LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Persoalan kesejahteraan guru kembali menjadi sorotan di tengah rencana pemerintah mengangkat seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Sejumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK disebut masih menghadapi ketidakpastian pencairan tunjangan, sementara pemerintah bersiap memperluas pengangkatan aparatur sipil negara (ASN).
Anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang juga berstatus guru honorer, Reza Sudrajat, mengungkapkan keluhan mengenai pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dinilainya belum berjalan konsisten di sejumlah daerah.
Persoalan tersebut, menurut Reza, perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kepastian pendapatan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Guru guru PNS & PPPK itu banyak yang TPP & TPG nya masih belum cair, bahkan ada wilayah yang ga ada TPP nya, atau TPG nya cair semaunya (kadang sebulan sekali, kadang dua bulan sekali),” tulis Reza melalui akun X pribadinya, sebagaimana dikutip Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya keluhan mengenai perbedaan kebijakan dan jadwal pencairan tunjangan antardaerah. Namun, Reza tidak merinci wilayah yang dimaksud maupun jumlah guru yang mengalami keterlambatan pembayaran.
Tunjangan Guru Dinilai Belum Memberikan Kepastian
TPG merupakan tunjangan profesi yang diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, TPP atau tambahan penghasilan pegawai di lingkungan pemerintah daerah memiliki pengaturan tersendiri yang berkaitan dengan kebijakan serta kemampuan keuangan daerah.
Kedua jenis tunjangan tersebut memiliki dasar hukum, mekanisme penganggaran, dan persyaratan pembayaran yang berbeda.
Karena itu, persoalan keterlambatan pencairan TPG tidak dapat secara otomatis disamakan dengan ketiadaan TPP di suatu daerah.
Meski demikian, ketidakpastian pembayaran tunjangan tetap dapat menimbulkan persoalan bagi guru yang mengandalkan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Keluhan yang disampaikan Reza juga menyoroti pentingnya transparansi jadwal pencairan, kejelasan persyaratan penerima, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Tanpa kepastian tersebut, guru berpotensi mengalami kesulitan dalam merencanakan pengeluaran rumah tangga dan kebutuhan profesionalnya.
P2G Pertanyakan Kesiapan Anggaran PPPK Penuh Waktu
Reza turut mempertanyakan kesiapan fiskal pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Menurutnya, rencana tersebut perlu dikaji secara cermat, terutama di tengah kekhawatiran mengenai alokasi anggaran pendidikan dan penyesuaian dana transfer pemerintah pusat kepada daerah.
Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Rekrutmen disaat anggaran pendidikan dipangkas untuk MBG & dana transfer ke daerah dikurangi. Apa ga mencurigakan tuh?” tulis Reza.
Pernyataan itu merupakan kritik dan pertanyaan Reza terhadap prioritas penganggaran pemerintah.
Namun, besaran perubahan anggaran pendidikan, pengaruh langsung pembiayaan MBG terhadap tunjangan guru, serta dampak penyesuaian transfer ke daerah masih memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen APBN, APBD, dan kebijakan teknis terkait.
Hubungan sebab-akibat antara program MBG dan keterlambatan tunjangan guru belum dapat dipastikan hanya berdasarkan keluhan tersebut.
Reza Singgung Aksi Mogok Kerja Guru
Selain mempertanyakan kesiapan anggaran, Reza juga menyinggung kemungkinan adanya pertimbangan politik atau sosial di balik percepatan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu.
Ia mempertanyakan apakah keputusan pemerintah tersebut berkaitan dengan upaya meredam gerakan protes tenaga pendidik, termasuk aksi mogok kerja.
“Jadi gerakan apa yang sedang coba diredam? Apakah mogok kerja guru salah satunya. Apalagi ada 8 mogok kerja guru selama 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Bertanya dengan nada dering,” tulisnya.
Pernyataan tersebut merupakan dugaan dan pertanyaan yang disampaikan Reza, bukan kesimpulan mengenai motif pemerintah.
Dalam bahan keterangan yang tersedia, belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa keputusan pengangkatan PPPK penuh waktu ditujukan untuk menghentikan atau meredam aksi protes guru.
Klaim mengenai delapan aksi mogok kerja juga memerlukan rincian lokasi, waktu, penyelenggara, dan penyebab masing-masing aksi agar dapat diverifikasi.
Pemerintah dan DPR Sepakati Pengangkatan PPPK Penuh Waktu
Di tengah kritik tersebut, pemerintah bersama pimpinan DPR RI disebut telah mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Keputusan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat finalisasi persoalan kepegawaian bersama pimpinan DPR RI, Jumat (6/11/2026).
