LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) kembali mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Penyidikan baru yang disebut sebagai penanganan kasus MBG jilid kedua tersebut telah memasuki tahap pemeriksaan saksi untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program sepanjang 2025–2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya penyidikan baru yang sedang ditangani tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Di tengah berlangsungnya penyidikan, perhatian juga tertuju pada informasi mengenai proyek pengadaan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) dan perangkat pemindai sidik jari yang disebut berkaitan dengan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Meski demikian, Kejagung belum mengumumkan secara terperinci apakah pengadaan kedua perangkat tersebut menjadi objek utama dalam penyidikan baru.
Kejagung Pastikan Penyidikan Baru Sudah Berjalan
Anang Supriatna menyampaikan bahwa tim penyidik telah melakukan sejumlah langkah hukum dalam penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola MBG.
Ia memastikan proses penyidikan sudah berlangsung, meskipun belum dapat menyebutkan secara pasti tanggal dimulainya penyidikan baru tersebut.
“Ada penyidikan baru. Nanti saya cek lagi, saya lupa lagi sejak kapan dimulainya penyidikan baru. Tapi yang jelas ada. Yang jelas ada pemeriksaan saksi,” ujar Anang di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah meningkatkan penanganan perkara melalui proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti.
Namun, hingga keterangan itu disampaikan, Kejagung belum memerinci konstruksi perkara, nilai dugaan kerugian keuangan negara, maupun pihak yang diduga bertanggung jawab dalam penyidikan baru tersebut.
Dua Saksi Diperiksa Terkait Tata Kelola MBG Tahun 2025–2026
Anang menjelaskan bahwa salah satu kegiatan penyidikan dilakukan pada Rabu (28/10/2026).
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik meminta keterangan dari dua pihak yang disebut berinisial YN dan IJ. IJ disebut sebagai perwakilan PT ECS.
“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan seorang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025–2026,” kata Anang.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diusut.
Kejagung belum menjelaskan secara terperinci hubungan kedua pihak yang disebutkan dengan kegiatan pengadaan maupun tata kelola program MBG.
Belum ada pula keterangan resmi mengenai apakah PT ECS merupakan pelaksana pengadaan tertentu dalam perkara yang sedang disidik.
Karena itu, penyebutan nama perusahaan dan identitas saksi dalam proses pemeriksaan tidak dapat langsung diartikan sebagai keterlibatan dalam tindak pidana.
Pemeriksaan Saksi untuk Memperkuat Pembuktian
Menurut Anang, pemeriksaan terhadap para saksi bertujuan memperkuat pembuktian serta melengkapi berkas penyidikan.
Keterangan yang diperoleh akan digunakan penyidik untuk menelusuri fakta, memeriksa dokumen, dan menguji informasi yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola program.
Anang menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel.
Ia juga memastikan bahwa penyidik tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Penegasan tersebut penting mengingat pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti dan belum menunjukkan bahwa pihak yang diperiksa telah melakukan tindak pidana.
Dalam proses hukum, penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana.
Pengadaan CCTV dan Alat Sidik Jari Menjadi Sorotan
Di tengah penyidikan baru tersebut, muncul kembali informasi mengenai dugaan persoalan dalam proyek pengadaan CCTV dan perangkat pemindai sidik jari untuk SPPG.
Informasi tersebut sebelumnya disampaikan oleh Krisna Murti, kuasa hukum Sonny Sonjaya, yang disebut sebagai tersangka dalam penanganan perkara MBG sebelumnya.
Krisna menyatakan bahwa kliennya telah memberikan informasi kepada penyidik mengenai proyek pengadaan CCTV dan perangkat sidik jari yang berkaitan dengan operasional SPPG.
Menurut keterangan Krisna, proyek tersebut telah direncanakan sebelum Sonny menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Keterangan itu disampaikan Krisna di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Kamis (18/6/2026).
“Satu SPPG itu ada lima CCTV. Iya, jadi semuanya itu yang harus dipasang 5.000 CCTV. Dan sidik jari. Jadi penerima manfaatnya itu harus klik sidik jarinya, biar dicocokkan dengan SPPG,” ujar Krisna.
Pernyataan tersebut menggambarkan adanya rencana penggunaan perangkat pengawasan dan identifikasi dalam operasional program MBG.
