LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan di sekolah negeri pada jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah kejuruan (SMK) telah mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan gratis dan memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang layak.
“Kalau TK, SD, SMP, SMA, SMK Negeri semua sudah gratis,” kata Abdul Mu’ti, Kamis (24/9/2026).
Menurut Mu’ti, setiap sekolah negeri memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Namun, ketika ditanya mengenai penerapan bebas SPP bagi seluruh siswa di setiap sekolah negeri, Mu’ti tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pungutan atau pembiayaan di masing-masing satuan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap operasional sekolah telah tersedia melalui skema BOS. Sementara Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan dan kriteria penerima.
Prabowo Dorong Pendidikan Negeri Gratis
Komitmen pendidikan gratis sebelumnya juga ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah saat ini membahas langkah untuk memperluas pendidikan negeri gratis dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.
Dalam keterangan resmi pemerintah, Prabowo menegaskan bahwa akses pendidikan harus dapat dijangkau seluruh anak Indonesia tanpa memandang latar belakang keluarga. Pemerintah juga membahas perbaikan sekolah dan fasilitas pendidikan yang rusak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa biaya pendidikan negeri, mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri, harus dapat digratiskan.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ujar Prabowo.
Pemerintah kemudian menggelar rapat terbatas untuk membahas mekanisme mewujudkan pendidikan negeri gratis tersebut. Pemerintah juga memasukkan perbaikan sarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian dari agenda tersebut.
Putusan MK Perkuat Hak Pendidikan Dasar Gratis
Kebijakan pendidikan tanpa biaya juga memiliki landasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025.
Dalam putusan tersebut, MK menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
Putusan tersebut memperluas cakupan jaminan pendidikan dasar tanpa biaya, karena tidak hanya menyangkut sekolah yang diselenggarakan pemerintah, tetapi juga satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat atau sekolah swasta, dengan mekanisme dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
MK juga menjelaskan bahwa pelaksanaan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya dapat dilakukan secara bertahap, merata dan afirmatif sesuai kemampuan negara.
Dengan demikian, agenda pendidikan gratis kini tidak hanya berkaitan dengan pembebasan biaya sekolah, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah memastikan pembiayaan pendidikan tersedia, merata dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah masih perlu menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam mekanisme kebijakan yang jelas agar masyarakat mengetahui komponen pendidikan apa saja yang ditanggung negara dan bagaimana penerapannya di setiap jenjang pendidikan.
Mendikdasmen Tegaskan Sekolah Negeri TK hingga SMK Gratis, Pemerintah Siapkan Penguatan Pendidikan Tanpa Biaya
