LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia memberikan dampak serius terhadap aktivitas transportasi udara nasional. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 1.673 penerbangan domestik terdampak gangguan kabut asap selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 907 penerbangan terpaksa dibatalkan atau ditunda akibat kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa keselamatan penumpang dan awak pesawat menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional penerbangan. Menurutnya, kabut asap akibat karhutla dapat menurunkan jarak pandang secara signifikan sehingga memengaruhi proses lepas landas maupun pendaratan pesawat di sejumlah bandar udara.
“Kami tidak akan berkompromi terhadap keselamatan. Apabila jarak pandang berada di bawah batas minimum operasional, penerbangan dapat mengalami keterlambatan, pembatalan, penundaan, maupun pengalihan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan penumpang dan awak pesawat,” ujar Lukman dalam keterangannya, sebagaimana dikutip Senin (12/10/2026).
Sebanyak 907 Penerbangan Dibatalkan atau Ditunda
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dari total 1.673 penerbangan yang terdampak karhutla, sebanyak 745 penerbangan mengalami keterlambatan, sedangkan 907 penerbangan masuk kategori pembatalan atau penundaan.
Selain itu, sebanyak 15 penerbangan harus dialihkan ke bandar udara alternatif karena kondisi cuaca dan jarak pandang di bandara tujuan tidak memungkinkan pesawat mendarat dengan aman. Sementara enam penerbangan lainnya terpaksa kembali ke bandar udara asal atau return to base (RTB).
Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kabut asap tidak hanya berdampak pada ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat, tetapi juga memengaruhi kelancaran perjalanan penumpang, konektivitas antardaerah, serta aktivitas distribusi barang melalui transportasi udara.
Secara persentase, kategori pembatalan atau penundaan mencakup sekitar 54,2 persen dari keseluruhan penerbangan terdampak. Sementara keterlambatan mencapai sekitar 44,5 persen, pengalihan penerbangan sekitar 0,9 persen, dan RTB sekitar 0,4 persen.
Wings Air dan Super Air Jet Terdampak, Citilink Catat Keterlambatan Terbanyak
Gangguan penerbangan akibat karhutla melibatkan sejumlah maskapai yang melayani rute domestik, terutama penerbangan antarkota dan wilayah yang memiliki keterbatasan pilihan transportasi alternatif.
Wings Air tercatat mengalami 226 penerbangan yang dibatalkan atau ditunda, menjadikannya maskapai dengan jumlah gangguan tertinggi dalam kategori tersebut. Super Air Jet menyusul dengan 158 penerbangan, sedangkan Citilink mencatat 115 penerbangan yang dibatalkan atau ditunda.
Sementara itu, Citilink menjadi maskapai dengan jumlah keterlambatan terbanyak, yakni mencapai 357 penerbangan. NAM Air menyusul dengan 212 penerbangan yang mengalami keterlambatan.
Selain maskapai tersebut, gangguan akibat kabut asap juga dialami NAM Air dengan 300 penerbangan terdampak, Surya Mataram sebanyak 134 penerbangan, Batik Air 112 penerbangan, Garuda Indonesia 97 penerbangan, TransNusa 94 penerbangan, Lion Air 41 penerbangan, dan Sriwijaya Air 29 penerbangan.
Besarnya jumlah penerbangan yang terdampak menunjukkan bahwa karhutla telah menjadi persoalan yang memengaruhi sistem transportasi udara, terutama pada wilayah yang bergantung pada konektivitas penerbangan domestik.
Bandara di Kalimantan Paling Signifikan Terdampak
Kemenhub mencatat gangguan penerbangan paling signifikan terjadi di sejumlah bandar udara di Kalimantan, yang selama periode pemantauan menghadapi persoalan penurunan jarak pandang akibat kabut asap.
Bandara yang terdampak antara lain Bandara Supadio di Pontianak, Kalimantan Barat; Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya, Kalimantan Tengah; Bandara Iskandar di Pangkalan Bun; serta Bandara H. Asan di Sampit.
