LINTASNUSANTARANEWS.ID | FATWA- Islam menempatkan keselamatan jiwa, kesehatan tubuh, kejernihan akal, dan perlindungan generasi sebagai bagian penting dari tujuan syariat. Prinsip inilah yang menjadi landasan moral dalam menyikapi berbagai kebiasaan dan produk modern yang berpotensi mendatangkan bahaya, termasuk penggunaan rokok elektrik atau vape.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilaporkan menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa yang disebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah, tersebut tidak hanya membahas hukum penggunaan vape, tetapi juga produksi, perdagangan, serta penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
Melalui ketetapan tersebut, MUI menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat, pencegahan ketergantungan nikotin, pemeliharaan lingkungan, dan upaya menutup jalan menuju perbuatan yang membahayakan.
Fatwa ini sekaligus mengandung pesan penting bagi umat Islam bahwa menjaga kesehatan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab seorang hamba dalam memelihara amanah Allah SWT.
MUI Menetapkan Penggunaan dan Perdagangan Vape Haram
Dalam ketentuan hukum yang dikutip dari fatwa tersebut, MUI menyatakan:
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”
MUI juga menyatakan bahwa penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Selain penggunaan, fatwa tersebut menetapkan keharaman kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik.
Ketetapan ini memperlihatkan bahwa perhatian MUI tidak terbatas pada tindakan seseorang ketika menghirup aerosol vape.
Perhatian juga diarahkan pada rangkaian aktivitas yang memungkinkan produk tersebut diproduksi, dipasarkan, diedarkan, dan dikonsumsi masyarakat.
Dalam penjelasannya, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang memanaskan cairan mengandung bahan seperti nikotin, gliserin, dan zat penambah rasa untuk menghasilkan aerosol yang dihirup pengguna.
Nikotin sendiri merupakan senyawa yang dapat ditemukan secara alami dalam tanaman tembakau maupun dihasilkan melalui proses sintetis.
Senyawa tersebut memiliki sifat adiktif dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Karena itu, pembahasan mengenai vape tidak cukup hanya dilihat dari bentuk perangkat yang digunakan, tetapi juga dari kandungan, pola konsumsi, serta risiko kesehatan yang menyertainya.
Islam Melarang Manusia Menjerumuskan Diri dalam Kebinasaan
Dalam ajaran Islam, tubuh manusia bukanlah sesuatu yang boleh diperlakukan secara sewenang-wenang.
Kesehatan merupakan nikmat Allah SWT yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.
Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 195:
ููููุง ุชููููููุง ุจูุฃูููุฏููููู ู ุฅูููู ุงูุชููููููููุฉู
Artinya:
“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah: 195).
Ayat tersebut memiliki konteks pembahasan mengenai infak dan perjuangan di jalan Allah. Namun, para ulama juga membahas prinsip larangan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan dalam kaitannya dengan tindakan yang mendatangkan bahaya.
Dalam konteks kesehatan, prinsip tersebut mengingatkan umat Islam agar tidak dengan sengaja melakukan kebiasaan yang membawa risiko serius terhadap keselamatan dirinya.
Islam tidak mengajarkan manusia untuk meremehkan bahaya hanya karena suatu kebiasaan dianggap menyenangkan atau telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Sebaliknya, seorang Muslim dianjurkan mempertimbangkan akibat dari tindakannya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
Hadis Rasulullah SAW: Tidak Boleh Membahayakan Diri dan Orang Lain
Salah satu kaidah penting dalam hukum Islam bersumber dari sabda Rasulullah SAW:
ููุง ุถูุฑูุฑู ููููุง ุถูุฑูุงุฑู
Artinya:
“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.”
Hadis ini diriwayatkan antara lain oleh Ibnu Majah dan menjadi dasar kaidah fikih yang sangat dikenal, yaitu ad-dharar yuzal, bahwa kemudaratan harus dihilangkan.
Kaidah tersebut memiliki penerapan luas dalam kehidupan manusia.
Suatu tindakan tidak cukup dinilai berdasarkan manfaat sesaat atau kesenangan yang dirasakan pelakunya.
Dampaknya terhadap keselamatan, kesehatan, dan kepentingan orang lain juga harus dipertimbangkan.
