LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap pelanggaran serius di pasar modal Indonesia yang melibatkan tiga emiten besar terafiliasi dengan Grup Sinar Mas dan kelompok usaha Barito Pacific. OJK menjatuhkan sanksi administratif dengan total nilai mencapai Rp2,1 triliun terkait temuan manipulasi perdagangan saham dan penyimpangan dalam proses penawaran umum perdana saham.
Ketiga emiten tersebut adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). DSSA terafiliasi dengan Grup Sinar Mas, sedangkan BREN dan CUAN memiliki keterkaitan dengan kelompok usaha Barito Pacific.
Pengungkapan tersebut merupakan hasil pemeriksaan OJK terhadap saham-saham yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC), yakni saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi pada kelompok pemegang saham tertentu.
Dalam pemeriksaan itu, OJK menemukan indikasi pelanggaran yang tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan di bursa, tetapi juga proses penjatahan saham kepada investor saat penawaran umum.
DSSA Disorot, Harga Saham Diduga Dimanipulasi Secara Terencana
Salah satu temuan utama OJK berkaitan dengan perdagangan saham DSSA selama periode 2023–2026.
OJK mengungkap adanya praktik manipulasi pasar yang diduga dilakukan secara terencana dan terstruktur oleh sejumlah nasabah perorangan maupun institusi melalui beberapa anggota bursa.
Praktik tersebut dinilai menyebabkan harga saham DSSA mengalami kenaikan signifikan yang tidak terlepas dari aktivitas transaksi yang sedang diperiksa.
“Pada pemeriksaan saham DSSA, OJK menemukan tindak pidana manipulasi pasar saham DSSA yang dilakukan oleh nasabah-nasabah perorangan dan institusi melalui beberapa anggota bursa. Tindakan manipulasi pasar dimaksud dilakukan secara terencana dan terstruktur yang menyebabkan harga saham DSSA mengalami peningkatan yang signifikan,” kata Hasan dalam keterangan yang disampaikan terkait hasil pemeriksaan OJK.
Untuk membongkar rangkaian transaksi tersebut, OJK meminta data dan dokumen dari sejumlah anggota bursa serta menelusuri aliran dana pihak-pihak yang berkaitan dengan perdagangan saham DSSA.
OJK juga memanggil 12 anggota direksi perusahaan efek, 15 orang perorangan, dan 11 badan hukum asing yang diduga memiliki keterkaitan dengan transaksi yang diperiksa.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal serta ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
BREN dan CUAN, Penjatahan Saham Diduga Diatur untuk Kelompok Tertentu
Sementara itu, pemeriksaan terhadap BREN dan CUAN berfokus pada proses penawaran umum saham.
OJK menemukan indikasi bahwa saham yang ditawarkan kepada publik diduga telah direncanakan sejak awal untuk dialokasikan kepada kelompok tertentu yang memiliki keterkaitan dengan pemegang saham pengendali.
“Pada pemeriksaan saham BREN dan CUAN, OJK menemukan fakta bahwa saham yang ditawarkan dalam penawaran umum BREN dan CUAN telah direncanakan sejak awal dan diperuntukkan untuk sekelompok pihak terkait dengan pemegang saham pengendali,” ujar Hasan.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena mekanisme penawaran umum saham seharusnya dilaksanakan secara transparan, sesuai ketentuan, dan tidak menyesatkan investor.
Dalam proses pemeriksaan, OJK menemukan dugaan penyamaran identitas sejumlah pihak yang memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali agar dapat memperoleh penjatahan saham dalam jumlah besar.
Akibatnya, kepemilikan saham BREN dan CUAN menjadi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas atau free float menjadi terbatas.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi likuiditas dan pembentukan harga saham di pasar.
Untuk mendalami perkara ini, OJK meminta data dari empat anggota bursa yang bertindak sebagai penjamin emisi efek dan tiga bank kustodian.
OJK juga menelusuri aliran dana serta meminta keterangan dari lima anggota direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, dan tujuh pihak yang berkaitan dengan penjatahan pasti saham.
Pemeriksaan BREN dan CUAN dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal serta ketentuan dalam Undang-Undang P2SK.
Denda Rp2,1 Triliun, DSSA Terbesar
Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menjatuhkan sanksi administratif dengan total Rp2,1 triliun. Rinciannya sebagai berikut:
| Emiten | Sanksi administratif |
|---|---|
| PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) | Rp1,5 triliun |
| PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) | Rp500 miliar |
| PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) | Rp100 miliar |
| Total | Rp2,1 triliun |
DSSA menerima denda terbesar, yakni Rp1,5 triliun, disusul BREN sebesar Rp500 miliar dan CUAN sebesar Rp100 miliar.
Besarnya nilai sanksi tersebut menunjukkan keseriusan temuan yang diungkap OJK dalam pengawasan perdagangan dan penawaran saham di pasar modal.
Namun, sanksi administratif perlu dibedakan dari putusan pidana. Dugaan tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan tetap memerlukan proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebanyak 31 Saham Masuk Pemeriksaan OJK
Pengungkapan terhadap tiga emiten tersebut merupakan bagian dari pengawasan lebih luas terhadap saham-saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.
Dari 61 saham yang sebelumnya masuk dalam daftar High Shareholding Concentration, OJK menyatakan telah memeriksa 31 saham yang terindikasi memiliki potensi pelanggaran pidana.
Temuan tersebut menjadi perhatian bagi investor karena konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi dapat menimbulkan risiko apabila disertai transaksi tidak wajar, keterbatasan saham beredar, atau praktik yang memengaruhi pembentukan harga pasar.
Meski demikian, status sebagai saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi tidak otomatis membuktikan adanya manipulasi. Penetapan pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti atas tindakan yang dilakukan.
Integritas Bursa dan Perlindungan Investor Dipertaruhkan
Kasus ini menjadi ujian penting bagi integritas pasar modal Indonesia. Investor membutuhkan kepastian bahwa harga saham terbentuk melalui mekanisme perdagangan yang wajar, bukan akibat transaksi yang direkayasa atau pengaturan kepemilikan secara tersembunyi.
Dugaan penyamaran identitas dalam penjatahan saham juga menunjukkan pentingnya transparansi mengenai pemilik manfaat sebenarnya atau beneficial owner, terutama ketika transaksi melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali.
OJK diharapkan memastikan seluruh temuan ditindaklanjuti secara konsisten, termasuk penelusuran pihak yang memperoleh keuntungan tidak sah, kemungkinan keterlibatan perantara transaksi, serta penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang terbukti.
Di sisi lain, para emiten dan pihak terkait tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan menempuh mekanisme hukum sesuai ketentuan.
Denda Rp2,1 triliun terhadap DSSA, BREN, dan CUAN menjadi peringatan keras bahwa besarnya kapitalisasi dan kuatnya kelompok usaha tidak boleh menempatkan siapa pun di luar jangkauan pengawasan pasar modal. Penegakan aturan yang transparan dan tanpa pandang bulu menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor serta memastikan Bursa Efek Indonesia tetap menjadi tempat investasi yang adil, sehat, dan kredibel.
