LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Politeknik Negeri Lhokseumawe menilai posisi Aceh dalam kepemilikan saham pada perusahaan nasional yang mengelola sumber daya alam (SDA) Aceh masih belum maksimal. Pemerintah Aceh didorong membangun kebijakan baru agar kekayaan alam Aceh tidak hanya menghasilkan skema bagi hasil, tetapi juga memberikan kepemilikan saham yang tercatat secara resmi.
Menurut Sekretaris Ikatan Alumni Politeknik Lhokseumawe (IKAPOLINEL) Samsul Aqmari sumber daya alam yang dieksploitasi dari Aceh, seperti migas, gas, semen, pupuk, hingga sektor pertambangan, semestinya dapat menjadi dasar penyertaan saham kepemilikan Nasional oleh Pemerintah Aceh pada perusahaan yang mengelola daerahnya.
Selama ini, Aceh lebih banyak menerima manfaat melalui mekanisme bagi hasil. Namun, skema tersebut dinilai berbeda dengan kepemilikan saham yang tercatat secara resmi. Karena itu, pemerintah Aceh perlu memiliki instrumen atau institusi khusus yang dapat menghimpun dan mengelola sumber-sumber pendapatan dari perusahaan nasional yang memiliki basis sumber daya alam di Aceh.
Salah satu contoh yang disoroti adalah sektor gas. Aceh memiliki sejarah panjang dengan industri gas Arun, sementara sumber daya manusia Aceh yang memiliki keahlian di bidang migas dan teknik juga telah tersebar di berbagai perusahaan besar, termasuk di luar negeri.
“Kalau kita berbicara sumber daya alam Aceh, sebenarnya sumber daya manusianya juga tidak kurang. Banyak alumni Politeknik Negeri Lhokseumawe yang menjadi tenaga profesional, termasuk mereka yang pernah bekerja di ExxonMobil dan Arun, kemudian berkarier di luar Aceh bahkan di luar negeri,” demikian ucap Samsul Aqmari Sekretaris IKAPOLINEL di Pang Sagoe Coffee, Lhoong Raya, Sabtu (3/9/2026) diselea-sela acara silaturami dan Maulid Nabi Muhammad SAW. bersama alumni.
Karena itu, pemerintah Aceh dinilai perlu membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk menyiapkan tenaga ahli yang dapat mendukung pengelolaan SDA dan pengembangan industri Aceh. Apalagi, Politeknik saat ini memiliki sejumlah program keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri, termasuk teknologi informasi, metalurgi, migas dan bidang teknik lainnya.
Selain penguatan SDM, langkah strategis yang dinilai mendesak adalah membentuk regulasi khusus mengenai kepemilikan saham Pemerintah Aceh pada perusahaan-perusahaan nasional yang mengelola SDA Aceh.
Perusahaan seperti Pupuk Iskandar Muda, Industri semen Andalas, sektor migas dan perusahaan lain yang memiliki keterkaitan dengan SDA Aceh dinilai perlu dikaji kembali dari sisi kepemilikan dan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Pemerintah Aceh harus segera menciptakan Qanun atau regulasi yang mengatur kepemilikan saham pemerintah Aceh di ruang-ruang sumber daya alam dan perusahaan nasional yang beroperasi atau memiliki sumber daya dari Aceh,” ujarnya.
Menurutnya, kepemilikan tersebut tidak harus selalu dimulai dengan penyertaan modal dalam bentuk uang. Sumber daya alam yang berada di wilayah Aceh juga semestinya dipandang sebagai bagian dari kekuatan ekonomi dan modal strategis daerah.
Ia mencontohkan, apabila Aceh memiliki saham secara langsung pada perusahaan besar seperti sektor gas, meskipun hanya satu persen, nilai ekonominya dinilai dapat memberikan tambahan sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah.
“Kalau satu persen saja dari perusahaan besar seperti PGN bisa dimiliki Aceh dan tercatat secara resmi, itu sudah menjadi sumber ekonomi yang luar biasa. Apalagi kalau kemudian kepemilikannya diperluas pada sektor-sektor lainnya,” katanya.
Ia juga menilai konsep serupa dapat dikaji untuk sektor infrastruktur, termasuk jalan tol yang berada di Aceh. Menurutnya, manfaat ekonomi pembangunan infrastruktur seharusnya tidak berhenti pada pembebasan lahan, tetapi juga membuka ruang kepemilikan daerah.
Dalam konteks tersebut, pemerintah Aceh dan DPRA, khususnya pimpinan DPRA, didorong mengorkestrasi pembentukan regulasi yang dapat menjadi turunan dari kerangka kekhususan Aceh dan mengatur secara jelas hak ekonomi Aceh atas sumber daya alamnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar Aceh tidak selamanya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan skema otonomi khusus. Kepemilikan aset dan saham pada sektor strategis diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta program kesejahteraan masyarakat.
“Kalau berbicara ekonomi makro, kita harus berbicara sumber-sumber ekonomi yang besar. Bukan hanya bagaimana mengembangkan UMKM, tetapi bagaimana menguasai dan mengelola sumber ekonomi induknya, seperti migas, mineral, pertambangan dan sumber daya alam lainnya,” tegasnya.
Politeknik Negeri Lhokseumawe juga menyatakan kesiapan untuk menjadi bagian dari strategi tersebut, terutama dalam penyediaan sumber daya manusia. Dengan kekuatan alumni yang telah tersebar di berbagai sektor industri dan keahlian teknis yang dimiliki, perguruan tinggi vokasi itu dinilai dapat menjadi salah satu mitra strategis Pemerintah Aceh dalam membangun ekonomi berbasis SDA.
Pada akhirnya, gagasan yang didorong bukan semata-mata mengenai angka persentase saham, tetapi bagaimana Aceh memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat terhadap sumber daya yang berada di wilayahnya. Kepemilikan saham yang tercatat secara resmi dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengubah kekayaan alam Aceh menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.
