LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Mudir Ma’had Aly MUDI, Abi Dr. H. Zahrul Mubarrak, M.Pd., menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi strategis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh tentang Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) yang berlangsung di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Selasa (10/11/2026).
Dalam forum tersebut, ulama dan akademisi dayah yang akrab disapa Abi MUDI itu menekankan tiga persoalan penting yang perlu mendapat perhatian serius dalam penyempurnaan rancangan qanun, yakni percepatan pemberlakuan regulasi setelah disahkan, pelaksanaan evaluasi secara berkala, serta penegasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai landasan pembinaan keagamaan masyarakat Aceh.
Menurut Abi Zahrul Mubarrak, penyusunan Qanun Fardhu Ain harus diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga efektif dalam pelaksanaan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan beragama masyarakat.
Abi MUDI Minta Penerapan Qanun Tidak Menunggu Dua Tahun
Salah satu masukan utama yang disampaikan Abi Zahrul Mubarrak berkaitan dengan waktu pelaksanaan qanun setelah memperoleh persetujuan dan pengesahan.
Ia berharap ketentuan mengenai masa persiapan penerapan qanun dapat ditinjau kembali, terutama apabila rancangan tersebut memberikan waktu hingga dua tahun sebelum pelaksanaannya.
Menurutnya, pembelajaran ilmu fardhu ain merupakan kebutuhan mendasar umat Islam yang berkaitan langsung dengan pemahaman akidah, pelaksanaan ibadah, dan pembentukan akhlak.
Karena itu, penguatan pendidikan keislaman seharusnya dapat segera dijalankan setelah qanun ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kesiapan perangkat pelaksanaan.
Abi MUDI memandang bahwa penundaan yang terlalu panjang berpotensi mengurangi efektivitas regulasi dalam menjawab kebutuhan pembinaan keagamaan masyarakat.
Ia berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat mempersiapkan langkah pelaksanaan sejak proses pembahasan berlangsung, sehingga ketika qanun disahkan, program pendidikan, pembinaan, dan sosialisasi dapat segera dilaksanakan.
Percepatan tersebut dinilai penting agar qanun tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Aceh.
Evaluasi Diusulkan Setiap Tahun, Maksimal Dua Tahun Sekali
Selain persoalan waktu penerapan, Abi Zahrul Mubarrak juga memberikan perhatian terhadap mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan qanun.
Ia mengusulkan agar evaluasi dapat dilakukan setiap tahun apabila memungkinkan, atau paling lambat setiap dua tahun sekali.
Usulan tersebut berbeda dengan rencana evaluasi tiga tahunan yang disebut dalam pembahasan rancangan regulasi.
Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa program pembelajaran ilmu fardhu ain benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Melalui evaluasi yang lebih cepat, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, serta melakukan perbaikan sebelum persoalan berkembang semakin luas.
Evaluasi juga dapat menjadi sarana untuk menilai kesiapan tenaga pendidik, efektivitas metode pembelajaran, ketersediaan fasilitas, dan perkembangan pemahaman keagamaan peserta didik.
Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan qanun diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan Islam secara nyata.
Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Harus Dipertegas
Poin penting lainnya yang menjadi perhatian Mudir Ma’had Aly MUDI adalah penguatan aspek akidah dalam Rancangan Qanun Fardhu Ain.
Abi Zahrul Mubarrak menekankan bahwa pembinaan dan pengajaran akidah perlu berpedoman pada paham Ahlussunnah wal Jamaah yang telah menjadi bagian penting dari tradisi keilmuan Islam masyarakat Aceh.
Menurutnya, penegasan tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan fardhu ain memiliki arah pembinaan yang jelas dan selaras dengan tradisi pendidikan keagamaan yang berkembang di Aceh.
Dalam konteks pendidikan Islam di Aceh, lembaga dayah memiliki peran historis dalam mewariskan ilmu akidah, fikih, akhlak, serta berbagai disiplin keilmuan Islam kepada masyarakat.
Karena itu, pengalaman dan tradisi keilmuan para ulama dayah dipandang penting untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan regulasi pendidikan keagamaan.
Penguatan landasan akidah juga diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai materi pembelajaran, rujukan keilmuan, dan standar kompetensi yang akan diterapkan.
Penegasan tersebut perlu dirumuskan secara cermat agar pelaksanaan pendidikan keagamaan memiliki pedoman yang jelas serta tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak peserta didik.
