LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) di Indonesia semakin menjadi sorotan setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut mencapai Rp185,03 triliun sepanjang 2023–2025. Besarnya nilai transaksi itu memunculkan desakan agar pemerintah tidak hanya menindak penambang di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan pemodal, penampung emas, pembeli, hingga pihak yang diduga terlibat dalam pencucian uang hasil pertambangan ilegal.
Dalam konteks temuan tersebut, PPATK juga menyebut total perputaran dana mencapai Rp992 triliun. Namun, kedua angka tersebut perlu dibedakan karena tidak serta-merta menggambarkan nilai kerugian negara ataupun seluruhnya merupakan hasil kejahatan yang telah terbukti secara hukum. Temuan ini memperlihatkan pentingnya penelusuran transaksi keuangan untuk mengungkap kemungkinan keterkaitan antara aktivitas pertambangan ilegal dan jaringan perdagangan mineral yang lebih luas.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, menilai besarnya transaksi yang teridentifikasi menunjukkan bahwa persoalan PETI tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran yang hanya terjadi di lokasi penambangan. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi melibatkan mata rantai ekonomi yang kompleks, mulai dari produksi, pengangkutan, pengolahan, hingga perdagangan hasil tambang.
“Skala persoalan PETI sudah cukup serius. PETI bukan sekadar persoalan penambangan ilegal, tetapi telah melibatkan jaringan perdagangan dan perputaran uang yang luas. Ini berarti ada pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang kurang maksimal,” kata Bisman kepada awak media, Sabtu (31/10/2026).
Pengawasan Tambang Ilegal Dinilai Belum Menyentuh Akar Persoalan
Bisman menegaskan bahwa penanganan pertambangan ilegal membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui operasi penertiban di kawasan pertambangan, tetapi harus menjangkau pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Menurutnya, salah satu kelemahan utama dalam pengawasan sektor pertambangan terletak pada belum optimalnya keterhubungan data dan pengawasan di sepanjang rantai pasok mineral.
“Celah paling krusial itu pada pengawasan rantai pasok, khususnya keterhubungan produksi, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan,” ujarnya.
Persoalan tersebut menjadi penting karena hasil pertambangan ilegal berisiko masuk ke dalam sistem perdagangan resmi apabila pengawasan asal-usul mineral tidak dilakukan secara ketat.
Bisman mengingatkan kemungkinan penggunaan dokumen yang seolah-olah menunjukkan bahwa mineral berasal dari wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang sah, padahal sumber sebenarnya diduga berasal dari aktivitas tanpa izin.
Praktik semacam itu berpotensi menyulitkan pengawasan dan membuka ruang bagi hasil tambang ilegal untuk diperdagangkan melalui jalur yang tampak legal.
Karena itu, pemerintah didorong memperkuat sistem verifikasi asal-usul mineral sejak tahap produksi hingga masuk ke fasilitas pengolahan maupun pasar perdagangan.
Negara Berpotensi Kehilangan Pajak dan Royalti
Selain menimbulkan persoalan hukum, pertambangan ilegal juga memiliki konsekuensi ekonomi yang serius.
Aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menghilangkan penerimaan negara karena pelakunya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana perusahaan pertambangan yang memiliki izin resmi.
Kewajiban tersebut antara lain berkaitan dengan pembayaran pajak, royalti, serta berbagai ketentuan lain yang melekat pada kegiatan usaha pertambangan.
Pengamat Kebijakan Energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria, menilai PETI dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang luas, baik terhadap negara maupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan pertambangan sesuai aturan.
Perusahaan pemegang izin harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan keuangan. Sebaliknya, pelaku pertambangan ilegal beroperasi tanpa menanggung kewajiban kepatuhan yang setara.
Ketimpangan tersebut berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat sekaligus melemahkan tata kelola industri pertambangan nasional.
Meski demikian, besaran potensi kehilangan penerimaan negara masih memerlukan penghitungan tersendiri dan tidak dapat langsung disamakan dengan nilai transaksi yang diidentifikasi PPATK.
Pemerintah Didesak Bongkar Pemodal dan Penampung Hasil Tambang
Sofyano menegaskan bahwa pemberantasan PETI harus diarahkan kepada seluruh jaringan yang memungkinkan aktivitas ilegal terus berlangsung.
Penindakan terhadap pekerja atau penambang di lokasi dinilai belum cukup apabila pihak yang menyediakan modal, menampung hasil produksi, serta mengatur penjualan mineral tidak ikut ditelusuri.