Dalam persoalan vape, prinsip tersebut relevan dengan kekhawatiran mengenai ketergantungan nikotin, paparan aerosol, serta risiko penyalahgunaan perangkat untuk mengonsumsi zat terlarang.
Namun, tingkat risiko kesehatan dapat berbeda menurut jenis produk, kandungan cairan, dan pola penggunaannya. Penilaian medis tetap harus didasarkan pada penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Maqashid Syariah: Menjaga Jiwa dan Akal sebagai Tujuan Utama
Fatwa mengenai vape juga dapat dipahami melalui konsep maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan melalui hukum Islam.
Di antara tujuan tersebut adalah hifzh an-nafs, yakni menjaga jiwa, dan hifzh al-‘aql, yakni menjaga akal.
Menjaga jiwa berarti melindungi manusia dari tindakan yang mengancam keselamatan dan kesehatan.
Sementara menjaga akal mencakup perlindungan terhadap hal-hal yang merusak kesadaran, kemampuan berpikir, dan pengendalian diri.
Karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap larangan khamar dan zat memabukkan.
Adapun vape tidak otomatis dapat disamakan dengan khamar. Akan tetapi, apabila perangkat tersebut disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika atau zat terlarang, persoalannya berkaitan langsung dengan larangan terhadap bahan yang merusak akal dan kesehatan.
Di sinilah pentingnya memahami fatwa secara utuh, bukan sekadar membaca kata haram tanpa mengetahui alasan dan tujuan perlindungan yang mendasarinya.
Sadd Adz-Dzari’ah: Menutup Jalan Menuju Kerusakan
Salah satu prinsip yang secara khusus disebut dalam fatwa MUI adalah sadd adz-dzari’ah.
Secara sederhana, prinsip ini berarti menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan kepada kemudaratan atau perbuatan terlarang.
Dalam ilmu fikih, suatu sarana dapat menjadi objek pembatasan ketika penggunaannya dinilai berpotensi kuat mengantarkan kepada kerusakan yang harus dicegah.
MUI menggunakan pendekatan tersebut dalam menyoroti kemungkinan penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi dan peredaran narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Namun, perlu dibedakan antara risiko penyalahgunaan perangkat dengan tuduhan bahwa seluruh pengguna vape terlibat dalam narkotika.
Keduanya merupakan persoalan yang berbeda.
Prinsip pencegahan bertujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan bahaya, bukan memberikan stigma atau tuduhan tanpa bukti kepada seseorang.
Dua Belas Rekomendasi MUI untuk Pemerintah dan Masyarakat
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI mengajukan 12 rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga negara, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas.
Rekomendasi tersebut memperlihatkan bahwa MUI memandang persoalan vape memerlukan pendekatan bersama, bukan hanya nasihat kepada individu.
1. Presiden dan DPR Diminta Menyusun Undang-Undang Pelarangan Vape
MUI meminta Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik disertai ketentuan sanksi.
Usulan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam perlindungan masyarakat.
2. Presiden Diminta Mengambil Langkah Cepat
MUI mendorong Presiden segera mengambil langkah pengendalian peredaran vape untuk mengurangi paparan dan dampak negatif yang dikhawatirkan timbul.
Langkah tersebut dapat menjadi bagian dari kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih luas.
3. Pemerintah Perlu Memperkuat Koordinasi Lintas Lembaga
MUI meminta adanya koordinasi antara kementerian, lembaga, dan badan pemerintah agar kebijakan pengendalian vape tidak berjalan sendiri-sendiri.
Koordinasi diperlukan karena persoalan vape berkaitan dengan kesehatan, industri, perdagangan, fiskal, dan penegakan hukum.
4. Kementerian Kesehatan Diminta Menyusun Kebijakan Larangan
MUI merekomendasikan Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan mengenai larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Perhatian khusus diperlukan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak dan remaja.
5. BPOM Diminta Memperketat Pengawasan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta meningkatkan pengawasan terhadap produk rokok elektrik.
MUI juga mendorong koordinasi BPOM dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk yang berisiko disalahgunakan.
6. Kementerian Perindustrian Diminta Mengevaluasi Izin Industri
MUI meminta Kementerian Perindustrian melarang pemberian izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan yang telah berlaku.
