LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Komisi VII terus memperkuat komitmennya dalam membangun sistem pendidikan Islam yang terarah, berkualitas, dan berkelanjutan. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ), yang diharapkan menjadi landasan hukum bagi penguatan pendidikan keislaman pada seluruh jalur pendidikan di Aceh.
Pembahasan rancangan regulasi tersebut dilaksanakan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Selasa (10/11/2026). Forum yang digelar atas usulan Komisi VII DPRA itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghimpun pandangan, kritik, serta rekomendasi dalam menyempurnakan substansi rancangan qanun sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Raqan yang terdiri atas 16 bab dan 54 pasal tersebut dirancang untuk memperkuat pembelajaran dasar-dasar agama Islam, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an, serta membentuk karakter generasi Aceh yang memiliki pemahaman akidah, kemampuan menjalankan ibadah, dan akhlak mulia.
Keistimewaan Aceh Harus Diwujudkan Melalui Pendidikan Islam yang Berkualitas
RDPU dibuka oleh Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Irfansyah, M.M., mewakili Ketua DPRA, Zulfadhli, A.Md. Selanjutnya, pembahasan dipimpin langsung Ketua Komisi VII DPRA, H. Ilmiza Saaduddin Jamal, MBA, bersama pimpinan dan anggota komisi.
Dalam sambutannya, Irfansyah menegaskan pentingnya menerjemahkan keistimewaan dan kekhususan Aceh di bidang agama, pendidikan, serta pelaksanaan syariat Islam ke dalam kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, kemampuan memahami ilmu fardhu ain serta membaca dan menulis Al-Qur’an merupakan kebutuhan mendasar bagi umat Islam. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan keislaman memerlukan sistem yang terstruktur dan berkesinambungan.
Penguatan pendidikan agama tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan tambahan atau program yang bersifat sementara. Diperlukan landasan hukum yang mampu memastikan proses pembelajaran berlangsung secara sistematis, memiliki standar kompetensi, serta didukung tenaga pendidik yang berkualitas.
Pendidikan fardhu ain dan BTQ juga dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dayah, serta masyarakat dalam membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia.
Ilmiza: Raqan Menjadi Instrumen Penguatan Pendidikan Islam Aceh
Ketua Komisi VII DPRA, H. Ilmiza Saaduddin Jamal, MBA, menjelaskan bahwa penyusunan Raqan Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan BTQ merupakan bagian dari pelaksanaan amanah peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelaksanaan syariat Islam.
Landasan hukum yang menjadi rujukan antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015.
Menurut Ilmiza, rancangan qanun tersebut disusun untuk memberikan kepastian mengenai standar, metode, tanggung jawab kelembagaan, serta pembiayaan pendidikan keislaman.
Regulasi itu dirancang mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal sehingga pembelajaran ilmu fardhu ain dan BTQ dapat dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan serta perkembangan peserta didik.
Dengan adanya standar yang jelas, kemampuan dasar keagamaan peserta didik diharapkan dapat dibina dan dievaluasi secara lebih terukur.
Lima Pokok Pengaturan Menjadi Fokus Pembahasan
Dalam RDPU tersebut, Irfansyah memaparkan lima aspek utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan rancangan qanun.
Pertama, penguatan materi ilmu fardhu ain. Pembelajaran dirancang mencakup akidah, syariah, dan akhlak dengan memperhatikan usia serta perkembangan peserta didik.
Pada aspek akidah, rancangan qanun merujuk kriteria Ahlussunnah Wal Jamaah sebagaimana Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 04 Tahun 2011.
Pengaturan ini diharapkan memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pendidikan dasar keislaman sesuai ketentuan yang menjadi rujukan di Aceh.
Kedua, penetapan standar kompetensi minimal baca tulis Al-Qur’an. Standar tersebut mencakup pengenalan huruf hijaiyah, penguasaan makharijul huruf, penerapan ilmu tajwid, kemampuan membaca Al-Qur’an secara tartil, serta keterampilan menulis ayat melalui metode imla’.
