LINTASNUSANTARANEWS.ID | PIDIE- Tragedi penembakan dan dugaan kekerasan terhadap warga sipil di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, berbuntut desakan agar aparat yang diduga terlibat diproses melalui peradilan umum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Kepolisian Daerah Aceh mengusut secara menyeluruh peristiwa yang dilaporkan menewaskan seorang warga dan mengakibatkan 14 orang lainnya terluka.
Desakan tersebut disampaikan menyusul insiden pada Rabu (4/11/2026), ketika masyarakat sedang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan meunasah Gampong Pulo Keunari. Kedatangan personel TNI untuk menurunkan bendera bulan bintang yang terpasang di lokasi kegiatan berujung bentrokan dan penggunaan senjata oleh aparat. Hingga Senin (9/11/2026), penanganan peristiwa itu menjadi perhatian masyarakat sipil, terutama menyangkut pertanggungjawaban hukum, perlindungan korban, dan transparansi penyelidikan.
Korban Masih Trauma dan Takut Melaporkan Peristiwa
Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, mengungkapkan bahwa tim gabungan masyarakat sipil masih berupaya meyakinkan korban dan keluarga mereka untuk melaporkan dugaan penembakan serta penganiayaan kepada kepolisian maupun Polisi Militer TNI.
Upaya tersebut tidak mudah karena sebagian korban masih mengalami trauma, ketakutan, dan keraguan terhadap proses penegakan hukum. Mereka juga mengkhawatirkan kemungkinan intimidasi apabila menempuh jalur hukum.
Menurut Aulianda, meskipun korban memiliki keinginan memperoleh keadilan, pengalaman traumatis akibat peristiwa tersebut membuat mereka membutuhkan waktu dan pendampingan sebelum bersedia membuat laporan resmi.
Dalam pertemuan dengan korban pada Sabtu (7/11/2026), tim LBH Banda Aceh dan KontraS memberikan penjelasan mengenai hak korban atas bantuan hukum serta kemungkinan memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Kami meyakinkan warga bahwa mereka tidak berjuang sendiri. Kendati berliku, jalur hukum harus ditempuh agar impunitas tidak berulang,” kata Aulianda sebagaimana diberitakan Tempo, Minggu (8/11/2026).
Polda Aceh Diminta Proaktif Mengusut Kasus
LBH Banda Aceh mendesak Polda Aceh segera mengambil langkah penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di Pulo Keunari.
Aulianda berpendapat bahwa penembakan dan penganiayaan terhadap warga sipil merupakan perkara pidana umum yang tidak semestinya hanya diselesaikan melalui mekanisme internal militer.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan tindak pidana yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, aparat penegak hukum memiliki dasar untuk melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu pengaduan keluarga korban.
Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan, baik personel yang melakukan tindakan langsung di lapangan maupun pihak yang bertanggung jawab atas pemberian perintah.
“Semua anggota TNI yang terlibat sampai komandan yang memberikan perintah seharusnya diperiksa dan diadili di peradilan umum,” ujar Aulianda.
Desakan tersebut merupakan sikap hukum LBH Banda Aceh. Penentuan pihak yang bertanggung jawab secara pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian melalui proses peradilan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Menjadi Dasar Desakan Peradilan Umum
Persoalan kewenangan mengadili prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana umum menjadi salah satu isu penting dalam penanganan kasus Pidie.
LBH Banda Aceh merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang, menurut laporan sumber, dibacakan pada 15 Oktober 2026.
Putusan tersebut disebut menegaskan kewajiban penyesuaian Undang-Undang Peradilan Militer dalam jangka waktu dua tahun serta menjadi dasar argumentasi agar prajurit yang melakukan tindak pidana umum diproses melalui peradilan sipil.
Aulianda menilai peradilan umum dapat memberikan ruang pengawasan publik yang lebih luas dan membantu memastikan pertanggungjawaban hukum tidak berhenti pada pelaksana di lapangan.
LBH Banda Aceh juga menyampaikan kritik terhadap mekanisme peradilan militer yang dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan transparansi dan rasa keadilan bagi korban sipil.
Namun, penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara ini, termasuk ketentuan peralihan dan kewenangan lembaga peradilan, masih perlu dipastikan berdasarkan naskah resmi putusan dan peraturan yang berlaku.