Qanun Harus Menjawab Kebutuhan Pendidikan Islam Masyarakat
Abi MUDI berharap Rancangan Qanun Fardhu Ain tidak hanya mengatur kewajiban pembelajaran, tetapi juga memperhatikan mekanisme pelaksanaan yang realistis dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Menurut pandangan yang disampaikannya, efektivitas suatu regulasi tidak cukup diukur dari kelengkapan pasal-pasal yang disusun.
Keberhasilan qanun juga harus terlihat melalui pelaksanaan program pendidikan, pembinaan masyarakat, serta peningkatan pemahaman terhadap kewajiban dasar dalam agama Islam.
Karena itu, proses penyusunan regulasi perlu mempertimbangkan kesiapan lembaga pendidikan, tenaga pengajar, materi pembelajaran, dan dukungan pemerintah.
Percepatan pelaksanaan qanun harus diimbangi dengan perencanaan yang matang agar tujuan penguatan pendidikan keislaman dapat tercapai.
Demikian pula, evaluasi berkala perlu dirancang dengan indikator yang jelas sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan mutu pembelajaran.
Peran Ulama dan Dayah Penting dalam Penyusunan Kebijakan Aceh
Kehadiran Mudir Ma’had Aly MUDI dalam RDPU tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya keterlibatan ulama dan lembaga pendidikan dayah dalam proses pembentukan kebijakan daerah.
Dayah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Aceh.
Selain menjadi pusat pengajaran ilmu agama, dayah juga berperan dalam pembinaan akhlak, penguatan kehidupan sosial, dan pelestarian tradisi keilmuan Islam.
Oleh sebab itu, pandangan ulama dayah dinilai memiliki nilai strategis dalam penyusunan regulasi yang berkaitan langsung dengan pendidikan Islam dan pelaksanaan syariat.
Partisipasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kebijakan yang memperoleh masukan dari berbagai unsur masyarakat, termasuk lembaga pendidikan formal, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan pemerintah.
Melalui keterlibatan berbagai pihak, rancangan qanun diharapkan dapat disempurnakan berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat Aceh.
Komisi VII DPRA Tampung Masukan untuk Penyempurnaan Raqan
RDPU Rancangan Qanun Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan BTQ merupakan bagian dari proses legislasi yang dilaksanakan DPRA melalui Komisi VII.
Forum tersebut dipimpin Ketua Komisi VII DPRA, H. Ilmiza Saaduddin Djamal, M.B.A., bersama jajaran pimpinan dan anggota komisi.
Pembahasan dilakukan untuk menghimpun pandangan para pemangku kepentingan mengenai substansi rancangan qanun, termasuk standar pembelajaran, kelembagaan, pembiayaan, serta mekanisme pelaksanaannya.
Masukan Abi Zahrul Mubarrak mengenai percepatan implementasi, evaluasi berkala, dan penguatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjadi bagian dari aspirasi yang diharapkan dapat dipertimbangkan dalam penyempurnaan regulasi.
Rancangan Qanun Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan BTQ sendiri disusun untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan dasar keislaman pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal di Aceh.
Melalui regulasi tersebut, pembelajaran agama diharapkan memiliki standar yang lebih jelas, dilaksanakan secara berjenjang, serta memperoleh dukungan kelembagaan yang memadai.
Jangan Hanya Menjadi Produk Hukum, Qanun Harus Memberikan Manfaat Nyata
Tiga masukan yang disampaikan Abi Zahrul Mubarrak mencerminkan perhatian terhadap efektivitas pelaksanaan Rancangan Qanun Fardhu Ain.
Percepatan penerapan diperlukan agar masyarakat dapat segera merasakan manfaat regulasi. Evaluasi yang lebih sering diharapkan mampu memastikan program berjalan sesuai sasaran, sedangkan penegasan landasan akidah dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pendidikan Islam dengan tradisi keilmuan yang berkembang di Aceh.
Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membangun sistem pendidikan keagamaan yang terarah dan berkelanjutan.
Melalui RDPU di Gedung Utama DPRA, Selasa (10/11/2026), Mudir Ma’had Aly MUDI Abi Dr. H. Zahrul Mubarrak, M.Pd., menegaskan pentingnya mempercepat pelaksanaan Qanun Fardhu Ain, memperpendek masa evaluasi, serta memperkuat landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pembinaan umat Islam di Aceh.
Masukan tersebut diharapkan menjadi pertimbangan Komisi VII DPRA bersama Pemerintah Aceh agar qanun yang nantinya disahkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu memperkuat pendidikan agama, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban dasar Islam, serta membentuk generasi Aceh yang berilmu dan berakhlak mulia.
