LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA– Anggaran pendidikan nasional mengalami peningkatan pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah dialokasikan sebesar Rp724,3 triliun pada 2025, anggaran pendidikan dalam APBN 2026 meningkat menjadi Rp769,09 triliun. Namun, di balik kenaikan tersebut, muncul perhatian terhadap komposisi anggaran, terutama besarnya alokasi yang dicatat untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan rincian anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, anggaran pendidikan mencapai Rp769.086.869.324.000 atau sekitar Rp769,09 triliun.
Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp44,79 triliun dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, atau tumbuh sekitar 6,18 persen.
Peningkatan anggaran menunjukkan besarnya ruang fiskal yang disediakan pemerintah bagi sektor pendidikan. Akan tetapi, efektivitas penggunaan dana dan kesesuaiannya dengan amanat konstitusi menjadi persoalan penting yang perlu mendapat perhatian.
Anggaran Pendidikan 2025 Capai Rp724,3 Triliun
Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, anggaran pendidikan 2025 ditetapkan sebesar Rp724,3 triliun.
Dana tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yakni belanja pemerintah pusat sebesar Rp297,2 triliun, transfer ke daerah Rp347,1 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp80 triliun.
Belanja pemerintah pusat antara lain diarahkan untuk mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) bagi sekitar 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi sekitar 1,1 juta mahasiswa, serta tunjangan profesi bagi 477.700 guru non-PNS.
Sementara itu, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekitar 43,4 juta siswa, tunjangan profesi bagi sekitar 1,5 juta guru berstatus PNS daerah dan PPPK, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
DAK fisik tersebut antara lain diarahkan untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan pembangunan atau pengembangan 21 unit perpustakaan daerah.
Adapun komponen pembiayaan sebesar Rp80 triliun berkaitan dengan dukungan beasiswa, termasuk melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta kegiatan pendidikan dan riset.
Data yang dipaparkan mencatat penerima beasiswa LPDP secara kumulatif sebanyak 49.971 orang. Angka penerima kumulatif tersebut tidak berarti seluruhnya merupakan penerima baru pada tahun anggaran 2025.
Tahun 2026 Naik Menjadi Rp769,09 Triliun
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah kembali meningkatkan alokasi pendidikan melalui APBN.
Ketentuan anggaran tersebut dijabarkan dalam Perpres Nomor 118 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 28 November 2025, sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, alokasi pendidikan 2026 terbagi dalam beberapa komponen utama.
Dari total anggaran 2026, sebesar Rp470,46 triliun dialokasikan melalui kementerian dan lembaga, sedangkan Rp264,62 triliun melalui transfer ke daerah.
Selisih sekitar Rp34 triliun dari kedua komponen tersebut menunjukkan masih terdapat bagian anggaran pendidikan di luar dua kelompok itu yang perlu dijelaskan dalam rincian pembiayaan APBN.
BGN Terima Alokasi Terbesar, Capai Rp223,56 Triliun
Salah satu hal paling menonjol dalam komposisi anggaran pendidikan 2026 adalah besarnya alokasi untuk Badan Gizi Nasional.
Dalam rincian anggaran pendidikan kementerian dan lembaga yang disampaikan, BGN memperoleh Rp223.558.960.490.000 atau sekitar Rp223,56 triliun.
Angka tersebut setara sekitar 47,5 persen dari total komponen anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui kementerian dan lembaga.
Besarnya alokasi tersebut berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Program MBG diarahkan untuk memperbaiki asupan gizi penerima manfaat, termasuk peserta didik, sehingga diharapkan dapat mendukung kesehatan, konsentrasi belajar, dan perkembangan anak.
Namun, penempatan anggaran MBG dalam komponen pendidikan menjadi bagian dari perdebatan mengenai batasan pengeluaran yang dapat dihitung sebagai anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.
Dalam bahan yang disampaikan, disebutkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang berkaitan dengan penghitungan komponen MBG. Akan tetapi, tanpa menelaah amar dan pertimbangan putusan tersebut secara langsung, dampak hukumnya terhadap angka anggaran pendidikan 2026 belum dapat dipastikan.
Karena itu, angka Rp769,09 triliun dalam berita ini diposisikan sebagai alokasi yang tercantum dalam rincian APBN, bukan sebagai angka yang telah disesuaikan dengan kemungkinan tindak lanjut putusan MK.
Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kemenag
Di luar BGN, Kementerian Agama memperoleh salah satu alokasi pendidikan terbesar, yakni sekitar Rp75,62 triliun.
Anggaran tersebut memiliki peranan penting dalam mendukung pendidikan keagamaan, termasuk madrasah dan lembaga pendidikan lain yang berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperoleh sekitar Rp61,87 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan sekitar Rp56,68 triliun.
Jika digabungkan, alokasi pendidikan untuk kedua kementerian yang secara langsung menangani pendidikan dasar, menengah, dan tinggi tersebut mencapai sekitar Rp118,56 triliun.