Gangguan serupa juga terjadi di Bandara Rahadi Oesman, Ketapang, Kalimantan Barat, dan Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penerbangan harus menunggu perbaikan jarak pandang sebelum memperoleh izin keberangkatan atau pendaratan sesuai ketentuan keselamatan penerbangan.
Bagi wilayah Kalimantan, transportasi udara memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, pelayanan pemerintahan, dan distribusi logistik. Karena itu, gangguan penerbangan yang berlangsung berulang berpotensi menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas masyarakat.
Kabut Asap Juga Ganggu Penerbangan di Sumatera dan Papua
Selain Kalimantan, dampak karhutla terhadap penerbangan turut dirasakan di sejumlah wilayah Sumatera dan Papua.
Di Sumatera, gangguan operasional tercatat terjadi di Bandara Sultan Thaha, Jambi, serta Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan.
Sementara di Papua, sejumlah bandar udara yang terdampak meliputi Bandara Rendani di Manokwari, Bandara Douw Aturure di Nabire, Bandara Torea di Fakfak, Bandara Utarom di Kaimana, Bandara Babo di Teluk Bintuni, serta Bandara Ewer di Asmat.
Gangguan penerbangan di wilayah Papua menjadi perhatian karena transportasi udara merupakan salah satu sarana utama untuk menjangkau daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat dan laut.
Selain kabut asap akibat karhutla, Kemenhub juga mencatat 14 penerbangan dibatalkan selama periode yang sama karena faktor lain, seperti sebaran abu vulkanik Gunung Lewotolok dan Gunung Dukono, angin kencang, serta kebutuhan perawatan pesawat.
Kemenhub Tegaskan Hak Penumpang Wajib Dipenuhi
Di tengah meningkatnya jumlah gangguan penerbangan, Kemenhub mengingatkan seluruh maskapai agar tetap memenuhi hak-hak penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penumpang yang mengalami keterlambatan atau pembatalan penerbangan dapat memperoleh penanganan sesuai penyebab gangguan dan ketentuan yang berlaku, termasuk kompensasi, penjadwalan ulang (reschedule), maupun pengembalian biaya tiket (refund).
Lukman menegaskan bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara telah mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban maskapai dalam memberikan pelayanan kepada penumpang terdampak.
“Kantor Otoritas Bandar Udara kami tugaskan untuk mengawasi pemenuhan hak penumpang di lapangan. Kami tidak akan ragu memberikan sanksi kepada maskapai yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan,” tegasnya.
Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan penumpang memperoleh informasi yang jelas mengenai status penerbangan, pilihan perjalanan alternatif, serta hak pelayanan yang dapat diterima ketika terjadi gangguan operasional.
Keselamatan Penerbangan Tetap Menjadi Prioritas
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memastikan pemantauan terhadap perkembangan karhutla akan terus dilakukan bersama otoritas bandar udara, maskapai penerbangan, dan pemangku kepentingan terkait.
Pemantauan mencakup kondisi jarak pandang, perkembangan kabut asap, kesiapan operasional bandar udara, serta kemungkinan penyesuaian jadwal penerbangan apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan penerbangan berlangsung secara aman.
Lukman mengingatkan bahwa kondisi jarak pandang dapat berubah sewaktu-waktu sehingga masyarakat perlu memastikan status penerbangan sebelum melakukan perjalanan menuju bandar udara.
“Kondisi jarak pandang dapat berubah secara dinamis. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa status penerbangan sebelum berangkat ke bandara,” ujarnya.
Kemenhub menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, keteraturan, dan kelancaran penerbangan tetap menjadi prinsip utama dalam menghadapi dampak karhutla.
Dengan 1.673 penerbangan terdampak dalam waktu kurang dari dua bulan, gangguan kabut asap menunjukkan pentingnya penanganan karhutla secara terpadu. Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran tidak hanya diperlukan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan transportasi udara serta aktivitas perekonomian nasional.
