LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah konkret menuju pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini memasuki tahap awal penyiapan dan penentuan lokasi atau tapak pembangunan PLTN, dengan rencana kapasitas awal sebesar 500 megawatt (MW).
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan bahwa penyiapan lokasi menjadi salah satu tahapan penting mengingat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan waktu panjang, mulai dari perencanaan, kajian kelayakan, perizinan, konstruksi, hingga pengoperasian.
Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arah pengembangan energi nuklir dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), yang memuat rencana masuknya pembangkit nuklir ke dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
“Jadi ini kan kita karena sudah ada target waktu, ini dari sekarang kan kita juga sudah harus menyiapkan, karena pembangunan PLTN itu kan membutuhkan waktu 7–10 tahun. Kalau ini tahun 2034, ya dari sekarang kita juga sudah harus menyiapkan tapak untuk PLTN itu sendiri,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pemerintah Mulai Siapkan Tapak Pembangunan PLTN
Yuliot menjelaskan, penentuan tapak merupakan salah satu pekerjaan awal yang harus dipersiapkan secara matang sebelum pembangunan fisik pembangkit nuklir dapat dilaksanakan.
Pemilihan lokasi PLTN tidak dapat dilakukan sembarangan karena menyangkut keselamatan masyarakat, kondisi geologi, potensi bencana alam, ketersediaan sumber air pendingin, serta kesiapan jaringan transmisi listrik.
Selain itu, lokasi pembangkit harus memenuhi berbagai persyaratan teknis dan keselamatan nuklir yang ditetapkan melalui proses evaluasi dan perizinan oleh otoritas berwenang.
Dengan perkiraan waktu pembangunan mencapai tujuh hingga sepuluh tahun, pemerintah menilai proses persiapan tidak dapat ditunda apabila Indonesia ingin merealisasikan pengoperasian PLTN sesuai jadwal yang direncanakan.
Meski demikian, Yuliot belum mengungkapkan lokasi spesifik yang akan ditetapkan sebagai tapak PLTN pertama Indonesia.
Penentuan lokasi tersebut masih menjadi bagian dari tahapan persiapan yang memerlukan kajian teknis, koordinasi lintas lembaga, serta pemenuhan ketentuan keselamatan.
Kementerian ESDM dan PLN Intensifkan Pembahasan
Dalam keterangannya, Yuliot menyebutkan bahwa Kementerian ESDM terus melakukan pembahasan bersama PT PLN (Persero) mengenai pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan pembangunan PLTN sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional, baik dari sisi kapasitas pembangkit, lokasi, maupun kesiapan jaringan penyaluran listrik.
Menurut Yuliot, kebutuhan listrik Indonesia diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan industri, perkembangan kawasan ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan energi masyarakat.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah menyediakan sumber pembangkit berkapasitas besar yang mampu memasok listrik secara stabil.
“Ini kan kebutuhan di beberapa daerah, ini kan sistem kelistrikan potensi yang cukup besar, ini tidak bisa hanya dari energi baru terbarukan. Ini kan kita juga harus mengembangkan kapasitas listrik yang cukup besar. Kapasitas listrik yang cukup besar itu, ini di antaranya disuplai dari PLTN,” jelasnya.
Pemerintah memandang energi nuklir sebagai salah satu pilihan untuk memperkuat pasokan listrik jangka panjang, sekaligus melengkapi pengembangan sumber energi rendah emisi lainnya.
PLTN Diproyeksikan Menjadi Pembangkit Listrik Berkapasitas Besar
Pengembangan PLTN menjadi perhatian pemerintah karena pembangkit nuklir memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sebagian pembangkit energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan angin.
PLTN dapat dirancang untuk menghasilkan listrik secara stabil dalam jangka panjang, tanpa bergantung langsung pada perubahan cuaca harian.
Karakteristik tersebut menjadikan tenaga nuklir salah satu pilihan sumber listrik yang dapat mendukung kebutuhan beban dasar dan kestabilan sistem ketenagalistrikan.
Di sisi lain, pembangunan PLTN membutuhkan investasi besar, penguasaan teknologi, kesiapan sumber daya manusia, sistem pengawasan ketat, serta pengelolaan bahan bakar dan limbah radioaktif secara aman.
Karena itu, pengembangan pembangkit nuklir harus mempertimbangkan manfaat ekonomi dan ketahanan energi secara bersamaan dengan standar keselamatan yang tinggi.
Rencana kapasitas awal sebesar 500 MW diharapkan menjadi bagian dari diversifikasi sumber energi nasional apabila seluruh tahapan persiapan, perizinan, dan pembangunan dapat diselesaikan sesuai rencana.