Selain itu, peserta didik juga diarahkan mengikuti pembelajaran tahsin dan hafalan surah-surah pilihan sesuai jenjang pendidikan.
Ketiga, peningkatan kualitas tenaga pendidik. Rancangan qanun menekankan pentingnya pembinaan, pelatihan, pengembangan kompetensi, serta sertifikasi tenaga pengajar.
Pelaksanaannya dirancang melibatkan lembaga terkait, antara lain MPU Aceh, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), perguruan tinggi, dan dayah.
Keempat, penguatan koordinasi kelembagaan. Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, satuan pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan masyarakat diharapkan memiliki pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas.
Kelima, jaminan pembiayaan dan pendidikan yang inklusif. Rancangan qanun membuka ruang dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK), serta sumber pendanaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengaturan tersebut juga memberikan perhatian terhadap hak peserta didik berkebutuhan khusus agar memperoleh layanan pendidikan keagamaan yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan.
Sekolah Dirancang Wajib Memasukkan Fardhu Ain dan BTQ dalam Kurikulum
Salah satu ketentuan strategis dalam rancangan qanun adalah kewajiban satuan pendidikan memasukkan pembelajaran ilmu fardhu ain dan BTQ ke dalam dokumen kurikulum, perencanaan pembelajaran, serta sistem penjaminan mutu internal.
Ketentuan ini dimaksudkan agar pembelajaran keislaman tidak hanya dilaksanakan sebagai kegiatan pelengkap, tetapi menjadi bagian yang terencana dalam proses pendidikan.
Dengan pengaturan tersebut, lembaga pendidikan diharapkan dapat menyusun target pembelajaran, menyediakan tenaga pengajar, serta melakukan evaluasi kemampuan peserta didik secara berkala.
Rancangan qanun juga mengatur layanan remedial dan pembinaan bagi peserta didik yang belum mencapai standar kompetensi minimal BTQ.
Pendekatan ini penting agar peserta didik yang mengalami kesulitan membaca atau menulis Al-Qur’an memperoleh kesempatan memperbaiki kemampuannya melalui pendampingan yang sesuai.
Dengan demikian, penilaian kompetensi tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses pembinaan dan perkembangan kemampuan setiap peserta didik.
Metode Talaqqi, Tahsin hingga Tahfidz Diperkuat
Rancangan qanun turut memberikan perhatian terhadap metode pembelajaran yang telah lama berkembang dalam tradisi pendidikan Islam.
Di antaranya metode talaqqi, yakni proses belajar secara langsung dari guru; musyafahah, yaitu pembelajaran melalui pengamatan dan peniruan pelafalan secara langsung; serta talqin, berupa pemberian contoh bacaan oleh pendidik untuk diikuti peserta didik.
Selain itu, terdapat metode imla’ untuk melatih keterampilan menulis, tahsin untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur’an, dan tahfidz untuk mengembangkan kemampuan menghafal.
Metode tersebut diharapkan dapat diterapkan sesuai jenjang pendidikan dan kemampuan peserta didik.
Pembelajaran juga diarahkan pada pembiasaan perilaku terpuji, penguatan adab, serta penerapan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan pendekatan tersebut, pendidikan Islam tidak hanya menekankan kemampuan menghafal materi atau membaca Al-Qur’an, tetapi juga mendorong peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran agama.
Forum Koordinasi Fardhu Ain dan BTQ Akan Dibentuk
Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan, rancangan qanun mengatur pembentukan Forum Koordinasi Ilmu Fardhu Ain dan BTQ (FKIB) pada tingkat Aceh serta kabupaten/kota.
Forum tersebut dirancang menjadi wadah koordinasi antarlembaga dalam penyusunan kebijakan, pendataan, pelaksanaan program, evaluasi, dan penguatan pembiayaan.
