LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA– Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, penataan biaya perjalanan, reformasi pembagian kuota, hingga pemutakhiran jutaan data calon jemaah menjadi bagian dari agenda pembenahan yang dijalankan pemerintah.
Namun, di balik sejumlah capaian tersebut, berbagai persoalan masih membutuhkan penyelesaian. Mulai dari ketimpangan kuota haji antardaerah, ketidakpastian masa tunggu, ratusan ribu data jemaah yang dinilai tidak valid, hingga pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan haji dan umrah.
Salah satu persoalan yang paling menyita perhatian adalah temuan sekitar 400.000 data calon jemaah yang berisiko tidak valid, dengan perkiraan nilai setoran awal mencapai Rp10 triliun. Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan seluruh dana dan hak calon jemaah maupun ahli warisnya tetap terlindungi.
Kementerian Haji dan Umrah Dibentuk, Kewenangan Kemenag Dialihkan
Perubahan mendasar dimulai melalui pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024.
Reformasi kelembagaan kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah.
Melalui kebijakan tersebut, tugas, fungsi, dan kewenangan penyelenggaraan haji serta umrah yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama dialihkan kepada Kementerian Haji dan Umrah. Fungsi BP Haji juga diintegrasikan ke kementerian baru.
Struktur kementerian mencakup bidang pembinaan penyelenggaraan, pelayanan jemaah, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, serta pengendalian dan pengawasan.
Pembentukan kementerian tersendiri diharapkan memperjelas tanggung jawab kelembagaan sekaligus memperkuat profesionalisme pelayanan kepada jutaan masyarakat Indonesia yang menantikan kesempatan menunaikan ibadah haji.
Biaya Haji 2026 Turun, tetapi BPIH 2027 Kembali Naik
Dalam aspek pembiayaan, pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87.409.365 per jemaah.
Angka tersebut turun sekitar Rp2 juta dibandingkan BPIH 2025 yang berada pada kisaran Rp89,4 juta.
Dari total BPIH 2026, rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi tanggungan langsung jemaah ditetapkan sebesar Rp54.193.806. Sementara itu, kontribusi nilai manfaat pengelolaan dana haji mencapai Rp33.215.558 per jemaah.
Akan tetapi, dalam kesepakatan biaya haji 2027 yang dicapai pada 7 Oktober 2026, rata-rata BPIH meningkat menjadi Rp98.466.351,35 per jemaah.
Komposisinya terdiri atas Bipih sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dan kontribusi nilai manfaat sebesar Rp43.817.526,35 atau 44,50 persen.
“Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah 2027, per jemaah rata-rata sebesar Rp98.466.351,35,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat kerja, 7 Oktober 2026.
Dengan demikian, meskipun total biaya penyelenggaraan meningkat sekitar Rp11,06 juta dibandingkan 2026, kenaikan rata-rata Bipih yang ditanggung jemaah hanya sekitar Rp455 ribu.
Namun, besaran Bipih tidak sama dengan jumlah yang harus dibayarkan ketika pelunasan. Kewajiban pelunasan masih memperhitungkan setoran awal, saldo nilai manfaat pada rekening virtual jemaah, dan ketentuan dukungan pembiayaan yang berlaku.
Reformasi Kuota Haji Picu Keberatan Sejumlah Daerah
Pemerintah juga melakukan perubahan formula distribusi kuota haji reguler antaraprovinsi dengan mempertimbangkan proporsi daftar tunggu.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menciptakan pemerataan masa tunggu calon jemaah, dengan proyeksi sekitar 26,4 tahun.
Namun, perubahan formula mengakibatkan pergeseran alokasi kuota antardaerah. Berdasarkan data yang diberitakan pada November 2025, Jawa Timur memperoleh tambahan sekitar 7.255 kursi, sedangkan Jawa Barat mengalami pengurangan sekitar 9.083 kursi.
Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni sebelumnya memperkirakan sekitar 20 provinsi berpotensi mengalami pengurangan kuota dan meminta agar penerapan kebijakan dilakukan secara hati-hati.
Persoalan distribusi kuota juga menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Pemohon meminta agar penentuan alokasi mempertimbangkan jumlah penduduk Muslim dan daftar tunggu secara adil serta berimbang.
Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerataan kesempatan berhaji bukan hanya persoalan perhitungan administratif, tetapi juga menyangkut rasa keadilan masyarakat di berbagai provinsi.
Antrean Disebut 14 Tahun, tetapi Proyeksi Pendaftar Masih 26 Tahun
Persoalan masa tunggu menjadi salah satu isu yang paling sering menimbulkan perbedaan pemahaman di masyarakat.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak pada 28 September 2026 menyampaikan bahwa rata-rata jemaah yang berangkat pada musim haji 2026 telah menunggu sekitar 14 tahun.
“Nah, setelah kami hitung secara faktual, antrean haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun,” ujar Dahnil.
Namun, angka tersebut berbeda dari proyeksi antrean administratif sekitar 26 tahun yang digunakan dalam perencanaan pembagian kuota.
Rata-rata 14 tahun menggambarkan pengalaman jemaah yang telah diberangkatkan, bukan jaminan bahwa calon jemaah yang baru mendaftar akan memperoleh giliran dalam jangka waktu serupa.
Perbedaan dua ukuran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak keliru memahami informasi mengenai masa tunggu keberangkatan haji.
Sebanyak 400 Ribu Data Jemaah Bermasalah, Setoran Diperkirakan Rp10 Triliun
Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah validitas data calon jemaah haji.
Kementerian Haji dan Umrah menyatakan telah melakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah dan menemukan sekitar 400.000 data yang dinilai tidak valid atau membutuhkan penelusuran lebih lanjut.
Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI pada Agustus 2026, Dahnil memperkirakan nilai setoran awal yang berkaitan dengan data tersebut mencapai Rp10 triliun.
“Sekitar 400 ribu kalau dikali Rp25 juta nilainya Rp10 triliun, Pak,” kata Dahnil.
Menurutnya, sebagian data kemungkinan berkaitan dengan calon jemaah yang telah meninggal dunia, sementara ahli waris belum mengurus pelimpahan porsi keberangkatan atau pengembalian setoran.
Meski demikian, angka Rp10 triliun bukan temuan uang hilang maupun kerugian negara yang telah terbukti. Nilai tersebut merupakan perkiraan berdasarkan jumlah data yang berisiko bermasalah dikalikan setoran awal Rp25 juta per jemaah.
Pemerintah masih perlu memastikan status masing-masing data, keberadaan dana, hak ahli waris, dan penyelesaian administrasi agar tidak ada calon jemaah yang dirugikan.
Satgas Haji Dibentuk, Puluhan Kasus Penipuan Diproses
Dalam upaya meningkatkan perlindungan masyarakat, Kementerian Haji dan Umrah bersama Polri mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Haji pada 9 April 2026.
Pembentukan satgas diarahkan untuk memperkuat pencegahan dan penindakan terhadap penyelenggaraan haji ilegal, penipuan perjalanan ibadah, serta penyalahgunaan dokumen keberangkatan.
Berdasarkan publikasi Polri saat itu, sebanyak 42 kasus tengah diproses secara hukum dengan estimasi kerugian mencapai Rp92,64 miliar.
Polri juga mencatat pencegahan keberangkatan 1.243 calon jemaah yang hendak menggunakan visa nonhaji pada 2025.
Penggunaan visa yang tidak sesuai peruntukan dapat menimbulkan risiko hukum dan keselamatan bagi calon jemaah, terutama ketika menghadapi pemeriksaan otoritas Arab Saudi.
Pengawasan juga dilakukan terhadap perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
Pada 1 September 2026, pemerintah memblokir sementara akses Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) milik tiga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yakni PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group, PT Tekat Arung Samudra, dan PT Yastha Mandiri.
Pemblokiran akses sistem tersebut merupakan tindakan administratif yang perlu dibedakan dari pencabutan izin usaha.
Kementerian Haji dan Umrah juga menyiapkan verifikasi terhadap sekitar 3.900 penyelenggara sebelum membuka kembali penerbitan izin perjalanan umrah baru.
“Pasti, kami akan verifikasi ketat. Mana yang punya track record buruk akan kami blokir atau kami cabut izinnya,” tegas Dahnil.
Kampung Haji di Makkah Mulai Dikembangkan
Selain membenahi tata kelola dalam negeri, pemerintah turut mengembangkan rencana penyediaan fasilitas akomodasi jemaah Indonesia di Arab Saudi melalui proyek Kampung Haji.
Berdasarkan keterangan Danantara pada 19 Oktober 2026, kesepakatan awal dengan Thakher Development Company diumumkan pada 14 Desember 2025.
Proses akuisisi dan serah terima Novotel Thakher Makkah kemudian dilakukan pada 11 Agustus 2026.
Hotel tersebut memiliki 1.461 kamar dan suite yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan akomodasi jemaah.
Selanjutnya, pada 18 Oktober 2026, proses akuisisi lahan seluas 4,4 hektare diselesaikan untuk pengembangan fasilitas perhotelan, ritel, dan layanan pendukung secara bertahap.
Namun, penyelesaian akuisisi aset tersebut belum berarti seluruh kompleks Kampung Haji telah selesai dibangun atau siap digunakan secara penuh.
Indeks Kepuasan Jemaah Jadi Bahan Evaluasi
Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap kualitas petugas dan pelayanan haji.
Dalam persiapan penyelenggaraan haji 2026, sebanyak 13 calon petugas dilaporkan dicopot selama proses pendidikan dan pelatihan dengan berbagai alasan.
Sementara itu, survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 14.400 responden mencatat Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) 2026 sebesar 83,28.
Apabila dihitung menggunakan metodologi lama, nilainya mencapai 91,45.
Perbedaan tersebut terjadi karena metodologi baru mencakup cakupan pelayanan yang lebih luas, termasuk layanan di dalam negeri dan Arab Saudi. Oleh karena itu, kedua angka tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa memperhatikan perubahan metode pengukuran.
Hasil survei menjadi salah satu dasar evaluasi untuk meningkatkan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dan pendampingan jemaah.
Reformasi Haji Belum Selesai, Transparansi Jadi Kunci
Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan adanya perubahan kelembagaan dan sejumlah langkah pembenahan dalam penyelenggaraan haji nasional.
Pembentukan kementerian khusus, penyesuaian biaya, validasi data jemaah, penertiban travel ilegal, serta pengembangan fasilitas di Makkah menjadi bagian dari agenda reformasi yang mulai dijalankan.
Namun, keberhasilan reformasi tidak cukup diukur dari pembentukan lembaga baru atau perubahan kebijakan administratif.
Pemerintah masih dituntut menyelesaikan persoalan ketimpangan kuota, memastikan kejelasan masa tunggu, menjaga keberlanjutan pembiayaan, serta melindungi hak calon jemaah dan ahli waris yang datanya memerlukan pembaruan.
Tantangan terbesar reformasi haji adalah memastikan setiap rupiah dana jemaah dikelola secara transparan, setiap kuota dibagikan secara adil, dan setiap calon jemaah memperoleh kepastian pelayanan serta perlindungan hukum.
Dengan demikian, keberadaan Kementerian Haji dan Umrah diharapkan tidak hanya menjadi perubahan struktur birokrasi, tetapi benar-benar menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional, akuntabel, terjangkau, dan berpihak kepada kepentingan umat.
