguntungkan sejumlah partai.
Namun, klaim mengenai ancaman elektabilitas PSI terhadap PDIP dan NasDem masih memerlukan dukungan data survei yang relevan.
Kedekatan suatu partai dengan tokoh nasional juga tidak otomatis menghasilkan peningkatan suara dalam pemilu. Elektabilitas dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kinerja partai, figur kepemimpinan, organisasi politik, serta penilaian masyarakat terhadap kebijakan dan program yang ditawarkan.
Dengan demikian, kemungkinan keuntungan bagi PDIP dan NasDem masih merupakan prediksi politik yang belum dapat dipastikan.
Demokrat Disebut Berpotensi Diuntungkan dalam Persaingan Figur Muda
Selain PDIP dan NasDem, Tony juga menyoroti kemungkinan keuntungan politik bagi Partai Demokrat.
Menurut analisisnya, Gibran merupakan salah satu figur muda yang memiliki posisi strategis dalam politik nasional karena telah menduduki jabatan wakil presiden.
Keberadaan Gibran dinilai dapat menjadi faktor persaingan bagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh generasi muda dalam politik Indonesia.
Tony memperkirakan bahwa apabila Gibran tidak lagi menjabat wakil presiden, ruang persaingan politik bagi AHY dapat mengalami perubahan.
Meski demikian, tidak terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa pemberhentian Gibran akan secara otomatis meningkatkan posisi politik AHY atau menjadikannya kandidat utama dalam kontestasi nasional mendatang.
Keuntungan elektoral Demokrat tetap bergantung pada perkembangan politik, dukungan masyarakat, serta keputusan internal partai.
Dalam bahan pemberitaan yang tersedia, belum terdapat tanggapan resmi PDIP, NasDem, maupun Demokrat terhadap analisis Tony tersebut.
Persaingan Politik Tidak Otomatis Membuktikan Adanya Konspirasi
Analisis mengenai pihak yang mungkin diuntungkan dari suatu perkembangan politik perlu dibedakan dari tuduhan adanya konspirasi.
Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki kepentingan untuk memperkuat dukungan masyarakat dan meningkatkan peluang memperoleh kekuasaan melalui mekanisme yang sah.
Namun, adanya potensi keuntungan politik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu partai merancang, mengoordinasikan, atau mendukung tindakan tertentu secara tersembunyi.
Hingga informasi ini disampaikan, tidak terdapat bukti dalam materi yang tersedia mengenai kesepakatan bersama antara PDIP, NasDem, dan Demokrat untuk mengupayakan pemakzulan Gibran.
Karena itu, prediksi Tony harus ditempatkan sebagai pandangan pengamat terhadap kemungkinan perubahan peta kekuatan politik, bukan sebagai kesimpulan mengenai tindakan ketiga partai tersebut.
Pemerintah Tegaskan Polemik Dokumen Pendidikan Tidak Otomatis Berujung Pemakzulan
Di tengah berkembangnya berbagai analisis politik, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa persoalan putusan terkait dokumen pendidikan Gibran dalam proses pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024 tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pemberhentian dari jabatan.
Menurut Syahganda, pemerintah masih mengikuti perkembangan persoalan tersebut dan mencermati kemungkinan proses yang dapat berlangsung melalui jalur politik maupun hukum.
Ia tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai tahapan yang mungkin ditempuh.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum menyampaikan keputusan mengenai langkah tertentu terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Pemakzulan Harus Memenuhi Ketentuan Konstitusi
Wacana pemakzulan Gibran juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum tata negara Indonesia.
Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan.
Proses tersebut tidak cukup hanya berdasarkan tuntutan politik atau penilaian mengenai keuntungan elektoral suatu partai.
DPR harus memenuhi persyaratan konstitusional untuk mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi kemudian memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pendapat tersebut. Jika tahapan yang dipersyaratkan terpenuhi, proses dapat dilanjutkan kepada MPR untuk pengambilan keputusan sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, perdebatan mengenai dokumen pendidikan, persaingan antartokoh, ataupun kemungkinan keuntungan politik bagi partai tertentu tidak otomatis menjadi dasar pemakzulan.
Masa Depan Politik Gibran Masih Bergantung pada Proses Hukum dan Dinamika Parlemen
Analisis Tony Rosyid memperlihatkan bahwa wacana pemakzulan Gibran dapat dibaca melalui dua dimensi yang berbeda.
Dimensi pertama menyangkut persoalan hukum, yaitu apakah terdapat dasar konstitusional yang memenuhi syarat untuk memproses pemberhentian seorang wakil presiden.
Dimensi kedua berkaitan dengan kemungkinan dampak politik terhadap persaingan antartokoh dan partai, termasuk PDIP, NasDem, Demokrat, dan PSI.
Keduanya dapat saling memengaruhi dalam dinamika politik, tetapi tetap harus dibedakan agar penilaian publik tidak didasarkan pada dugaan yang belum terbukti.
Bagi partai politik, perkembangan tersebut dapat menjadi bagian dari perhitungan strategi jangka panjang. Namun, setiap langkah yang menyangkut kedudukan pejabat negara harus tetap menghormati mekanisme demokrasi dan konstitusi.
Prediksi Tony Rosyid bahwa PDIP, NasDem, dan Demokrat berpotensi memperoleh keuntungan apabila Gibran diberhentikan menambah perdebatan mengenai masa depan peta politik nasional. Akan tetapi, keuntungan politik yang diperkirakan muncul tidak dapat dijadikan bukti adanya konspirasi. Kepastian mengenai kedudukan Gibran tetap bergantung pada fakta hukum, proses konstitusional, dan keputusan lembaga negara yang berwenang.
