LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan Dana Siap Pakai (DSP) penanggulangan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, yang disebut merupakan adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.
Penetapan tersangka dilakukan pada Rabu (14/10/2026), sehari setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 14 orang dari unsur pejabat lembaga penanggulangan bencana dan pihak swasta, serta menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah logam mulia.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan informasi mengenai hubungan keluarga antara Bima Setyawan dan Kepala BNPB Suharyanto. Namun, ia menegaskan bahwa hubungan kekerabatan tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.
“Ya, terinformasi seperti itu,” kata Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
“Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subyek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” tegasnya.
Lima Tersangka, Tiga dari Lingkungan BNPB dan Dua Pihak Swasta
Selain Bima Setyawan, KPK menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan anggaran kebencanaan.
Mereka adalah Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK), serta Richard Erlangga, yang juga disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB.
Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Gery P dan Syifa NG.
Keterlibatan pejabat pengelola anggaran dan pihak swasta menjadi salah satu fokus penyidikan KPK untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan penggunaan Dana Siap Pakai.
Meski demikian, konstruksi perkara secara lengkap, nilai dugaan kerugian negara, serta peran masing-masing tersangka tetap harus merujuk pada hasil penyidikan dan keterangan resmi KPK.
Lima Tersangka Digiring ke Mobil Tahanan KPK
Setelah menjalani pemeriksaan, kelima tersangka terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (14/10/2026), dengan mengenakan rompi tahanan.
Berdasarkan laporan Kompas.com, empat laki-laki dan satu perempuan berjalan menuju kendaraan tahanan yang telah disiapkan.
Para tersangka tidak memberikan pernyataan kepada awak media yang menunggu di sekitar kendaraan tahanan KPK.
Penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk kepentingan penegakan hukum. Para tersangka tetap memiliki hak atas pembelaan dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
OTT KPK Amankan 14 Orang, Termasuk Sekretaris Utama BNPB
Sebelum menetapkan lima tersangka, KPK terlebih dahulu menggelar operasi tangkap tangan pada Selasa (13/10/2026).
Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan 14 orang dari berbagai unsur, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen, dan pihak swasta yang diduga berkaitan dengan perkara.
“Dalam peristiwa ini, tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Budi menjelaskan bahwa seluruh pihak yang diamankan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi.
“Untuk detail siapa saja, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Hal yang pasti, terhadap 14 orang ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, baik dari pihak-pihak di BNPB maupun pihak-pihak swasta yang diduga terkait dengan peristiwa ini,” ujarnya.
Namun, tidak seluruh orang yang diamankan dalam OTT otomatis berstatus tersangka. Penetapan status hukum dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti.
KPK Sita Uang Tunai Rp1,4 Miliar dan Logam Mulia
Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan emas.
Berdasarkan penghitungan awal penyidik, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
“Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar,” ungkap Budi.
Selain uang tunai, penyidik menemukan logam mulia dalam bentuk emas batangan serta tabungan emas.
“Beberapa dalam bentuk emas batangan, dan beberapa dalam bentuk tabungan emas. Untuk jumlahnya masih diproses tim,” tambahnya.
KPK masih perlu menjelaskan keterkaitan barang bukti tersebut dengan dugaan tindak pidana, termasuk asal-usul uang dan emas serta pihak yang diduga menerima atau menguasainya.
Nilai uang tunai yang disita juga tidak dapat langsung disamakan dengan total kerugian negara ataupun nilai keseluruhan dugaan korupsi dalam perkara ini.
BNPB Hormati Proses Hukum dan Jamin Pelayanan Bencana Berjalan
Menanggapi penetapan tersangka, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menyatakan bahwa lembaganya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang ditangani KPK.
“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada KPK sesuai kewenangannya,” kata Berton kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2026).
Menurut Berton, BNPB tidak ingin berspekulasi mengenai pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut maupun mendahului hasil penyidikan.
“Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah, sementara fakta-fakta perkara harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa BNPB tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum sekaligus menjaga kelangsungan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami meyakini bahwa proses hukum harus berjalan secara obyektif, transparan, dan berdasarkan bukti,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi dalam bahan pemberitaan, Kepala BNPB Suharyanto belum memberikan tanggapan langsung mengenai penetapan tersangka terhadap Bima Setyawan.
Dana Siap Pakai Jadi Sorotan karena Menyangkut Keselamatan Masyarakat
Kasus dugaan korupsi ini menjadi perhatian karena Dana Siap Pakai merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan penanganan keadaan darurat bencana.
Dana tersebut disediakan pemerintah untuk mendukung respons cepat ketika terjadi bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengelolaan DSP memiliki karakteristik khusus karena harus mampu menjawab kebutuhan lapangan secara cepat, tetapi tetap wajib memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan dana kebencanaan menegaskan pentingnya pengawasan terhadap setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pembayaran dan pemeriksaan hasil pekerjaan.
Selain mengungkap dugaan perbuatan para tersangka, penyidikan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan kelemahan sistem pengawasan yang perlu diperbaiki.
KPK Diharapkan Ungkap Aliran Dana dan Peran Para Tersangka
Penetapan lima tersangka menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Namun, sejumlah informasi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai nilai pengadaan yang menjadi objek perkara, dugaan aliran dana, hubungan antara pejabat pengelola anggaran dan pihak swasta, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyidikan diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkara tanpa mendahului proses pembuktian di pengadilan.
Di sisi lain, BNPB perlu memastikan bahwa penanganan hukum terhadap sejumlah pihak tidak menghambat kegiatan penanggulangan bencana, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan kecepatan pelayanan.
Perkara ini menjadi ujian bagi penegakan hukum sekaligus tata kelola anggaran kebencanaan di Indonesia.
Dana yang disediakan untuk membantu masyarakat saat menghadapi bencana harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengungkapan perkara secara transparan dan pembenahan pengawasan menjadi penting agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana darurat negara tetap terjaga.
