LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menjadi sorotan di tengah berkembangnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI. Situasi politik tersebut semakin menarik perhatian setelah muncul kabar bahwa sejumlah ketua umum partai politik telah melakukan komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemungkinan penyelesaian polemik jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional.
Berdasarkan laporan yang mengutip pemberitaan Tempo pada 8–9 November 2026, pembicaraan politik mengenai masa depan jabatan Gibran disebut mulai berkembang di lingkungan elite partai. Namun, hingga Selasa (10/11/2026), belum terdapat konfirmasi resmi dari Istana Kepresidenan mengenai substansi pembicaraan tersebut ataupun adanya keputusan untuk mengganti Wakil Presiden.
Rumor Pengunduran Diri Gibran Beredar di Tengah Dorongan HMP
Spekulasi mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri muncul bersamaan dengan meningkatnya dukungan sejumlah anggota DPR terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Seorang sumber anonim yang disebut berasal dari lingkungan pemerintahan mengklaim bahwa Gibran dapat mengambil keputusan untuk mengundurkan diri apabila DPR menyepakati langkah konstitusional terkait polemik dokumen pendidikannya.
“Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur,” demikian pernyataan sumber tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan yang beredar.
Namun, pernyataan tersebut belum didukung dokumen resmi ataupun konfirmasi langsung dari Gibran, Presiden Prabowo, maupun pihak Istana.
Karena itu, informasi mengenai rencana pengunduran diri belum dapat dipastikan kebenarannya.
Sekitar 50 Anggota DPR Disebut Telah Menandatangani Usulan
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera sebelumnya mengungkapkan bahwa dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat terus bertambah.
Menurut keterangannya pada Selasa (10/11/2026), sekitar 50 anggota DPR dari berbagai fraksi telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pengusulan.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani.
Ia juga menyampaikan bahwa dokumen pengusulan telah diserahkan kepada pimpinan DPR.
“Surat sudah disampaikan ke pimpinan,” ujarnya.
Meskipun demikian, pengumpulan tanda tangan belum berarti DPR telah mengambil keputusan resmi untuk menggunakan HMP.
Pengajuan tersebut masih harus melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Polemik Dokumen Pendidikan Menjadi Latar Belakang
Wacana pemakzulan Gibran berkembang setelah muncul laporan mengenai putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan SMA atau sederajat milik Wakil Presiden.
Dalam laporan tersebut disebutkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 serta putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 yang dipandang sejumlah pihak memiliki relevansi terhadap persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
Namun, nomor perkara, amar putusan, dan pertimbangan hukum kedua lembaga peradilan tersebut perlu diperiksa melalui salinan resmi sebelum dapat disimpulkan akibat hukumnya.
Putusan mengenai dokumen administrasi pendidikan juga tidak secara otomatis mengakhiri jabatan Wakil Presiden.
Apabila terdapat persoalan mengenai pemenuhan syarat jabatan, penyelesaiannya tetap harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan UUD 1945.
Surya Paloh Buka Ruang Penyelesaian Konstitusional
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh turut menjadi perhatian setelah pernyataannya mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden.
Dalam laporan yang beredar, Paloh disebut menyatakan bahwa setiap langkah politik harus ditempuh berdasarkan persyaratan konstitusional.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, ya jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.
Pernyataan itu tidak dapat langsung dimaknai sebagai keputusan resmi NasDem untuk mendukung pemakzulan.
Sikap kelembagaan partai tetap memerlukan penegasan dari pimpinan dan fraksinya di DPR.
Prabowo Dinilai Memiliki Pengaruh Politik Besar
Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh yang paling diperhatikan dalam perkembangan polemik tersebut.
Selain menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra yang memiliki pengaruh penting dalam konfigurasi politik koalisi pemerintahan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut, menyoroti pentingnya sikap politik Prabowo.
“Faktor terpentingnya Presiden Prabowo. Apa dia mau wakilnya itu diganti?” kata Jimly.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dukungan politik di parlemen menjadi faktor penting dalam menentukan apakah wacana pemakzulan dapat berkembang menjadi proses resmi.
Namun, secara konstitusional, Presiden tidak memiliki kewenangan sepihak untuk memberhentikan Wakil Presiden.
Puan Maharani Ingatkan agar Tidak Berspekulasi
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai kemungkinan Gibran meninggalkan jabatannya.
“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, jangan memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan seusai pembukaan rapat paripurna DPR, Selasa (10/11/2026), sebagaimana dikutip dalam laporan sebelumnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan spekulasi politik yang masih berkembang.
Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengunduran diri dan pemakzulan Wakil Presiden merupakan dua hal yang berbeda.
Pengunduran diri berasal dari keputusan pejabat bersangkutan, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur persyaratan dan tahapan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Dengan demikian, pengumpulan tanda tangan anggota DPR maupun pembicaraan elite partai belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Gibran akan segera kehilangan jabatannya.
Hingga terdapat pernyataan resmi, isu pengunduran diri Gibran tetap merupakan spekulasi yang belum terkonfirmasi.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada sikap resmi Wakil Presiden, Presiden Prabowo, pimpinan DPR, serta mekanisme konstitusional yang berlaku.