Rekomendasi tersebut didasarkan pada pertimbangan risiko kesehatan serta potensi penyalahgunaan produk.
7. Kementerian Keuangan Diminta Mengevaluasi Kebijakan Fiskal
MUI mendorong Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal yang berkaitan dengan rokok elektrik.
Dalam pandangan tersebut, pertimbangan penerimaan negara perlu diseimbangkan dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan.
8. BNN dan Aparat Penegak Hukum Diminta Menutup Celah Peredaran Narkoba
MUI meminta BNN bersama aparat penegak hukum memperkuat upaya pencegahan peredaran narkotika yang memanfaatkan perangkat vape.
Penanganan harus diarahkan pada praktik penyalahgunaan yang terbukti melanggar hukum.
9. Penyalahgunaan Vape untuk Narkotika Harus Ditindak Tegas
MUI merekomendasikan penindakan terhadap penggunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika.
Penegakan hukum tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan bukti yang sah.
10. Ormas Islam, Sekolah, Pesantren, dan Keluarga Diminta Memperkuat Edukasi
MUI mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan penyuluhan mengenai ketentuan fatwa serta risiko kesehatan vape.
Pendidikan diharapkan dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana dan mudah dipahami.
11. Masyarakat Diimbau Menghindari Vape dan Melindungi Generasi Muda
MUI mengimbau masyarakat menghindari penggunaan rokok elektrik dan meningkatkan perhatian terhadap anak-anak serta remaja.
Perlindungan generasi muda menjadi penting karena ketergantungan nikotin dapat berkembang sejak usia dini.
12. Seluruh Pemangku Kepentingan Diminta Melakukan Evaluasi Berkala
MUI meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik secara berkala.
Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi masyarakat, dan tujuan kemaslahatan.
Fatwa Haram Tidak Otomatis Menjadi Larangan Pidana Negara
Satu hal penting yang perlu dipahami masyarakat adalah perbedaan antara fatwa keagamaan dan peraturan perundang-undangan.
Fatwa MUI merupakan pandangan hukum keagamaan yang dikeluarkan oleh lembaga ulama sebagai pedoman bagi umat Islam.
Sementara itu, larangan yang disertai sanksi pidana atau administratif oleh negara memerlukan dasar hukum yang berlaku.
Karena itu, penetapan hukum haram dalam fatwa tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh tindakan penggunaan atau perdagangan vape sebagai tindak pidana.
Hal inilah yang menjelaskan mengapa MUI juga merekomendasikan penyusunan undang-undang dan langkah kebijakan pemerintah.
Dalam negara hukum, setiap pembatasan, kewajiban, maupun sanksi harus dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rasulullah SAW Mengingatkan Dua Nikmat yang Sering Dilalaikan
Dalam ajaran Islam, kesehatan merupakan salah satu nikmat besar yang sering tidak disadari nilainya.
Rasulullah SAW bersabda:
ููุนูู ูุชูุงูู ู ูุบูุจูููู ูููููู ูุง ููุซููุฑู ู ููู ุงููููุงุณู ุงูุตููุญููุฉู ููุงููููุฑูุงุบู
Artinya:
“Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dalam memanfaatkannya, yaitu kesehatan dan waktu luang.”
(HR. Al-Bukhari, No. 6412).
Hadis sahih tersebut mengingatkan bahwa kesehatan sering baru dirasakan nilainya ketika seseorang telah kehilangan kemampuan untuk beraktivitas secara normal.
Karena itu, menjaga kesehatan merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT.
Seorang Muslim tidak seharusnya menganggap remeh kebiasaan yang dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan tubuhnya.
Pesan ini juga mengajarkan pentingnya menggunakan masa sehat untuk beribadah, bekerja, menuntut ilmu, dan memberikan manfaat kepada sesama.
Orang Tua Memiliki Amanah Melindungi Anak dari Ketergantungan Nikotin
Salah satu pesan penting dari fatwa MUI adalah perlindungan anak-anak dan remaja.
Generasi muda menghadapi berbagai pengaruh lingkungan, pergaulan, dan promosi produk melalui media digital.
Produk yang dikemas dengan bentuk menarik dan pilihan rasa beragam dapat menimbulkan rasa ingin mencoba, terutama pada kelompok usia muda.
Karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai risiko penggunaan produk adiktif.
