LINTASNUSANTARANEWS.ID | PIDIE- Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali atau Abu Faisal, mendesak aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada bandar, produsen, dan pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan produksi narkotika berskala besar di Aceh.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Abu Faisal kepada wartawan LintasNusantaraNews.id seusai menyaksikan langsung lokasi pengungkapan dugaan pabrik sabu dengan barang bukti yang dilaporkan mencapai 1,2 ton di Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Jumat (23/10/2026).
Menurut Abu Faisal, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur sanksi berat terhadap tindak pidana narkotika, termasuk ancaman pidana mati untuk tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
“Untuk setiap pelanggaran itu sudah ada hukumnya. Sampai hukuman mati pun ada di negara kita ini. Jadi kita berharap kepada bandar dan produsen agar diberikan hukuman yang seberat-beratnya,” tegas Abu Faisal.
Ia menilai kejahatan narkotika, khususnya yang melibatkan fasilitas produksi berskala besar, merupakan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan keberlangsungan generasi bangsa.
Karena itu, Abu Faisal meminta aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum hingga lembaga peradilan, menjalankan proses hukum secara tegas, profesional, dan tidak memberikan ruang bagi praktik yang dapat melemahkan pemberantasan narkoba.
Ia juga mengingatkan bahwa putusan pengadilan harus mampu memberikan efek jera, baik kepada pelaku yang sedang diproses maupun pihak lain yang berpotensi melakukan kejahatan serupa.
“Jangan sampai hukuman yang diberikan tidak membuat efek jera. Kita berharap penegakan hukum benar-benar dijalankan sehingga orang lain berpikir ulang untuk melakukan kejahatan sebagai produsen narkoba,” ujarnya.
Desakan tersebut disampaikan di tengah pengungkapan dugaan jaringan produksi sabu di Pidie yang mendapat perhatian langsung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama jajaran Bareskrim Polri dan aparat penegak hukum lainnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, S.E., Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani, serta unsur Forkopimda dan instansi terkait.
Dalam ketentuan hukum Indonesia, pidana mati merupakan salah satu ancaman pidana bagi tindak pidana narkotika tertentu. Namun, penerapannya harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, proses peradilan yang adil, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Abu Faisal berharap pengungkapan pabrik sabu di Pidie menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pemberantasan narkotika hingga menyentuh aktor utama, pengendali jaringan, dan penyandang dana.
Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten merupakan salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai kejahatan narkotika sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat Aceh dari ancaman peredaran barang haram tersebut.
