LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah Indonesia mulai menempatkan sertifikasi halal bukan sekadar sebagai jaminan kehalalan produk bagi konsumen Muslim, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk melindungi pasar domestik, memperkuat industri nasional, dan memperluas daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan penerapan standar halal dapat berfungsi sebagai instrumen pengaturan akses pasar, sebagaimana standar perdagangan yang diterapkan berbagai negara. Namun, kebijakan tersebut harus dijalankan secara adil, transparan, dan mempertimbangkan kesiapan dunia usaha.
“Jadi itu menjadi barrier, iya. Tapi semua negara memakai standar itu. Dan standar itu asal fair dan asal adil, itu enggak masalah,” ujar Dradjad seusai pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (14/10/2026).
Menurut Dradjad, penggunaan standar produk dalam perdagangan internasional merupakan praktik yang lazim. Uni Eropa, misalnya, menerapkan sejumlah standar keberlanjutan, sedangkan Amerika Serikat memiliki ketentuan terkait aspek biologis dan keamanan produk.
Indonesia, kata dia, juga memiliki kepentingan untuk memastikan produk yang beredar di pasar domestik memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, termasuk persyaratan sertifikasi halal.
Meski demikian, penerapannya tidak boleh justru membebani pelaku usaha nasional, terutama usaha mikro dan kecil (UMK) yang masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan akses sertifikasi.
Pemerintah Pertimbangkan Kesiapan Pelaku Usaha dan BPJPH
Menjelang tahapan kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026, pemerintah menegaskan bahwa kesiapan pelaku usaha menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan.
Dradjad menyampaikan bahwa penerapan sertifikasi halal harus berjalan seiring dengan kesiapan sistem pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Penerapannya itu adalah disesuaikan dengan kesiapan. Baik kesiapan pelaku usaha maupun kesiapan sistem di BPJPH,” tegasnya.
Pemerintah melalui BPJPH juga menyediakan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi usaha mikro dan kecil melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
Program tersebut bertujuan membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan sertifikasi tanpa menanggung seluruh biaya proses secara mandiri, sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku.
Fasilitas ini menjadi penting karena banyak UMK bergerak di sektor makanan, minuman, dan produk konsumsi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah diharapkan tidak hanya memperluas jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga memastikan proses pengurusan berlangsung sederhana, terjangkau, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Ekspor Produk Halal Indonesia Capai 63,4 Miliar Dolar AS
Penguatan sertifikasi halal juga berkaitan dengan besarnya potensi ekonomi industri halal Indonesia.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rangkaian ISEF 2026, rantai nilai halal memberikan kontribusi sekitar 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan nilai yang disebut mencapai Rp1.524 triliun pada kuartal IV 2025.
Sementara itu, ekspor produk halal Indonesia sepanjang 2025 tercatat mencapai 63,4 miliar dolar AS, meningkat sekitar 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor penting dalam perdagangan dan perekonomian nasional.
Untuk memperkuat akses pasar internasional, Indonesia juga mengembangkan kerja sama pengakuan sertifikasi halal dengan berbagai negara.
Hingga 14 Oktober 2026, tercatat sebanyak 123 perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition arrangement (MRA) halal dengan lembaga halal luar negeri yang mencakup 43 negara.
Kerja sama ini diharapkan mempermudah penerimaan sertifikasi halal dalam perdagangan lintas negara, sesuai ruang lingkup dan ketentuan masing-masing perjanjian.
Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian kepada konsumen, tetapi juga dapat memperkuat posisi produk Indonesia dalam persaingan global.
Bank Indonesia: Peringkat Keempat Dunia Belum Cukup
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) menilai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar.
Dalam laporan State of the Global Islamic Economy 2025–2026, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam pengembangan ekonomi syariah.
Indonesia juga berada di posisi teratas pada sektor fesyen Muslim atau modest fashion.
Namun, capaian tersebut dinilai belum sebanding dengan potensi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan bahwa Indonesia harus terus meningkatkan daya saing industri halal, memperluas akses pasar, dan memperkuat ekosistem keuangan syariah.
“Indonesia berada di posisi empat dunia, tapi apakah ini kita puas? Insyaallah tidak, karena kita sebagai negara pertama kita negara Muslim terbesar,” ujar Destry saat pembukaan ISEF ke-13 di JICC, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, ekonomi syariah tidak semata-mata ditujukan kepada masyarakat Muslim, melainkan memiliki prinsip universal berupa keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan.
Karena itu, pengembangannya harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, termasuk bagi masyarakat perdesaan, pelaku UMKM, dan kelompok yang belum memperoleh akses memadai terhadap layanan keuangan.
Destry juga menyoroti perkembangan ekonomi syariah di sejumlah negara ASEAN, termasuk Malaysia, Filipina, dan Thailand, sebagai gambaran bahwa potensi pasar sektor ini tidak terbatas pada negara berpenduduk mayoritas Muslim.
“Jadi ini tentu menjadi PR buat kita, karena kita sudah memiliki basis yang kuat, tinggal bagaimana kita bisa mendorong ke depan,” katanya.
ISEF 2026 Perluas Akses UMKM ke Pembeli dan Investor Global
Bank Indonesia menjadikan penyelenggaraan ISEF sebagai salah satu sarana untuk mempertemukan pelaku industri halal dengan pembeli, investor, dan lembaga pembiayaan.
