LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas upaya pemulihan kerugian ribuan korban kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Setelah berhasil mengembalikan dana tahap pertama sebesar Rp229,42 miliar, Kejagung kini mulai menelusuri aset pihak-pihak yang pernah menerima pinjaman dari koperasi tersebut. Langkah ini dilakukan karena nilai kerugian korban yang tercatat mencapai Rp8,06 triliun, sementara dana yang berhasil dipulihkan baru sekitar 2,85 persen.
Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung, Patris Yusrian Jaya, menegaskan bahwa penelusuran tidak hanya dilakukan terhadap aset milik terpidana Henry Surya, tetapi juga diperluas kepada pihak-pihak yang menerima aliran dana dalam bentuk pinjaman. “Kami akan menelusuri juga pihak yang meminjam,” kata Patris dalam kegiatan pengembalian dana korban Indosurya, Selasa (20/10/2026). Penelusuran tersebut diharapkan dapat membuka peluang tambahan untuk mengembalikan uang masyarakat yang selama ini belum dapat dicairkan.
Menurut Patris, Kejagung tetap melanjutkan pelacakan, penyitaan, perampasan, dan pelelangan aset yang berkaitan dengan perkara sesuai ketentuan hukum. Sementara terhadap penerima pinjaman, penelusuran perlu memastikan hubungan hukum, keberadaan kewajiban pembayaran, serta kemungkinan aset yang dapat digunakan untuk pemulihan dana korban. Penerima pinjaman tidak otomatis dapat dinyatakan terlibat tindak pidana, sehingga setiap tindakan hukum harus didasarkan pada bukti dan mekanisme yang sah.
Baru 2,85 Persen Dana Korban Dikembalikan
Besarnya kerugian korban menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan aset Indosurya. Dari total kerugian yang tercatat sekitar Rp8,06 triliun, Kejagung baru menyalurkan Rp229.428.515.741 pada tahap pertama kepada 3.317 korban yang telah melalui proses verifikasi. Dengan demikian, secara perhitungan nominal, masih terdapat selisih sekitar Rp7,83 triliun yang belum terpulihkan. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengembalian dana masih membutuhkan upaya panjang dan berkelanjutan.
Patris menyatakan pihaknya berharap penyaluran dana tidak berhenti pada tahap pertama. Kejagung akan terus mencari sumber pemulihan tambahan agar semakin banyak korban memperoleh pengembalian sesuai haknya. “Sehingga kita harapkan setelah tahap satu ini akan ada tahap dua, akan ada tahap-tahap berikutnya yang memungkinkan kerugian para korban ini dapat diminimalisir,” ujarnya. Meski demikian, belum terdapat kepastian mengenai jumlah dana yang dapat dipulihkan maupun waktu pelaksanaan pembayaran tahap berikutnya.
Gedung Indosurya Center Dilelang Rp129,17 Miliar
Pengembalian dana tahap pertama merupakan bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam perkara Henry Surya yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Arief Indra, menjelaskan bahwa dana sebesar Rp229,42 miliar tersebut ditempatkan dalam rekening penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebelum disalurkan kepada para korban.
Salah satu sumber terbesar dana pemulihan berasal dari hasil pelelangan tanah dan bangunan Gedung Indosurya Center di Jalan M.H. Thamrin Nomor 3, Jakarta Pusat. Aset yang tercatat atas nama PT Sun International Capital tersebut berhasil dilelang senilai sekitar Rp129,17 miliar. Selain itu, dana pemulihan juga berasal dari uang rupiah sekitar Rp39,6 miliar, hasil penukaran 896.988,43 dolar Amerika Serikat menjadi sekitar Rp15,83 miliar, serta pelelangan 48 unit mobil yang menghasilkan sekitar Rp10,4 miliar. Sejumlah sumber aset lainnya turut melengkapi total dana yang tersedia untuk pembayaran tahap pertama.
Dana Disalurkan kepada 3.317 Korban Melalui BSI
Kejagung menyalurkan dana pengembalian melalui transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) ke rekening para korban yang terdaftar pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Proses pembayaran dilakukan berdasarkan data permohonan yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Besaran dana yang diterima masing-masing korban dihitung secara proporsional berdasarkan nilai kerugian yang tercatat, sehingga pengembalian tahap pertama belum berarti seluruh kerugian setiap korban telah dilunasi.
Pemulihan Aset Jadi Ujian Penegakan Hukum
Langkah Kejagung memperluas penelusuran aset menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan keadilan bagi korban kasus Indosurya. Penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus diikuti usaha maksimal untuk mengembalikan kerugian masyarakat. Namun, upaya tersebut harus tetap mengedepankan kepastian hukum, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Dengan nilai kerugian yang belum terpulihkan mencapai sekitar Rp7,83 triliun, pekerjaan Kejagung masih sangat besar. Keberhasilan penanganan kasus Indosurya pada akhirnya tidak hanya diukur dari putusan pengadilan dan banyaknya aset yang disita, tetapi juga dari seberapa besar uang korban benar-benar dapat dikembalikan. Karena itu, masyarakat menantikan langkah konkret Kejagung dalam menelusuri aset tambahan, mempercepat proses pencairan, dan memastikan pengembalian dana dilakukan secara adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
