LINTASNUSANTARANEWS.ID | SIMEULUE- Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Simeulue dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Daerah Irigasi Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue. Proyek tersebut berada di bawah Dinas Pengairan Aceh, Tahun Anggaran 2019.
Berdasarkan siaran pers yang diterima, penyerahan Tahap II dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2026, sekitar pukul 15.30 WIB. Langkah ini dilakukan setelah hasil penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kepala Kejari Simeulue selaku penanggung jawab penuntutan.
Dua Tersangka Ditahan
Dua tersangka yang diserahkan kepada Penuntut Umum adalah:
S, Kepala Desa Sigulai periode 2019-2025.
DS, pegawai negeri sipil (PNS) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh.
Terhadap keduanya dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 7 Oktober hingga 26 Oktober 2026, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Setelah itu, Penuntut Umum akan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari 26 Bidang Menjadi 77 Bidang
Hasil penyidikan menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, khususnya di sekitar lokasi rencana bendung di Desa Sigulai.
Data awal mencatat 26 bidang tanah, terdiri dari 25 bidang milik masyarakat dan 1 bidang tanah desa. Namun dalam pelaksanaannya, jumlah itu berubah menjadi 77 bidang, termasuk perubahan status tanah desa menjadi 32 bidang kepemilikan perseorangan.
Perubahan tersebut diduga dilakukan melalui penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dan dokumen pendukung lain yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen itu kemudian dijadikan dasar untuk penilaian, penetapan pihak yang berhak, hingga pembayaran ganti kerugian atas objek pengadaan tanah.
Ganti Rugi Diduga Salah Sasaran
Akibat dugaan perbuatan tersebut, ganti kerugian yang seharusnya dibayarkan atas satu bidang tanah desa berubah menjadi pembayaran kepada 32 pihak perseorangan yang diduga tidak berhak menerimanya.
Berdasarkan perhitungan ahli, dugaan perbuatan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.219.604.880 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
Catatan Hukum
Kedua tersangka masih berstatus tersangka dan tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses selanjutnya akan bergulir di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.