Besarnya alokasi masing-masing kementerian menjadi salah satu bahan penting untuk mengevaluasi bagaimana anggaran digunakan bagi peningkatan mutu pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, sarana pendidikan, penelitian, serta perluasan akses pendidikan.
Rincian Anggaran Pendidikan pada 23 Kementerian dan Lembaga
Berikut alokasi yang tercantum dalam bahan rincian APBN 2026:
| Kementerian/Lembaga | Anggaran |
|---|---|
| Badan Gizi Nasional | Rp223,56 T |
| Kementerian Agama | Rp75,62 T |
| Kemendiktisaintek | Rp61,87 T |
| Kemendikdasmen | Rp56,68 T |
| Kementerian Pekerjaan Umum | Rp23,06 T |
| Kementerian Sosial | Rp15,95 T |
| Kementerian Keuangan | Rp3,93 T |
| Kementerian Kesehatan | Rp2,51 T |
| Kementerian Perhubungan | Rp1,70 T |
| Kementerian Kebudayaan | Rp1,51 T |
| Kementerian Ketenagakerjaan | Rp814 M |
| Kementerian Perindustrian | Rp685,93 M |
| Kementerian Pariwisata | Rp606,31 M |
| Kementerian Pertahanan | Rp490,19 M |
| BRIN | Rp429,16 M |
| Kementerian Pemuda dan Olahraga | Rp243,81 M |
| Kementerian Pertanian | Rp238,23 M |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | Rp172,82 M |
| Kementerian ESDM | Rp165,16 M |
| Kementerian Kehutanan | Rp76 M |
| Perpustakaan Nasional | Rp72,32 M |
| Kementerian Komunikasi dan Digital | Rp57,66 M |
| Kementerian Perdagangan | Rp12,55 M |
Keterlibatan banyak kementerian dan lembaga menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya berada pada kementerian yang secara khusus menangani sekolah dan perguruan tinggi.
Sejumlah kementerian memiliki kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan kompetensi, atau dukungan fasilitas yang dapat masuk dalam klasifikasi anggaran pendidikan.
Namun, klasifikasi tersebut tetap harus mengikuti ketentuan penganggaran yang berlaku agar tidak terjadi penghitungan yang keliru.
Transfer Pendidikan ke Daerah Turun dalam Rincian Anggaran
Perubahan lain yang perlu dicermati adalah besarnya anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah.
Pada 2025, komponen tersebut tercatat sebesar Rp347,1 triliun. Sementara pada 2026, anggaran yang disampaikan melalui mekanisme transfer ke daerah mencapai sekitar Rp264,62 triliun.
Secara nominal, terdapat penurunan sekitar Rp82,48 triliun atau sekitar 23,76 persen.
Perubahan ini penting untuk dikaji karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai pembagian kewenangan.
Meski demikian, penurunan komponen transfer tidak otomatis berarti seluruh layanan pendidikan daerah mengalami pemotongan dengan jumlah yang sama.
Perlu ditelusuri apakah terdapat perubahan klasifikasi, mekanisme penyaluran, atau pemindahan kegiatan pembiayaan ke komponen belanja pemerintah pusat.
Anggaran Besar Harus Diikuti Mutu Pendidikan yang Lebih Baik
Peningkatan anggaran pendidikan nasional harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh peserta didik, guru, mahasiswa, dan masyarakat.
Tantangan pendidikan Indonesia masih mencakup pemerataan kualitas sekolah, ketersediaan guru, kondisi bangunan pendidikan, kemampuan literasi dan numerasi, serta akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu.
Di sejumlah daerah, kebutuhan rehabilitasi sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung pembelajaran masih menjadi perhatian.
Karena itu, besarnya anggaran perlu diikuti sistem pengawasan yang kuat, transparansi penggunaan dana, dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai.
Program gizi bagi peserta didik dapat menjadi bagian dari upaya mendukung proses belajar. Namun, pelaksanaannya juga perlu berjalan beriringan dengan penguatan kualitas pembelajaran, sarana pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Publik Berhak Mengetahui Hasilnya
Dinamika anggaran pendidikan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya meningkatkan jumlah dana yang dialokasikan, melainkan memastikan seluruh komponen anggaran digunakan secara tepat, sesuai hukum, dan menghasilkan perbaikan nyata.
Pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai komposisi anggaran pendidikan, terutama yang berkaitan dengan program lintas sektor dan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
Anggaran pendidikan sebesar Rp769,09 triliun merupakan komitmen fiskal yang sangat besar. Namun, keberhasilannya harus diukur dari semakin luasnya akses pendidikan, meningkatnya mutu pembelajaran, membaiknya kesejahteraan guru, serta semakin kecilnya kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan tertinggal.
Pada akhirnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar membantu menciptakan generasi Indonesia yang cerdas, terampil, sehat, serta mampu bersaing di tingkat global.
