LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden untuk mengisi jabatan yang dikaitkan dengan kemungkinan pengganti Gibran Rakabuming Raka. Demokrat memilih menghormati mekanisme konstitusional dengan menyerahkan kewenangan pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto, sementara keputusan akhir mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penegasan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Di tengah berkembangnya pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden, AHY menyatakan bahwa Demokrat tidak ingin terlibat dalam persaingan pengusulan nama maupun mendahului proses ketatanegaraan yang menjadi kewenangan Presiden dan MPR.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” kata AHY di hadapan awak media.
Demokrat Serahkan Pengusulan Calon kepada Presiden Prabowo
AHY menjelaskan bahwa sikap Partai Demokrat didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Berdasarkan mekanisme itu, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon, sedangkan MPR bertugas memilih salah satu di antaranya melalui proses yang ditentukan.
AHY menegaskan bahwa Demokrat menghormati pembagian kewenangan tersebut dan tidak akan mendahului keputusan Presiden Prabowo.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” tuturnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas bahwa Demokrat tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang akan mengajukan kandidat dalam pembicaraan mengenai kemungkinan pengisian jabatan wakil presiden.
Meski demikian, keputusan untuk tidak mengajukan nama tidak berarti Demokrat melepaskan dukungan terhadap jalannya pemerintahan. AHY justru menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pemerintahan dan menghormati aturan konstitusi.
Keputusan Demokrat Sudah Dikonsultasikan dengan SBY
AHY mengungkapkan bahwa keputusan partainya tidak diambil secara sepihak atau tanpa pertimbangan internal.
Sebelum menyampaikan sikap tersebut kepada publik, AHY terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Jumat pagi.
Konsultasi itu dilakukan untuk memastikan bahwa sikap politik Demokrat selaras dengan ketentuan organisasi dan arah kebijakan partai.
SBY merupakan figur penting dalam struktur kepemimpinan Demokrat, sehingga komunikasi antara ketua umum dan ketua majelis tinggi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan strategis partai.
Dengan adanya konsultasi tersebut, AHY menegaskan bahwa keputusan untuk tidak mengusulkan calon wakil presiden merupakan sikap kelembagaan Partai Demokrat.
Langkah itu juga memperlihatkan pilihan Demokrat untuk menjaga posisi politiknya tanpa masuk dalam persaingan terbuka mengenai figur yang berpotensi menduduki jabatan wakil presiden.
AHY Ingatkan Elite Politik Tidak Mendahului Konstitusi
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pengganti Gibran, AHY mengingatkan agar seluruh pihak mengutamakan mekanisme konstitusional.
Menurutnya, dinamika politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, setiap perkembangan yang berkaitan dengan jabatan kenegaraan harus diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
AHY menilai spekulasi yang berkembang terlalu jauh sebelum adanya kepastian proses konstitusional berpotensi menimbulkan kegaduhan politik yang tidak diperlukan.
Karena itu, ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang akan mengisi jabatan wakil presiden.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegas AHY.
Pernyataan tersebut menjadi pesan utama Demokrat dalam menyikapi pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan susunan kepemimpinan nasional.
Bagi AHY, kepastian hukum dan penghormatan terhadap lembaga negara harus ditempatkan di atas kepentingan politik jangka pendek.
Pemerintahan dan Pembangunan Nasional Harus Tetap Berjalan
Selain menyoroti mekanisme konstitusional, AHY mengingatkan bahwa dinamika politik tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan.
Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY menekankan pentingnya memastikan seluruh agenda pembangunan nasional tetap berjalan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kesinambungan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Karena itu, perhatian terhadap perkembangan politik tidak boleh mengalihkan fokus pemerintah dari kewajibannya melayani masyarakat.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” ujar AHY.
Pesan tersebut menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan harus tetap dijaga meskipun terjadi perkembangan politik yang menyita perhatian publik.
AHY juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan ruang bagi lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan hukum.
Mekanisme Pengisian Wakil Presiden Telah Diatur UUD 1945
Pembicaraan mengenai kemungkinan pengisian jabatan wakil presiden memiliki konsekuensi ketatanegaraan yang berbeda dari pergantian jabatan menteri atau pejabat pemerintahan lainnya.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden dan wakil presiden merupakan pasangan pejabat negara yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
Karena itu, apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan secara sah, pengisiannya harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara khusus mengatur peran Presiden dan MPR dalam proses tersebut.
Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden, kemudian MPR memilih satu di antara keduanya melalui sidang sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, partai politik dapat menyampaikan pandangan atau aspirasi politik, tetapi kewenangan formal pengusulan calon tetap berada pada Presiden.
Namun, perlu ditegaskan bahwa mekanisme tersebut berlaku apabila kekosongan jabatan wakil presiden telah terjadi secara sah.
Kabar mengenai pengunduran diri atau pergantian wakil presiden tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan telah dimulai.
Kepastian status jabatan dan tahapan konstitusional harus merujuk pada keputusan serta keterangan resmi lembaga negara yang berwenang.
Demokrat Pilih Tidak Masuk Bursa Calon Wakil Presiden
Sikap AHY menunjukkan bahwa Partai Demokrat memilih tidak mengajukan kandidat dalam pembicaraan mengenai kemungkinan pengganti Gibran.
Keputusan tersebut sekaligus memberikan ruang kepada Presiden Prabowo untuk menjalankan kewenangannya apabila mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden memang diperlukan.
Bagi Demokrat, persoalan tersebut tidak seharusnya berubah menjadi persaingan politik yang mengabaikan ketentuan konstitusi.
Partai berlambang bintang mercy itu menegaskan komitmennya untuk menghormati keputusan Presiden dan kewenangan MPR, sembari tetap mendukung keberlanjutan pemerintahan serta agenda pembangunan nasional.
Meski demikian, hingga terdapat konfirmasi resmi mengenai status jabatan wakil presiden, pembicaraan tentang calon pengganti Gibran harus tetap ditempatkan sebagai isu politik yang belum dapat disimpulkan hasilnya.
AHY: Kepentingan Rakyat Harus Diutamakan
Pernyataan AHY menjadi salah satu sikap politik yang menonjol di tengah berkembangnya pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan kepemimpinan nasional.
Demokrat memilih tidak mengajukan calon, menghormati kewenangan Presiden Prabowo, dan menyerahkan proses pemilihan kepada MPR apabila syarat konstitusionalnya terpenuhi.
Di sisi lain, AHY menekankan bahwa pemerintah harus tetap bekerja dan memastikan agenda pembangunan tidak terganggu oleh dinamika politik.
Sikap Demokrat tersebut memperlihatkan penekanan pada kepastian hukum, kesinambungan pemerintahan, dan penghormatan terhadap mekanisme konstitusi dalam menyikapi isu pengisian jabatan wakil presiden.
Pesan AHY pun menjadi penegasan bahwa setiap perkembangan politik harus ditempatkan dalam koridor hukum, bukan didorong oleh spekulasi mengenai figur atau kepentingan partai. Sebagaimana ditegaskannya, jangan sampai spekulasi mendahului konstitusi, sementara kepentingan rakyat dan agenda pembangunan justru terabaikan.
