LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) mengambil sikap tegas terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai berlambang banteng tersebut memastikan tengah memproses pemecatan Hamenang dari keanggotaan partai.
Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, menyatakan surat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat terhadap Hamenang dijadwalkan diterbitkan pada Senin (19/10/2026).
“Kami lagi proses pemecatan. Hari Senin besok, kami pecat. Hari Senin kami akan keluarkan surat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat ke yang bersangkutan,” tegas Komarudin, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Komarudin, keputusan tersebut merupakan konsekuensi atas dugaan pelanggaran serius yang dilakukan kader, terlebih partai telah berulang kali memberikan peringatan agar pejabat publik tidak menyalahgunakan kekuasaan.
“Karena kami sudah peringatkan tetapi tetap melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang merugikan rakyat,” ujarnya.
PDIP Beri Peringatan Keras kepada Seluruh Kepala Daerah
Komarudin menegaskan bahwa kebijakan pemberantasan korupsi di internal PDI-P tidak boleh berhenti pada pernyataan politik. Setiap kader yang terbukti melanggar ketentuan dan tersangkut perkara korupsi harus menghadapi konsekuensi organisasi.
Ia secara khusus memperingatkan seluruh kader PDI-P yang menduduki jabatan di pemerintahan daerah maupun lembaga legislatif agar tidak memanfaatkan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
“Dan peringatan keras kepada para kepala daerah, baik di eksekutif maupun legislatif dari PDI-P untuk berhati-hati, ketika mereka melakukan tindakan yang sama atau ketangkap korupsi, kita pastikan akan melakukan pemecatan tanpa proses. Kami tidak akan tolerir untuk tindakan-tindakan begitu,” tegasnya.
Komarudin mengungkapkan bahwa DPP PDI-P sebelumnya telah memanggil sejumlah kepala daerah pada 14 September 2026 untuk memberikan peringatan mengenai pentingnya menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi.
Hamenang Wajar Ismoyo disebut termasuk kepala daerah yang mengikuti pemanggilan tersebut. Karena itu, kasus yang kini menjeratnya menjadi perhatian serius pimpinan partai.
Komarudin juga mengingatkan pesan Ketua Umum PDI-P agar seluruh kader memahami bahwa jabatan publik merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sarana memperkaya diri.
“Ibu ketua umum juga selalu mengingatkan kader-kader, baik di eksekutif maupun legislatif untuk menjauhkan diri dari korupsi. Karena mereka bertugas di situ untuk melayani rakyat, bukan mengumpulkan kekayaan dari hasil korupsi. Berkeringat untuk mendirikan usaha boleh, tetapi jangan dari hasil korupsi,” katanya.
KPK Ungkap Dugaan Suap BPK hingga Setoran OPD dan BUMD
Sikap tegas DPP PDI-P tersebut menyusul penetapan Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat (16/10/2026).
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis (15/10/2026), terkait dugaan praktik suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, KPK mendalami sejumlah dugaan penyimpangan, termasuk pengondisian pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penerimaan uang dari kontraktor proyek pemerintah, serta dugaan setoran rutin dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Selain Hamenang, dua orang lainnya juga disebut telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dan pihak swasta dari PT MWC, Muhammad Amin Wahyu Utomo.
Dugaan keterlibatan berbagai unsur dalam perkara tersebut menjadi perhatian karena menyangkut integritas pengawasan keuangan negara, pengelolaan proyek pemerintah, dan penggunaan anggaran daerah.
Meski telah berstatus tersangka, seluruh pihak yang terjerat perkara tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil serta harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Integritas Partai Diuji, Korupsi Tak Boleh Dilindungi Kekuasaan
Langkah DPP PDI-P memproses pemecatan Hamenang menjadi ujian terhadap konsistensi penegakan disiplin dan integritas kader di lingkungan partai politik.
Pernyataan Komarudin juga mengirimkan pesan bahwa jabatan kepala daerah tidak dapat dijadikan alasan untuk memperoleh perlindungan politik ketika seorang kader menghadapi proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi.
Namun, sanksi organisasi dan proses pidana merupakan dua mekanisme berbeda. Pemecatan dari partai tidak serta-merta mengakhiri perkara hukum ataupun menggantikan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan.
Karena itu, pengusutan dugaan suap, gratifikasi, dan setoran dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tetap harus dilakukan secara transparan, profesional, dan menyeluruh.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana dugaan penyimpangan tersebut memengaruhi pengelolaan anggaran, pelaksanaan proyek pembangunan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
DPP PDI-P telah menyatakan sikap tanpa toleransi terhadap kader yang tersangkut korupsi. Kini, ketegasan itu menunggu realisasi melalui keputusan resmi pemecatan, sementara proses hukum di KPK harus terus berjalan tanpa intervensi politik.