Pembentukan FKIB diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih program serta memastikan pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara terarah.
Melalui forum koordinasi, pemerintah dan lembaga pendidikan juga diharapkan memiliki data yang lebih baik mengenai kebutuhan tenaga pengajar, kemampuan peserta didik, serta sarana pendukung pembelajaran.
Namun, efektivitas forum tersebut nantinya akan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan, mekanisme kerja, dukungan anggaran, dan sistem pengawasan yang ditetapkan.
Komisi VII DPRA Libatkan Pimpinan dan Anggota dalam Pembahasan
RDPU tersebut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota Komisi VII DPRA.
Ketua Komisi VII, H. Ilmiza Saaduddin Jamal, didampingi Wakil Ketua Romi Syahputra dan Sekretaris Yahdi Hasan.
Turut hadir sejumlah anggota Komisi VII, yakni Sarjani Imum Jon, M. Yusuf Pang Ucok, Zamzami, Sutarmi, Ansari Muhammad, Sofyan Puteh, Muhammad Waly, Usman IA, serta Tgk. Nurdin M. Jadon Abi Nas.
Keterlibatan pimpinan dan anggota komisi tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan legislasi untuk menyerap pandangan berbagai pihak.
Masukan yang disampaikan peserta RDPU akan dihimpun dan dipertimbangkan sebagai bahan penyempurnaan rancangan qanun bersama Pemerintah Aceh.
Pendidikan Islam Harus Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat
Salah satu tantangan penting dalam penerapan regulasi pendidikan keislaman adalah memastikan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Kondisi pendidikan di Aceh memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari sekolah di kawasan perkotaan hingga lembaga pendidikan di wilayah pedalaman dan daerah terpencil.
Karena itu, penerapan standar pembelajaran fardhu ain dan BTQ perlu mempertimbangkan ketersediaan guru, sarana pendidikan, kemampuan pembiayaan, serta kebutuhan peserta didik.
Perhatian terhadap peserta didik berkebutuhan khusus juga menjadi bagian penting agar pendidikan keagamaan dapat diakses tanpa diskriminasi.
Dukungan pelatihan guru dan penyediaan metode pembelajaran yang sesuai akan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan qanun.
Di sisi lain, keterlibatan keluarga dan masyarakat perlu terus diperkuat karena pendidikan akhlak dan pembiasaan ibadah tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah.
Dayah, balai pengajian, taman pendidikan Al-Qur’an, dan lembaga keagamaan lainnya dapat menjadi mitra penting dalam memperluas jangkauan pendidikan Islam.
Qanun Diharapkan Menjadi Investasi Jangka Panjang Generasi Aceh
Penyusunan Raqan Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan BTQ merupakan salah satu langkah strategis DPRA dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Aceh melalui pendidikan yang memadukan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai keislaman.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pendidikan agama, sekaligus memastikan adanya standar kompetensi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Namun, keberhasilan qanun nantinya tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan pasal-pasal yang disusun.
Diperlukan kesiapan tenaga pendidik, pembiayaan yang memadai, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan pelaksanaan agar tujuan regulasi benar-benar dirasakan masyarakat.
Melalui Rancangan Qanun Fardhu Ain dan Baca Tulis Al-Qur’an yang terdiri atas 16 bab dan 54 pasal, Komisi VII DPRA berupaya membangun fondasi pendidikan Islam yang lebih kuat, terukur, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi Aceh.
Dengan penguatan tersebut, Aceh diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki kecakapan intelektual dan kemampuan menghadapi perkembangan zaman, tetapi juga kokoh dalam akidah, benar dalam beribadah, mampu membaca Al-Qur’an dengan baik, serta menjunjung tinggi akhlak mulia.
Penguatan pendidikan fardhu ain dan BTQ pada akhirnya diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga identitas keislaman Aceh sekaligus mempersiapkan generasi penerus yang berilmu, berkarakter, dan bertanggung jawab terhadap masa depan daerah.