Prancis, Jepang, dan China Jadi Perhatian Pemerintah
Yuliot juga menyinggung pengalaman sejumlah negara yang telah lebih dahulu memanfaatkan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.
Ia menyebut Prancis sebagai salah satu negara yang menjadikan tenaga nuklir sebagai sumber penting dalam sistem ketenagalistrikannya.
Selain itu, Jepang kembali mengoperasikan sejumlah reaktor nuklir setelah sebelumnya melakukan penghentian dan peninjauan keselamatan menyusul kecelakaan PLTN Fukushima pada 2011.
“Jepang, ini kan juga yang tadinya mereka dengan adanya Fukushima menghentikan, tapi sekarang mereka kan balik lagi ke PLTN,” ujar Yuliot.
China juga menjadi salah satu negara yang terus mengembangkan kapasitas pembangkit nuklir untuk mendukung kebutuhan energi industrinya.
Menurut Yuliot, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tenaga nuklir masih menjadi bagian dari strategi energi sejumlah negara dengan kebutuhan listrik yang besar.
Meski demikian, kebijakan pengembangan nuklir di setiap negara memiliki karakteristik berbeda, bergantung pada kondisi geografis, kebutuhan energi, kemampuan teknologi, dan sistem pengawasan keselamatan masing-masing.
Negara Asia Tenggara Mulai Melirik Energi Nuklir
Selain negara-negara maju, Yuliot menyebut sejumlah negara Asia Tenggara juga mulai memberikan perhatian terhadap potensi pemanfaatan energi nuklir.
Thailand, Malaysia, dan Singapura termasuk negara yang melakukan kajian atau mempertimbangkan teknologi nuklir sebagai salah satu opsi penyediaan energi jangka panjang.
Vietnam juga menjadi salah satu negara yang kembali mendorong pengembangan proyek pembangkit nuklir dalam kebijakan energinya.
Perkembangan tersebut memperlihatkan meningkatnya perhatian kawasan terhadap diversifikasi sumber energi untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus bertambah.
Namun, tahapan pengembangan PLTN di negara-negara tersebut tidak sama. Kajian kebijakan, perencanaan proyek, keputusan investasi, dan pelaksanaan konstruksi merupakan proses yang berbeda dan tidak dapat disamakan.
Bagi Indonesia, pengalaman negara lain dapat menjadi bahan pembelajaran, terutama dalam pengembangan regulasi, pengawasan keselamatan, kesiapan teknologi, dan penerimaan masyarakat.
Keselamatan dan Kesiapan Infrastruktur Menjadi Tantangan
Meskipun pengembangan PLTN menawarkan potensi pasokan listrik berkapasitas besar, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan penting sebelum pembangunan dapat direalisasikan.
Salah satunya adalah memastikan lokasi pembangkit memenuhi persyaratan keselamatan, termasuk kajian terhadap risiko gempa bumi, tsunami, banjir, dan kondisi geologi setempat.
Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam pengoperasian dan pengawasan fasilitas nuklir.
Kesiapan regulasi, mekanisme tanggap darurat, pengelolaan limbah radioaktif, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pengembangan PLTN.
Pembangunan pembangkit nuklir harus berada di bawah pengawasan keselamatan yang independen dan mengikuti standar nasional maupun ketentuan internasional yang relevan.
Dengan demikian, percepatan proyek tidak boleh mengurangi ketelitian dalam proses kajian, evaluasi, dan perizinan.
Target 2034 Membutuhkan Persiapan Sejak Sekarang
Rencana pembangunan PLTN menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sistem ketenagalistrikan nasional yang lebih beragam, stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan energi dalam jangka panjang.
Penyiapan tapak yang mulai dilakukan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pengembangan energi nuklir telah memasuki tahap persiapan awal, meskipun pembangunan fisik maupun lokasi final pembangkit belum diumumkan.
Dengan estimasi waktu pembangunan tujuh hingga sepuluh tahun, pemerintah harus memastikan setiap tahapan berjalan secara terukur agar target pengoperasian tidak mengalami keterlambatan.
Keberhasilan proyek nantinya tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran dan teknologi, tetapi juga pada kepastian regulasi, keselamatan, kesiapan jaringan listrik, dan dukungan masyarakat.
Pengembangan PLTN berkapasitas awal 500 MW diharapkan menjadi salah satu langkah strategis Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, realisasinya tetap harus mengutamakan keselamatan publik, transparansi, dan kepastian manfaat bagi masyarakat serta perekonomian nasional.