“Jangan hanya mengejar penambang di lapangan. Bongkar juga pemodal, penampung, pembeli, dan jaringan pencucian uangnya. Di situlah kunci memberantas kejahatan pertambangan,” tegas Sofyano kepada Warta Ekonomi.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem integrasi data yang menghubungkan informasi perizinan, produksi, pengangkutan, penjualan, ekspor, hingga transaksi keuangan.
Integrasi tersebut diperlukan agar setiap tahapan kegiatan pertambangan dapat ditelusuri dan diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen serta izin yang berlaku.
Dengan pengawasan yang saling terhubung, ketidaksesuaian antara volume produksi, dokumen pengangkutan, dan transaksi perdagangan berpeluang lebih cepat terdeteksi.
Sistem tersebut juga dapat membantu aparat mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan yang memerlukan analisis dan pemeriksaan lebih lanjut.
PPATK dan MIND ID Perkuat Kerja Sama Pemberantasan Pencucian Uang
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap transaksi yang diduga berkaitan dengan pertambangan ilegal, PPATK dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero), atau MIND ID, memperkuat kerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sektor pertambangan.
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Jakarta pada 14 Oktober 2026.
Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung tata kelola industri pertambangan yang lebih transparan, berintegritas, dan berkelanjutan.
Sebagai holding industri pertambangan, MIND ID memiliki pengalaman dan keterkaitan dengan berbagai tahapan kegiatan industri mineral yang dinilai relevan dalam mendukung penguatan pengawasan.
Bisman Bakhtiar dan Sofyano Zakaria sama-sama memandang kerja sama tersebut sebagai langkah yang berpotensi memperkuat penelusuran transaksi mencurigakan dan identifikasi jaringan pelaku.
Namun, efektivitas kerja sama tersebut akan sangat bergantung pada tindak lanjut konkret, termasuk pertukaran informasi sesuai kewenangan, analisis transaksi, pemetaan jaringan, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Bisman menekankan bahwa nota kesepahaman tidak boleh berhenti sebagai komitmen administratif, melainkan perlu menghasilkan langkah nyata dalam pengawasan dan penegakan hukum.
Sementara itu, Sofyano menilai kolaborasi tersebut dapat membantu memperkuat kemampuan penelusuran aliran dana dan mendukung penyusunan rekomendasi penindakan terhadap dugaan kejahatan pertambangan.
Menjadi Peringatan bagi Pengawasan Pertambangan di Daerah
Temuan transaksi yang diduga berkaitan dengan PETI juga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral, termasuk Provinsi Aceh.
Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tidak hanya memerlukan pemeriksaan izin dan lokasi operasional, tetapi juga ketertelusuran hasil produksi serta jalur perdagangan mineral.
Dalam konteks Aceh, penguatan tata kelola wilayah pertambangan rakyat, penertiban aktivitas tanpa izin, dan pengawasan perdagangan emas merupakan isu yang relevan untuk mendapat perhatian pemerintah serta aparat penegak hukum.
Namun, angka transaksi Rp185,03 triliun yang disampaikan PPATK merupakan temuan dalam konteks nasional dan tidak dapat diatribusikan kepada Aceh tanpa data khusus yang mendukung.
Penguatan pengawasan juga perlu disertai kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratan, termasuk upaya penataan pertambangan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, penertiban pertambangan ilegal dapat berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola dan perlindungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yang sah.
Penegakan Hukum Harus Menjangkau Aliran Dana
Besarnya transaksi yang teridentifikasi PPATK menunjukkan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang tidak berhenti pada barang bukti mineral atau aktivitas penambangan di lapangan.
Penelusuran aliran dana dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengetahui hubungan ekonomi antara pihak yang diduga melakukan penambangan, penyedia modal, pengangkut, pengolah, dan pembeli hasil tambang.
Meski demikian, setiap transaksi yang terindikasi mencurigakan tetap harus diperiksa melalui mekanisme hukum sebelum dapat dinyatakan berkaitan dengan tindak pidana tertentu.
Kerja sama antarlembaga, penguatan verifikasi asal-usul mineral, serta konsistensi penegakan hukum menjadi faktor penting untuk menutup celah masuknya hasil tambang ilegal ke dalam perdagangan resmi.
Desakan PUSHEP dan PUSKEPI menjadi pesan penting bagi pemerintah bahwa pemberantasan pertambangan emas ilegal tidak cukup hanya dilakukan dengan menutup lokasi tambang atau menangkap pekerja di lapangan. Penegakan hukum perlu menjangkau pihak yang membiayai, menampung, membeli, dan diduga menyamarkan hasil kejahatan, sehingga mata rantai ekonomi yang menopang pertambangan ilegal dapat diungkap secara menyeluruh.
