LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dalam jumlah besar di Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 400.000 liter Solar bersubsidi diduga sengaja ditimbun untuk kemudian dialihkan secara ilegal ke sektor industri, perkebunan, dan pertambangan.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Penindakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM sebagai bagian dari upaya pemerintah memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Yuliot menegaskan, praktik penimbunan BBM dalam jumlah besar merupakan pelanggaran serius karena dapat mengganggu ketersediaan energi bagi masyarakat yang berhak memperoleh subsidi pemerintah.
“Hari ini untuk penegakan hukum, Ditjen Gakkum mengumumkan penangkapan di Semarang dengan kapasitas Solar yang ditimbun mencapai 400 ribu liter,” kata Yuliot.
Solar Subsidi Diduga Akan Dialihkan ke Industri, Perkebunan, dan Pertambangan
Yuliot menjelaskan, berdasarkan pengungkapan yang disampaikan Ditjen Gakkum, Solar bersubsidi tersebut diduga akan dialihkan dari jalur distribusi yang semestinya untuk memenuhi kebutuhan sejumlah sektor usaha.
Sektor industri, perkebunan, dan pertambangan disebut menjadi tujuan pengalihan BBM tersebut.
Modus penyalahgunaan semacam ini menjadi perhatian pemerintah karena Solar bersubsidi dialokasikan untuk kelompok pengguna tertentu sesuai ketentuan, bukan untuk diperjualbelikan secara bebas kepada pihak yang tidak berhak.
Apabila BBM bersubsidi dialihkan ke sektor yang tidak memenuhi persyaratan penerima subsidi, negara berpotensi menanggung beban subsidi yang tidak tepat sasaran, sementara masyarakat yang berhak justru dapat mengalami kesulitan memperoleh pasokan.
Menurut Yuliot, volume penimbunan yang mencapai ratusan ribu liter berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran distribusi BBM.
“Penindakan oleh Ditjen Gakkum ini penting karena penimbunan hingga 400 ribu liter sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Kementerian ESDM belum merinci dalam keterangan tersebut jumlah orang yang diamankan, identitas pihak yang diduga terlibat, lokasi penyimpanan, maupun asal pasokan Solar bersubsidi tersebut.
Penimbunan 400 Ribu Liter Setara 400 Kiloliter BBM
Besarnya volume Solar yang diduga ditimbun menjadi salah satu aspek penting dalam pengungkapan perkara ini.
Sebanyak 400.000 liter setara dengan 400 kiloliter BBM. Jumlah tersebut menggambarkan besarnya pasokan yang diduga dialihkan dari jalur distribusi yang semestinya.
Praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat berdampak pada terganggunya distribusi, terutama apabila dilakukan secara terorganisasi dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.
Pemerintah menilai penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketersediaan energi sekaligus memastikan anggaran subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Pengungkapan kasus Semarang juga menjadi pengingat bahwa pengawasan distribusi BBM tidak cukup dilakukan pada tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), tetapi perlu mencakup jalur pengangkutan, penyimpanan, dan penyaluran kepada pengguna akhir.
Polda Bali Sebelumnya Bongkar Lima Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi
Pengungkapan kasus di Semarang menambah perhatian terhadap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang juga ditemukan di sejumlah daerah.
Sebelumnya, Polda Bali mengungkap lima perkara dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di wilayah Denpasar, Tabanan, dan Gianyar.
Pengungkapan tersebut berlangsung di tengah persoalan kelangkaan pasokan BBM yang menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, AKBP Chandra C. Kesuma, menyampaikan bahwa sebanyak delapan orang diamankan dalam penanganan perkara tersebut.
Dalam konferensi pers pada Senin (19/10/2026), Chandra menjelaskan bahwa salah satu modus yang digunakan pelaku adalah membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite menggunakan kendaraan di SPBU.
Setelah pembelian, BBM tersebut kemudian dipindahkan dari tangki kendaraan untuk ditampung dalam wadah lain dan dijual kembali.
“Pelaku membeli BBM jenis Pertalite di SPBU menggunakan kendaraan, kemudian disedot dan ditampung dalam botol plastik ukuran 1,5 liter untuk dijual kembali,” terang Chandra.
Polisi mengungkap sejumlah tersangka berinisial AK, AD, RV, WS, dan NH dalam perkara yang ditangani secara terpisah oleh Polresta Denpasar, Polres Tabanan, dan Polres Gianyar.
Dengan demikian, kasus Semarang dan Bali memperlihatkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan karakteristik berbeda, mulai dari penimbunan Solar dalam volume besar hingga pembelian berulang dan penjualan kembali Pertalite.
Penyalahgunaan BBM Subsidi Berpotensi Dijerat Pidana Migas
Dalam penanganan perkara di Bali, kepolisian menerapkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan di bidang Cipta Kerja.
Ketentuan tersebut mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau LPG yang disubsidi pemerintah.
Penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut efektivitas kebijakan subsidi energi nasional.
Pemerintah mengalokasikan subsidi agar kelompok masyarakat dan sektor pengguna yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh bahan bakar dengan harga yang lebih terjangkau.
Ketika BBM bersubsidi disalahgunakan untuk kepentingan komersial pihak yang tidak berhak, tujuan kebijakan tersebut berpotensi tidak tercapai.
Khusus perkara Semarang, pasal yang akan diterapkan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat masih perlu menunggu keterangan resmi lebih lanjut dari aparat penegak hukum.
Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Perlu Diperketat
Pengungkapan penimbunan 400.000 liter Solar di Semarang menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi dari hulu hingga hilir.
Pengawasan perlu memastikan volume BBM yang disalurkan melalui jalur resmi benar-benar diterima oleh pengguna yang berhak dan tidak dialihkan untuk kepentingan usaha yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.
Selain penegakan hukum, langkah pencegahan melalui pengawasan transaksi, pemeriksaan dokumen distribusi, serta koordinasi antara pemerintah, badan usaha penyalur, dan aparat penegak hukum juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan sasaran subsidi.
Pemerintah diharapkan dapat mengungkap secara transparan perkembangan penanganan perkara, termasuk asal pasokan, pola pengangkutan, lokasi penimbunan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Penelusuran menyeluruh diperlukan agar penindakan tidak berhenti pada pihak yang menyimpan atau mengangkut BBM, tetapi juga dapat mengungkap kemungkinan keterlibatan jaringan distribusi ilegal yang lebih luas.
Kasus dugaan penimbunan 400 ribu liter Solar bersubsidi di Semarang menjadi ujian bagi pengawasan distribusi energi nasional. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk memastikan BBM subsidi tidak menjadi komoditas perdagangan ilegal, melainkan benar-benar sampai kepada masyarakat dan sektor pengguna yang berhak menerimanya.