“Pemerintah memutuskan teman-teman kita PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, memang waktu itu baru tenaga paruh waktu pengajar atau guru. Hari ini kita memutuskan semua PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Prasetyo.
Berdasarkan penjelasan tersebut, cakupan kebijakan yang semula disebut berfokus pada tenaga pengajar diperluas untuk menjangkau berbagai profesi dalam kelompok PPPK paruh waktu.
Langkah ini diarahkan untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga yang selama ini bekerja dalam skema paruh waktu.
Namun, pelaksanaannya masih memerlukan kejelasan mengenai mekanisme administrasi, kebutuhan formasi, pembiayaan, serta peraturan teknis yang menjadi dasar pengangkatan.
Tidak Hanya Guru, Tenaga Kesehatan hingga Damkar Ikut Tercakup
Rencana pengangkatan PPPK penuh waktu tersebut tidak hanya mencakup tenaga pengajar.
Berdasarkan keterangan pemerintah yang disampaikan dalam materi pemberitaan, kebijakan ini juga menjangkau dosen, petugas pemadam kebakaran, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya yang memenuhi ketentuan.
Perluasan cakupan tersebut berpotensi membawa konsekuensi terhadap kebutuhan belanja pegawai pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Karena itu, penghitungan kebutuhan anggaran menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipastikan sebelum kebijakan dilaksanakan secara menyeluruh.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana penyesuaian status kepegawaian akan memengaruhi penghasilan, hak pegawai, penempatan, dan keberlanjutan pelayanan publik.
Kepastian tersebut diperlukan agar perubahan status tidak menimbulkan persoalan administratif maupun ketimpangan pelaksanaan antardaerah.
Kesempatan Mengikuti Seleksi CPNS pada 2027
Selain rencana pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah juga disebut akan membuka kesempatan bagi pegawai dari berbagai profesi untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang direncanakan berlangsung pada 2027.
Namun, kesempatan mengikuti seleksi CPNS tidak berarti pegawai PPPK otomatis berubah status menjadi PNS.
Pengangkatan menjadi PNS tetap harus mengikuti persyaratan, mekanisme seleksi, kebutuhan formasi, dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Karena itu, informasi mengenai kesempatan mengikuti seleksi CPNS perlu dibedakan dari keputusan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Keduanya merupakan mekanisme kepegawaian yang berbeda dan membutuhkan pengaturan tersendiri.
Pemerintah Perlu Pastikan Hak Guru Tidak Terabaikan
Di balik rencana perluasan status PPPK, persoalan pencairan tunjangan guru menjadi perhatian yang tidak kalah penting.
Kebijakan pengangkatan pegawai baru maupun perubahan status kepegawaian perlu disertai kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran penghasilan aparatur yang telah bekerja.
Bagi tenaga pendidik, kepastian pendapatan berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan keluarga dan kemampuan menjalankan tugas profesional secara optimal.
Oleh karena itu, keluhan mengenai keterlambatan TPG dan TPP perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan data pembayaran, alokasi anggaran, serta hambatan administrasi di masing-masing daerah.
Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memberikan informasi yang jelas mengenai hak guru, jadwal pembayaran, serta prosedur penyelesaian apabila terjadi keterlambatan.
Transparansi tersebut penting agar persoalan tunjangan tidak terus menimbulkan ketidakpastian di kalangan tenaga pendidik.
Kesejahteraan Guru dan Reformasi ASN Harus Berjalan Seiring
Rencana pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027 merupakan kebijakan kepegawaian yang memiliki cakupan luas.
Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah pegawai yang memperoleh perubahan status.
Kebijakan tersebut juga perlu dilihat dari kepastian penghasilan, keberlanjutan anggaran, pemerataan pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.
Kritik Reza Sudrajat mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan status kepegawaian perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan hak guru PNS dan PPPK yang telah bertugas.
Di satu sisi, pemerintah berencana memperluas pengangkatan PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Di sisi lain, keluhan mengenai tunjangan yang belum cair dan jadwal pembayaran yang tidak menentu masih membutuhkan penjelasan serta penyelesaian.
Kepastian regulasi, transparansi anggaran, dan konsistensi pembayaran hak pegawai akan menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan reformasi kepegawaian benar-benar memberikan manfaat bagi tenaga pendidik dan aparatur pelayanan publik.
