LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhirnya merespons keluhan dan keresahan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Quran menyusul operasi penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian di wilayah Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026. Operasi yang merupakan pengembangan penyidikan kasus pembakaran warung mi babi tersebut menuai sorotan setelah pihak pesantren mengungkap dugaan intimidasi terhadap santriwati, termasuk anak-anak, saat petugas melakukan penggeledahan.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa institusinya memahami keresahan para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar pesantren akibat peristiwa tersebut. Polri memastikan berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat akan didalami melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
“Penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan,” kata Johnny dalam keterangan tertulis, Minggu (1/11/2026), sebagaimana diberitakan.
Menurut Johnny, Polri menghormati keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam pembinaan akhlak dan pengembangan keilmuan umat. Karena itu, pelaksanaan tindakan kepolisian harus tetap memperhatikan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap masyarakat yang berada di lokasi.
Polri Akui Keluhan Masyarakat Perlu Dievaluasi
Johnny menegaskan bahwa kritik dan keluhan yang muncul setelah penggerebekan tersebut tidak akan diabaikan. Menurutnya, masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas kepolisian, terutama ketika tindakan penegakan hukum bersinggungan dengan perempuan dan anak-anak.
“Kami mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat, dan kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi,” ujar Johnny.
Ia menyebutkan, peristiwa tersebut juga menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Namun, hingga keterangan itu disampaikan, belum terdapat kesimpulan resmi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur oleh personel yang terlibat dalam operasi tersebut.
Pihak Pesantren Ungkap Dugaan Intimidasi
Sebelumnya, Sekretaris Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Diyana Indah Sari, menyampaikan keberatan terhadap cara aparat melakukan penggerebekan. Menurut keterangannya, polisi datang ketika para santriwati masih tertidur menjelang waktu subuh.
Diyana mengklaim petugas mendobrak pintu, kemudian membawa para santriwati keluar dalam situasi yang menimbulkan ketakutan.
“Saat pintu berhasil dibuka, para santriwati ditarik keluar dan ditodong laras panjang, dibentuk, dan diintimidasi ketika mereka belum mengenakan jilbab,” kata Diyana dalam keterangan tertulisnya.
Pihak pesantren juga menyebut sejumlah santriwati dibawa ke Polsek Mojolaban sebelum dipindahkan ke Polres Sukoharjo. Menurut Diyana, rombongan tersebut mencakup anak-anak dan balita, yang disebut berada di kantor kepolisian hingga malam hari.
Diyana menyatakan pihak pesantren keberatan terhadap perlakuan yang diduga dialami para santriwati. Ia juga mengklaim bahwa setelah pemeriksaan tidak ditemukan bukti keterlibatan mereka dalam kasus pembakaran warung mi babi.
Keterangan pihak pesantren tersebut masih perlu diuji melalui pemeriksaan dan penelusuran fakta secara menyeluruh. Dugaan intimidasi maupun pelanggaran prosedur belum dinyatakan terbukti oleh mekanisme pengawasan kepolisian.
Polda Jateng Sebut Polwan Dilibatkan dalam Penggeledahan
Menanggapi persoalan tersebut, Johnny menjelaskan bahwa Polda Jawa Tengah telah melibatkan personel polisi wanita dalam kegiatan penggeledahan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan.
Menurut keterangan Polri, para santri kemudian dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama setelah proses pemeriksaan selesai.
Polda Jawa Tengah juga disebut menyiapkan pendampingan psikologis dengan melibatkan asosiasi psikologi bagi santri yang terdampak peristiwa tersebut.
Langkah pendampingan ini menjadi perhatian penting mengingat operasi kepolisian yang melibatkan anak-anak memerlukan perlindungan khusus agar tidak menimbulkan dampak psikologis berkepanjangan.
Polisi Sita Senjata hingga Kotak Infak
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan, sebelumnya menjelaskan bahwa aparat menemukan dan menyita sejumlah barang saat melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran.
Barang-barang yang disebut diamankan antara lain pedang, busur dan anak panah, sangkur, telepon seluler, serta kotak infak.
Roy juga mengakui bahwa terdapat perempuan dan anak-anak di lokasi saat personel Brigade Mobil melaksanakan operasi.
“Ada anak-anak kecil, kemudian anak perempuan yang berpakaian cadar di sana,” kata Roy dalam keterangan video pada Jumat (30/10/2026).
Sementara itu, pihak pesantren menyatakan bahwa perlengkapan panahan yang disita merupakan inventaris kegiatan ekstrakurikuler santri. Perbedaan penjelasan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas dalam proses pemeriksaan barang bukti.
Polri menyampaikan bahwa pada Sabtu (31/10/2026), sejumlah barang yang sebelumnya dibawa dari lokasi penggeledahan telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum. Adapun barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara akan ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan dan inventarisasi sesuai ketentuan.
Penggerebekan Berkaitan dengan Kasus Pembakaran Warung
Operasi kepolisian di Sukoharjo dan Karanganyar merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran sebuah warung mi babi di wilayah tersebut.
Dalam penanganan perkara itu, penyidik Polda Jawa Tengah telah menangkap seorang tersangka berinisial S dan masih mencari seseorang berinisial I yang diduga turut terlibat.
Kapolda Jawa Tengah menyebut aparat sebelumnya juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Karanganyar dan menemukan sejumlah senjata tajam, perlengkapan panahan, serta barang lainnya.
Roy mengklaim bahwa dalam proses penangkapan di Karanganyar terjadi perlawanan menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan dua personel kepolisian terluka.
Namun, penyidikan kasus pembakaran warung dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam penggerebekan pesantren merupakan dua persoalan yang perlu ditangani berdasarkan fakta dan bukti masing-masing.
Perlindungan Santri dan Akuntabilitas Aparat Jadi Sorotan
Respons Polri terhadap keluhan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Quran menjadi perhatian karena menyangkut keseimbangan antara kewenangan aparat dalam menegakkan hukum dan kewajiban negara melindungi hak masyarakat.
Penanganan tindak pidana tetap harus berjalan, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan keselamatan, martabat, dan hak-hak orang yang tidak terlibat dalam perkara, khususnya perempuan dan anak-anak.
Pendalaman oleh Propam Polri diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kronologi penggerebekan, prosedur yang digunakan petugas, serta kebenaran dugaan intimidasi yang disampaikan pihak pesantren.
Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Di satu sisi, kepolisian berkewajiban mengusut kasus pembakaran warung hingga tuntas. Di sisi lain, keluhan mengenai perlakuan terhadap santriwati harus diperiksa secara objektif agar proses penegakan hukum tetap menjunjung prinsip keadilan, perlindungan anak, dan penghormatan terhadap lembaga pendidikan keagamaan.
