LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi perhatian di tengah dinamika politik nasional. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo menyoroti respons kelompok masyarakat sipil dan tokoh-tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah setelah pergantian Kapolri.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pada kesempatan yang sama, Komjen Pol Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol Dedi Prasetyo.
Pergantian tersebut sebelumnya telah melalui proses di DPR. Komisi III DPR menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan, sebelum kemudian disahkan dalam proses berikutnya.
Di tengah perubahan kepemimpinan tersebut, Gatot dalam dialog di kanal YouTube Hersubeno Point bersama Hersubeno Arief membahas fenomena perubahan sikap sebagian aktivis dan tokoh yang selama ini menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
Menurut Gatot, perubahan konfigurasi kekuasaan semestinya tidak membuat kelompok masyarakat sipil kehilangan konsistensi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kita melihat fenomena di mana banyak aktivis atau tokoh yang tadinya berbicara sangat keras, lalu tiba-tiba tersumbat atau menyeberang. Ini menjadi catatan penting bagi kualitas kontrol sosial kita,” ujar Gatot, sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi, Sabtu (3/10/2026).
Gatot menilai pergantian pucuk pimpinan Polri dapat dipandang sebagai salah satu respons terhadap aspirasi sebagian kelompok masyarakat yang sebelumnya mendorong perubahan di tubuh kepolisian.
Namun, menurut dia, persoalan yang lebih penting adalah bagaimana kelompok kritis mempertahankan independensinya setelah pemerintah mengambil kebijakan yang sesuai dengan sebagian tuntutan mereka.
Kritik Tidak Harus Berarti Menolak
Gatot menekankan bahwa sikap kritis tidak identik dengan selalu menolak kebijakan pemerintah.
Menurutnya, masyarakat tetap dapat memberikan apresiasi ketika pemerintah mengambil langkah yang dinilai sesuai dengan kepentingan publik. Namun, apresiasi tersebut tidak semestinya menghilangkan fungsi pengawasan.
“Ketika ada langkah yang baik dan sesuai harapan masyarakat, kita harus apresiasi dan punya harapan baru. Tetapi kontrol dan pengawasan kritis tetap tidak boleh berhenti,” kata Gatot.
Pandangan tersebut menempatkan kritik dan apresiasi sebagai dua hal yang dapat berjalan bersamaan. Pemerintah dapat memperoleh dukungan atas kebijakan tertentu, sementara masyarakat sipil tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan lainnya.
Bagi Gatot, ukuran independensi kelompok kritis justru terlihat ketika mereka mampu mempertahankan prinsip pengawasan, baik ketika kebijakan pemerintah sesuai maupun tidak sesuai dengan pandangan mereka.
Ujian bagi Masyarakat Sipil
Pergantian Kapolri menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam dinamika pemerintahan Prabowo. Suyudi Ario Seto sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025 sebelum ditunjuk menjadi Kapolri. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1994.
Setelah dilantik, Suyudi mengambil alih kepemimpinan Polri dari Listyo Sigit yang menjabat Kapolri sejak Januari 2021.
Dalam konteks perubahan tersebut, Gatot melihat perkembangan ke depan akan menjadi ujian bagi kelompok masyarakat sipil. Menurut dia, konsistensi kritik menjadi penting agar fungsi kontrol terhadap kekuasaan tidak bergantung pada apakah pemerintah sedang mengambil kebijakan yang disukai atau tidak disukai kelompok tertentu.
Pandangan Gatot tersebut muncul di tengah masih berlangsungnya berbagai dinamika politik dan hukum nasional. Karena itu, ia menilai masyarakat perlu tetap memiliki ruang untuk memberikan kritik sekaligus apresiasi terhadap pemerintah secara proporsional.
Dengan demikian, pergantian Kapolri tidak hanya menjadi persoalan regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat kembali hubungan antara pemerintah, kelompok masyarakat sipil dan kekuatan pengawasan publik.
Bagi Gatot, kritik yang independen bukan sekadar seberapa keras seseorang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap pemerintah, melainkan juga sejauh mana sikap tersebut tetap konsisten ketika terjadi perubahan kebijakan dan konfigurasi kekuasaan.
Gatot Nurmantyo Soroti Konsistensi Aktivis Setelah Pergantian Kapolri
