LINTASNUSANTARANEWS.ID | PEKAN BARU- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memperketat disiplin dan pengawasan terhadap jajaran jaksa di wilayahnya. Seluruh jaksa diinstruksikan mematuhi Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.
Penguatan pemahaman aturan itu dilakukan lewat Sosialisasi Kode Etik Perilaku Jaksa yang dibuka Kepala Kejati Riau I Dewa Gede Wirajana di Pekanbaru, Rabu (30/9/2026).
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau Zikrullah mengatakan, sosialisasi ini merupakan langkah pimpinan agar seluruh jajaran memahami dan menerapkan kode etik dalam bertugas. “Kegiatan ini diadakan untuk menegaskan kembali bahwa integritas dan Kode Etik Perilaku Jaksa adalah harga mati,” ujarnya kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis (1/10/2026).
Zero Tolerance dan Pengawasan Melekat
Menurut Zikrullah, pimpinan menginstruksikan seluruh jajaran, dari tingkat Kejati hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Riau, menerapkan budaya tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap pelanggaran kode etik.
Setiap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) juga wajib mengoptimalkan pengawasan melekat (waskat) secara berjenjang. Tujuannya memastikan penanganan perkara berjalan profesional, transparan, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Tiga Pilar Perilaku Jaksa
Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Riau Dwi Astuti Beniyati, narasumber utama kegiatan, memaparkan teknis dan substansi Perja Nomor 4 Tahun 2024. Ia menekankan tiga pilar utama perilaku jaksa: integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan.
“Jaksa wajib menjaga integritas dengan memegang teguh kemandirian profesi, bebas dari intervensi, serta menolak keras segala bentuk suap, gratifikasi, maupun janji dalam bentuk apa pun,” tegas Dwi. Ia menambahkan, jaksa juga harus mengedepankan kebijaksanaan dan kepedulian sosial dalam memutus perkara secara proporsional.
Kejati Riau Perketat Disiplin Jaksa: Larang Flexing dan Gratifikasi, Terapkan Zero Tolerance