Kronologi Penembakan saat Peringatan Maulid Nabi
Berdasarkan laporan yang dihimpun Tempo, peristiwa bermula pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 15.00 WIB ketika personel TNI mendatangi Gampong Pulo Keunari.
Saat itu, masyarakat sedang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan meunasah.
Kedatangan aparat disebut berkaitan dengan permintaan agar bendera bulan bintang yang terpasang di lokasi kegiatan diturunkan.
Menurut keterangan warga yang dimuat dalam laporan tersebut, masyarakat menolak permintaan itu karena sehari sebelumnya disebut telah ada kesepakatan di tingkat kecamatan yang memperbolehkan pemasangan bendera selama kegiatan maulid berlangsung.
Tidak lama kemudian, sejumlah kendaraan militer yang membawa personel tambahan dilaporkan memasuki kawasan tersebut.
Situasi kemudian memanas. Warga mendengar suara tembakan, sementara kegiatan yang sedang berlangsung berakhir dengan pembubaran massa.
Peristiwa itu dilaporkan mengakibatkan seorang warga bernama Abzalul Riza, berusia 20 tahun, meninggal dunia dan 14 orang lainnya mengalami luka-luka.
Kronologi tersebut merupakan keterangan yang dilaporkan dari pihak warga dan masyarakat sipil. TNI memberikan penjelasan berbeda mengenai penyebab eskalasi dan tindakan aparat di lapangan.
KontraS Temukan Korban Luka Tembak dan Cedera Kepala
Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, mengatakan timnya bersama LBH Banda Aceh melakukan kunjungan ke Pidie pada Sabtu (7/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, tim mendokumentasikan sejumlah kondisi korban yang mengalami luka akibat dugaan kekerasan.
Temuan yang dilaporkan mencakup luka memar, cedera akibat pemukulan dan penyeretan, serta luka berat berupa retak tulang tengkorak.
KontraS juga melaporkan seorang remaja berusia 15 tahun mengalami luka akibat hantaman peluru karet.
“Ada korban dengan bekas tembakan, ada yang menjadi korban pemukulan, hingga ada yang rusak kranium sampai dirujuk ke RSUD Zainoel Abidin,” kata Azharul, Minggu (8/11/2026).
Ketika tim masyarakat sipil mendatangi lokasi, empat korban dilaporkan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Chik Ditiro.
Azharul meminta kepolisian menyelidiki dugaan kekerasan tersebut sekaligus memastikan proses pemeriksaan dapat menjangkau pihak yang memberikan komando.
“Polda Aceh harus menyelidiki kasus ini karena sebenarnya urusan sipil. Kami juga akan menempuh jalur lain dengan membuat laporan ke Pusat Polisi Militer untuk memastikan eksekutor dan pemberi komando ditindak,” ujarnya.
TNI Nyatakan Ada Tindakan Anarkistis dan Penggunaan Peluru Karet
Di sisi lain, TNI Angkatan Darat menyampaikan penjelasan mengenai tindakan personelnya dalam insiden tersebut.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Donny Pramono, mengatakan personel di lapangan terlebih dahulu berupaya melakukan dialog sebelum mengambil tindakan pengamanan.
Menurut Donny, situasi kemudian berkembang karena adanya tindakan massa yang dinilai membahayakan keselamatan personel.
“Karena massa terus melakukan tindakan anarkistis dan keselamatan personel terancam, dilakukan tindakan pengamanan secara bertahap dengan mengeluarkan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa, kemudian munisi karet,” kata Donny, Kamis (5/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa personel TNI kemudian menurunkan bendera bulan bintang setelah massa membubarkan diri.
Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, sebagaimana diidentifikasi dalam laporan sumber sebagai Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, menyatakan bahwa TNI sedang melakukan investigasi internal.
Menurut keterangan yang dikutip, sebanyak 272 personel dikerahkan dalam operasi penertiban, meskipun tidak seluruhnya membawa senjata.
Pihak TNI juga membantah adanya penggunaan peluru tajam dalam peristiwa tersebut.
“Saya yakin dan mempertanggungjawabkan, tidak ada satu butir pun munisi tajam,” kata Mahesa dalam konferensi pers, Jumat (6/11/2026).