Allah SWT berfirman dalam Surah At-Tahrim ayat 6:
ููุง ุฃููููููุง ุงูููุฐูููู ุขู ููููุง ูููุง ุฃูููููุณูููู ู ููุฃููููููููู ู ููุงุฑูุง
Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. At-Tahrim: 6).
Ayat tersebut menegaskan pentingnya tanggung jawab pendidikan dan pembinaan keluarga dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya.
Dalam konteks kehidupan sehari-hari, tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan akhlak, keteladanan, pengawasan yang proporsional, serta komunikasi terbuka antara orang tua dan anak.
Anak-anak perlu diberikan penjelasan yang benar mengenai kesehatan, bukan sekadar ditakut-takuti atau dipermalukan.
Berhenti dari Kebiasaan Berbahaya Merupakan Langkah Kebaikan
Bagi seseorang yang telah mengalami ketergantungan nikotin, meninggalkan kebiasaan tersebut dapat menjadi proses yang tidak mudah.
Ketergantungan bukan hanya persoalan kemauan, tetapi juga berkaitan dengan pengaruh nikotin terhadap tubuh dan perilaku.
Karena itu, upaya berhenti sebaiknya dilakukan dengan dukungan keluarga, lingkungan yang sehat, dan bantuan tenaga kesehatan apabila diperlukan.
Pendekatan keagamaan dapat memberikan motivasi untuk memperbaiki kebiasaan, sedangkan pendampingan medis dapat membantu mengatasi gejala ketergantungan.
Islam membuka pintu perbaikan bagi setiap manusia yang ingin meninggalkan kebiasaan buruk.
Nasihat keagamaan seharusnya disampaikan dengan hikmah, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat seseorang.
Tujuannya bukan mempermalukan mereka yang sedang berjuang meninggalkan ketergantungan, melainkan membantu agar dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bermanfaat.
Fatwa Ditetapkan Berlaku Sejak 6 November 2026
Dalam bahan yang memuat ketetapan tersebut, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 6 November 2026.
MUI juga menyebut bahwa ketentuan fatwa dapat diperbaiki atau disempurnakan apabila diperlukan pada kemudian hari.
Fatwa tersebut dilaporkan ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Aminudin Yakub.
Penetapannya disebut diketahui Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H. Amirsyah Tambunan.
MUI juga mengimbau agar isi fatwa disebarluaskan sehingga dapat diketahui umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukan.
Hikmah Fatwa Vape: Islam Mengajarkan Pencegahan Sebelum Kerusakan Terjadi
Ketetapan hukum mengenai vape mengandung pelajaran bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT melalui ibadah ritual.
Islam juga memberikan perhatian terhadap keselamatan jiwa, kesehatan, keluarga, lingkungan, dan kehidupan sosial.
Prinsip la dharar wa la dhirar mengingatkan agar manusia tidak menimbulkan bahaya.
Konsep maqashid syariah mengajarkan pentingnya menjaga jiwa dan akal.
Sementara prinsip sadd adz-dzari’ah menekankan perlunya mencegah jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan.
Ketiga prinsip tersebut menjadi kerangka penting dalam memahami alasan keagamaan yang dikemukakan MUI.
Pesan utama fatwa ini bukan sekadar penetapan haram, melainkan ajakan untuk memelihara kesehatan, mencegah ketergantungan, melindungi generasi muda, dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat.
Bagi pemerintah, fatwa tersebut menjadi dorongan untuk mengevaluasi kebijakan melalui pendekatan kesehatan, hukum, dan perlindungan masyarakat.
Bagi keluarga, fatwa ini menjadi pengingat untuk memperkuat pendidikan dan keteladanan.
Sedangkan bagi setiap Muslim, persoalan ini dapat menjadi bahan muhasabah tentang bagaimana menjaga tubuh dan akal sebagai amanah dari Allah SWT.
Pada akhirnya, kehidupan yang baik bukan hanya ditandai oleh kemampuan menikmati sesuatu yang disukai, tetapi juga oleh kebijaksanaan untuk meninggalkan hal-hal yang berpotensi membawa kerusakan.
Menjaga kesehatan adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah, sedangkan melindungi generasi dari bahaya merupakan tanggung jawab bersama yang bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar.
Wallahu a’lam bish-shawab.