Sebelum pelaksanaan ISEF di Jakarta, BI telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan Road to Syariah di Palembang pada Juni, Mataram pada Juli, serta kawasan Jawa pada September 2026.
Melalui kegiatan tersebut, pelaku UMKM memperoleh kesempatan memperkenalkan produk dan mengikuti proses kurasi.
UMKM yang memenuhi kriteria kemudian dapat mengikuti kegiatan ISEF, termasuk program business matching dengan calon pembeli dan investor dari dalam maupun luar negeri.
Pada tahun ini, penyelenggaraan ISEF juga dilakukan beriringan dengan Trade Expo Indonesia 2026 untuk memperluas peluang transaksi dan kerja sama perdagangan.
“Kenapa? Karena kita ingin crowd-nya itu kurang lebih sama. Dan dari sana ada buyer, ada investor, sini juga ada buyer dan investor, sehingga mereka bisa saling berinteraksi,” jelas Destry.
Sinergi kedua kegiatan tersebut diharapkan membuka peluang lebih besar bagi produk halal nasional untuk menjangkau pasar ekspor.
Green Sukuk Jadi Andalan Pembiayaan Berkelanjutan
Selain memperkuat sektor perdagangan, BI juga mendorong pengembangan instrumen pembiayaan syariah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Salah satu instrumen yang menjadi perhatian adalah green sukuk atau sukuk hijau yang telah diterbitkan pemerintah sejak 2018.
Destry mengungkapkan bahwa nilai penerbitan green sukuk Indonesia di pasar internasional telah mencapai 7,7 miliar dolar AS.
Sementara itu, penerbitan di pasar domestik tercatat sebesar Rp108,9 triliun.
Instrumen tersebut dinilai memiliki daya tarik bagi investor internasional, termasuk dari negara non-Muslim, karena menggabungkan prinsip pembiayaan syariah dengan tujuan keberlanjutan lingkungan.
Meski demikian, BI menilai kontribusi green sukuk domestik masih relatif kecil dibandingkan keseluruhan pasar surat utang pemerintah.
Karena itu, pengembangan instrumen pembiayaan hijau berbasis syariah dinilai masih memiliki peluang besar.
BI juga mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemangku kepentingan industri untuk terus mengembangkan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Karena sebenarnya demand-nya itu strong sekali, permintaannya sangat banyak sekali,” kata Destry.
BI Perkuat Tata Kelola Zakat dan Digitalisasi Ekonomi Syariah
Pengembangan ekonomi syariah turut diarahkan pada penguatan tata kelola dana sosial keagamaan.
BI bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperbarui Indeks Implementasi Zakat Core Principles (IIZP) pada 2026 dengan menambahkan aspek manajemen risiko.
Pembaruan tersebut bertujuan meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan zakat agar semakin selaras dengan standar tata kelola yang baik.
BI juga menyiapkan peluncuran Islamic Financial Market Code of Conduct (ICoC), yakni pedoman perilaku transaksi pasar keuangan syariah yang disusun bersama asosiasi terkait dan OJK.
Pada bidang pendidikan, BI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mengembangkan program beasiswa internasional melalui pemanfaatan dana sosial syariah.
Program ini ditujukan bagi mahasiswa asing yang ingin mempelajari ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Sementara itu, transformasi digital menjadi strategi lain untuk memperluas literasi ekonomi syariah, khususnya di kalangan generasi muda.
Dalam ISEF 2026, BI menghadirkan kompetisi Fitra dan ISEF World melalui platform permainan digital Roblox sebagai sarana edukasi yang lebih dekat dengan generasi muda.
“Roblox itu kan permainan game, tapi dia bisa menjadi educated juga, kalau kita bisa memanfaatkannya secara baik,” ujar Destry.
Sertifikasi Halal Harus Melindungi Pasar Tanpa Menghambat UMKM
Penguatan industri halal Indonesia menghadirkan dua tantangan besar yang harus dijalankan secara bersamaan.
Di satu sisi, pemerintah berkepentingan melindungi konsumen dan memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan jaminan produk halal.
Di sisi lain, penerapan standar tersebut harus memperhatikan kemampuan pelaku usaha agar tidak menimbulkan hambatan yang berlebihan, terutama bagi UMKM.
Sertifikasi halal yang diterapkan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif dapat menjadi instrumen penguatan standar produk sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.
Namun, pemanfaatannya sebagai instrumen perlindungan pasar tetap harus sejalan dengan ketentuan perdagangan dan komitmen internasional Indonesia.
Oleh sebab itu, perluasan sertifikasi gratis, penguatan pelayanan BPJPH, peningkatan kualitas produk, dan pembukaan akses ekspor menjadi bagian penting dari strategi pengembangan industri halal nasional.
ISEF ke-13 yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital.”
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah, Bank Indonesia, pelaku industri, lembaga keuangan, komunitas, dan pesantren diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Dengan potensi pasar domestik yang besar dan ekspor produk halal yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang memperkuat posisinya sebagai pusat industri halal dunia. Tantangan utamanya adalah memastikan sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi industri nasional, membuka akses pasar, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha hingga tingkat UMKM.