Perbedaan keterangan antara pihak masyarakat sipil dan TNI mengenai penggunaan kekuatan serta penyebab jatuhnya korban menjadi hal yang perlu diperiksa melalui penyelidikan independen, bukti medis, keterangan saksi, dan pemeriksaan balistik apabila diperlukan.
Kapolda Aceh Janjikan Penanganan Profesional dan Transparan
Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, meminta masyarakat mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada institusi Polri dan TNI.
Ia menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga terus dilakukan untuk menangani persoalan yang terjadi di Pidie.
“Kami terus berkoordinasi dengan TNI dalam menangani permasalahan tersebut. Seluruh penanganan dilakukan secara profesional, obyektif, dan transparan,” kata Ruddi, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah desakan agar penyelidikan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga memberikan ruang bagi pemeriksaan dugaan tindak pidana terhadap warga sipil.
Hingga laporan sumber diterbitkan pada Senin (9/11/2026), belum terdapat tanggapan lanjutan yang dikutip dari pihak Polda Aceh mengenai tuntutan LBH Banda Aceh dan KontraS agar perkara tersebut diproses melalui peradilan umum.
Pemerintah Aceh Tekankan Keadilan dan Perlindungan Korban
Pemerintah Provinsi Aceh turut memberikan perhatian terhadap penanganan tragedi tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan mengutamakan pemenuhan hak-hak korban sipil.
Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara objektif, terbuka, dan mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak.
“Bagi kami, yang paling penting adalah penegakan hukum yang seadil-adilnya dan transparansi, serta tidak mengusik rasa keadilan rakyat Aceh,” kata Nurlis, Minggu (8/11/2026).
Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya proses penyelesaian yang tidak memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Trauma Konflik Aceh Kembali Membayangi Masyarakat
KontraS Aceh mengingatkan bahwa tragedi Pulo Keunari tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis masyarakat.
Menurut Azharul Husna, sebagian warga masih berada dalam suasana duka dan ketakutan. Situasi di gampong tersebut juga dilaporkan belum sepenuhnya kondusif setelah kejadian.
Peristiwa itu dinilai membangkitkan kembali ingatan traumatis sebagian masyarakat terhadap masa konflik bersenjata Aceh, terutama ketika wilayah tersebut mengalami operasi keamanan pada masa darurat militer 2003–2004.
Kondisi tersebut menjadikan pemulihan psikologis korban dan keluarga sebagai kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan proses penegakan hukum.
Pendampingan hukum, perlindungan saksi, layanan kesehatan, serta jaminan keamanan masyarakat diperlukan agar para korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan.
Pengungkapan Fakta Menjadi Ujian Penegakan Hukum
Tragedi Pulo Keunari menempatkan aparat penegak hukum pada tanggung jawab besar untuk mengungkap penyebab kematian dan luka-luka yang dialami warga.
Penyelidikan perlu menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kronologi pengerahan personel, dasar tindakan pengamanan, penggunaan senjata, hingga hubungan antara tindakan aparat dan korban yang jatuh.
Pemeriksaan juga harus memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan dan menguji bukti.
Desakan LBH Banda Aceh dan KontraS agar perkara dibawa ke peradilan umum mencerminkan tuntutan masyarakat sipil terhadap transparansi dan pertanggungjawaban hukum. Sementara itu, TNI menyatakan telah melakukan tindakan pengamanan secara bertahap dan sedang menjalankan investigasi internal.
Di tengah perbedaan keterangan tersebut, kepastian hukum, perlindungan korban, dan pengungkapan fakta secara objektif menjadi kebutuhan mendesak.
Bagi masyarakat Aceh yang memiliki pengalaman panjang dengan konflik dan proses perdamaian, penanganan tragedi ini bukan hanya persoalan menentukan siapa yang bersalah, melainkan juga memastikan bahwa hak warga sipil dihormati dan setiap dugaan pelanggaran hukum diperiksa secara adil.
(Rizki Satria Manalu)
Sumber utama: Laporan Tempo, 9 November 2026, beserta keterangan LBH Banda Aceh, KontraS Aceh, TNI Angkatan Darat, Polda Aceh, dan Pemerintah Provinsi Aceh sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.
