LINTASNUSANTARANEWS.ID | BOGOR – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta partai-partai politik koalisi pendukung pemerintah menyiapkan nama-nama calon wakil presiden dalam waktu satu pekan. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden bersama sejumlah ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026), sebagai bagian dari pembahasan pengisian jabatan wakil presiden menyusul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan partai koalisi, antara lain Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Pembahasan mengenai calon wakil presiden menjadi perhatian karena Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah disebut menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026.
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo, Koalisi Diberi Waktu Satu Minggu
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan waktu kepada partai-partai koalisi untuk mempersiapkan nama calon wakil presiden.
Hal tersebut disampaikan Zulhas kepada wartawan seusai mengikuti pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor.
“Kita tadi diminta dalam satu minggu, ya, untuk menyiapkan nanti, semua,” ujar Zulhas di depan gerbang Istana Bogor, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Presiden membuka ruang komunikasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan dua nama yang akan diusulkan kepada MPR.
Meski demikian, Zulhas tidak mengungkapkan apakah dalam pertemuan tersebut sudah muncul nama kandidat tertentu atau telah tercapai kesepakatan mengenai figur yang akan diusulkan.
Proses penjaringan nama masih berada pada tahap pembahasan internal koalisi, sementara keputusan pengajuan dua calon secara konstitusional merupakan kewenangan Presiden.
PAN Tidak Ajukan Kader, Serahkan Keputusan kepada Prabowo
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa PAN tidak akan mengajukan kadernya sendiri untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Menurutnya, PAN memilih menyerahkan keputusan mengenai sosok yang akan mendampingi Presiden kepada Prabowo Subianto.
“Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, nggak ada,” kata Zulhas.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa PAN tidak menjadikan proses pengisian jabatan wakil presiden sebagai kesempatan untuk mengajukan kader partainya.
Zulhas menekankan bahwa pertimbangan akhir mengenai figur calon wakil presiden tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
Meskipun partai-partai koalisi dapat menyampaikan pandangan atau usulan, keputusan untuk mengajukan dua nama kepada MPR tidak ditentukan secara langsung oleh masing-masing partai.
Zulhas Dorong Figur dari Partai Gerindra
Menariknya, meskipun PAN menyatakan tidak mengajukan kader, Zulkifli Hasan secara pribadi menyampaikan pandangannya mengenai asal partai calon wakil presiden.
Menurut Zulhas, salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah figur dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra,” kata Zulhas.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Zulhas, bukan pengumuman nama calon resmi dari Presiden maupun keputusan bersama partai-partai koalisi.
Zulhas juga tidak menyebut secara spesifik kader Gerindra yang dimaksud.
Karena itu, pernyataannya belum dapat diartikan sebagai kepastian bahwa calon wakil presiden akan berasal dari Partai Gerindra.
Prabowo Belum Akan Umumkan Dua Nama dalam Waktu Dekat
Zulkifli Hasan turut membantah anggapan bahwa Presiden Prabowo akan segera mengumumkan dua nama calon wakil presiden setelah pertemuan di Istana Bogor.
Menurutnya, Presiden masih memiliki sejumlah agenda kenegaraan, termasuk rencana kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, untuk menghadiri kegiatan Tanwir Muhammadiyah.
Prabowo juga disebut memiliki agenda perjalanan ke Manila, Filipina, untuk menghadiri pertemuan ASEAN.
Zulhas mengatakan pembahasan internal koalisi akan dilanjutkan setelah Presiden menyelesaikan rangkaian kegiatan tersebut.
“Nah, pulang dari itu kita akan undang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak siapa nanti yang diserahkan kepada beliau. Di minggu depan ya,” ujarnya.
Dengan demikian, pertemuan Jumat sore belum menghasilkan pengumuman resmi mengenai dua calon wakil presiden.
Partai-partai koalisi masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan sebelum Presiden menentukan nama yang akan diajukan melalui mekanisme ketatanegaraan.
MPR Dijadwalkan Gelar Pemilihan Wakil Presiden pada 2 Desember
Pembahasan di lingkungan koalisi berlangsung seiring persiapan MPR untuk menyelenggarakan sidang paripurna pengisian jabatan wakil presiden.
Berdasarkan informasi yang disampaikan sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut sidang paripurna dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sidang tersebut direncanakan memiliki agenda pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden terpilih.
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Artinya, Presiden Prabowo mempunyai kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan MPR bertugas memilih satu di antara keduanya.
Konsultasi dengan partai-partai koalisi merupakan bagian dari komunikasi politik dan tidak menggantikan kewenangan konstitusional Presiden maupun MPR.
Koalisi Masih Menunggu Keputusan Akhir Presiden
Pernyataan Zulkifli Hasan memperlihatkan bahwa proses pembahasan calon wakil presiden di lingkungan koalisi masih berlangsung.
Sejumlah partai memilih menyerahkan kewenangan pengusulan kepada Presiden, sementara PAN menyatakan tidak mengajukan kader dan membuka pandangan bahwa figur dari Gerindra dapat dipertimbangkan.
Namun, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama calon yang akan disampaikan Presiden kepada MPR.
Pemberian waktu satu pekan kepada partai-partai koalisi juga belum berarti seluruh pembahasan akan selesai atau dua nama langsung diumumkan dalam jangka waktu tersebut.
Dengan demikian, keputusan mengenai dua calon wakil presiden masih menunggu hasil komunikasi lanjutan antara Presiden Prabowo dan partai-partai koalisi, sebelum proses pengajuan resmi kepada MPR dilakukan.
Sementara itu, pernyataan Zulhas bahwa PAN tidak mengajukan kader dan secara pribadi mempertimbangkan figur dari Gerindra menjadi salah satu perkembangan politik dalam pembahasan calon wakil presiden, tanpa memastikan siapa yang akhirnya akan dipilih.
