LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri memasuki babak baru. Selain dugaan penyadapan tanpa hak, akses ilegal, dan penghapusan barang bukti elektronik, perkara tersebut memunculkan pertanyaan hukum yang lebih serius: apakah penyadapan terhadap kepala negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar?
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Jumlah tersangka bertambah menjadi empat setelah penyidik menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi pada Kamis (5/11/2026). Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, dan pihak lainnya.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung dalam periode 2025–2026. Penyidikan juga menyoroti dugaan penghapusan rekaman atau data elektronik hasil penyadapan pada Oktober 2026. Tiga tersangka dilaporkan menjalani penahanan di Mako Brimob, sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya.
Tiga Jenis Makar dalam KUHP Nasional
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa tindak pidana makar memiliki unsur hukum yang berbeda dari penyadapan ilegal.
Menurut Fickar, penyadapan terhadap presiden dapat berkaitan dengan makar apabila terdapat tujuan untuk membuat kepala negara tidak mampu menjalankan pemerintahan. Namun, tujuan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan alat bukti yang sah.
” Penyadapan presiden jika dimaksudkan (tujuan akhir) agar Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan bisa dikualifikasi sebagai makar,” kata Fickar sebagaimana dikutip dalam laporan Kompas.com, Sabtu (7/11/2026).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tiga kategori utama makar.
Pertama, makar terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Pasal 191 mengatur perbuatan makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan presiden dan/atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman pidananya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
Kedua, makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 192 mengatur makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah Indonesia jatuh ke kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI. Ancaman pidananya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
Ketiga, makar terhadap pemerintah. Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan pemimpin atau pengatur makar diancam pidana penjara paling lama 15 tahun.
Dengan demikian, ketiga kategori tersebut memiliki unsur dan ancaman hukuman yang berbeda. Tidak semua tindakan melawan hukum terhadap pejabat negara otomatis memenuhi unsur makar.
Penyadapan Ilegal Belum Otomatis Menjadi Makar
Dalam perkara yang menyeret Listyo Sigit dan tiga perwira tinggi lainnya, penyidik perlu membedakan dugaan penyadapan tanpa hak dengan kemungkinan adanya tujuan politik atau tindakan lain yang memenuhi unsur makar.
Penyadapan ilegal dapat menjadi tindak pidana tersendiri. Akan tetapi, untuk mengaitkannya dengan makar, penyidik harus membuktikan adanya maksud yang memenuhi rumusan pasal terkait.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada Selasa (3/11/2026) menjelaskan bahwa pasal yang digunakan penyidik ketika itu masih berkaitan dengan penyadapan dan intersepsi elektronik.
Sehari kemudian, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026), Yusril menyampaikan bahwa perkembangan penyidikan mulai menunjukkan indikasi yang mengarah pada kemungkinan makar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih merupakan kesimpulan sementara, bukan hasil akhir penyidikan.
Pernyataan itu menunjukkan pentingnya membedakan antara indikasi tindak pidana yang sedang didalami dengan unsur pidana yang telah terbukti di pengadilan.
Dugaan Penghapusan Data Elektronik Jadi Perhatian Penyidik
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam penyidikan adalah dugaan penghapusan hasil penyadapan.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengungkap bahwa Ahrie Sonta dan Eko Hadi diduga harus memperoleh persetujuan Slamet Uliandi sebelum menjalankan kegiatan penyadapan.
Penyidik juga menyebut adanya dugaan persetujuan untuk menghapus file hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Dugaan penghapusan data tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan karena dapat berkaitan dengan akses terhadap sistem elektronik, kewenangan penggunaan perangkat penyadapan, dan upaya menghilangkan jejak aktivitas digital.
Penyidik perlu menelusuri siapa yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan operasi, bagaimana prosedur penyadapan dilakukan, serta apakah terdapat pihak lain yang turut bertanggung jawab.
Pembuktian Makar Harus Berdasarkan Alat Bukti
Abdul Fickar Hadjar menekankan bahwa dugaan makar harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan saling berkaitan.
Dalam perkara penyadapan, penyidik perlu mengungkap tujuan kegiatan tersebut, pihak yang memberikan perintah, serta kemungkinan penggunaan informasi hasil penyadapan untuk kepentingan tertentu.
Keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen elektronik, rekaman komunikasi, serta barang bukti digital dapat menjadi bagian dari pembuktian sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Namun, keberadaan alat bukti penyadapan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya makar apabila unsur tujuan dan tindakan yang dipersyaratkan KUHP belum terpenuhi.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum karena melibatkan dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan terhadap kepala negara sekaligus sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Penanganannya harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Status tersangka bukanlah putusan bersalah, dan penentuan pertanggungjawaban pidana berada pada proses peradilan.