Namun, jumlah perangkat yang benar-benar diadakan, lokasi pemasangan, nilai kontrak, serta realisasi pelaksanaannya belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan tersebut.
Kuasa Hukum Sebut Vendor Pernah Diminta Menunjukkan Hasil Pemasangan
Krisna juga mengungkapkan bahwa Sonny Sonjaya sempat mempertanyakan pelaksanaan proyek pengadaan CCTV dan perangkat sidik jari ketika masih menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Menurutnya, Sonny meminta pihak penyedia atau vendor memperlihatkan hasil pemasangan perangkat yang disebut telah dikerjakan.
Krisna menuturkan bahwa kliennya pernah meminta contoh hasil pemasangan pada salah satu sekolah dasar di Jakarta Timur.
“Ditanya sama Pak Soni, ‘Eh, lu kan pasang nih 5.000 CCTV sama sidik jari. Coba diperlihatkan sama saya seperti apa. Saya butuh SDN 01 Jakarta Timur. Coba kamu lihat seperti apa?’ Mereka tidak bisa memperlihatkan,” ungkap Krisna.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari pihak kuasa hukum yang masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.
Belum terdapat penjelasan resmi mengenai identitas vendor yang dimaksud, isi kontrak pengadaan, maupun apakah terdapat kewajiban pemasangan yang tidak dilaksanakan.
Selain itu, belum diketahui apakah informasi yang disampaikan Krisna tersebut menjadi salah satu dasar penyidikan baru yang diumumkan Kejagung.
Penyidik Perlu Menelusuri Kontrak dan Realisasi Pengadaan
Apabila pengadaan CCTV dan perangkat sidik jari menjadi bagian dari perkara yang sedang disidik, sejumlah aspek penting perlu diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan.
Aspek tersebut meliputi proses perencanaan kebutuhan, mekanisme pemilihan penyedia, nilai kontrak, spesifikasi barang, jumlah perangkat yang dibeli, hingga kesesuaian antara pembayaran dan realisasi pekerjaan.
Pemeriksaan juga dapat mencakup dokumen serah terima, bukti pemasangan, serta fungsi perangkat setelah diterima oleh satuan pelayanan.
Penelusuran terhadap dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk membedakan persoalan administrasi, kegagalan pelaksanaan kontrak, dan dugaan tindak pidana korupsi.
Namun, seluruh kemungkinan tersebut masih merupakan aspek yang relevan untuk diuji, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan atau kerugian negara.
Kejagung belum menyampaikan hasil audit maupun nilai kerugian keuangan negara dalam penyidikan baru ini.
Tata Kelola Program MBG Menjadi Perhatian
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi kelompok penerima manfaat.
Pelaksanaannya melibatkan berbagai kegiatan operasional, termasuk penyediaan makanan, pengelolaan dapur pelayanan, distribusi, pengawasan, dan administrasi.
Dengan cakupan program yang luas, tata kelola pengadaan dan penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan.
Pengawasan yang baik diperlukan agar barang dan jasa yang dibeli benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, penanganan dugaan korupsi harus dilakukan secara objektif dengan tetap membedakan pihak yang memberikan keterangan, pihak yang diperiksa, dan pihak yang secara hukum telah ditetapkan sebagai tersangka.
Publik Menunggu Pengungkapan Konstruksi Perkara
Pernyataan Kejagung mengenai adanya penyidikan baru membuka perhatian terhadap perkembangan penanganan dugaan korupsi tata kelola MBG.
Namun, masih terdapat sejumlah informasi penting yang belum diumumkan secara resmi, termasuk konstruksi dugaan tindak pidana, jenis kegiatan pengadaan yang menjadi objek pemeriksaan, nilai anggaran yang dipersoalkan, serta kemungkinan adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Keterangan mengenai proyek CCTV dan perangkat sidik jari juga masih perlu dikonfirmasi apakah berkaitan langsung dengan penyidikan baru atau merupakan informasi dari penanganan perkara sebelumnya.
Kejagung telah memastikan adanya penyidikan baru dan pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG tahun 2025–2026. Namun, keterkaitan proyek CCTV dan sidik jari dengan penyidikan tersebut belum diumumkan secara resmi.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, pengumpulan alat bukti, serta keterangan resmi penyidik Jampidsus.
Penanganan perkara secara transparan dan sesuai hukum diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai dugaan penyimpangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.




















