LINTASNUSANTARANEWS.ID | BEKASI- Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan korupsi pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang diperkirakan berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp2 triliun. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kembali memeriksa dua saksi dari perusahaan swasta PT Foster Oil & Energy untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasional (KSO) migas yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Dua saksi yang diperiksa masing-masing berinisial HIS dan HR. Keterangan keduanya diperlukan untuk mendalami pelaksanaan kerja sama, menelusuri aliran transaksi, serta memperkuat alat bukti dalam penyidikan perkara tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut.
“Tim penyidik memeriksa HIS dan HR dari Foster Oil & Energy,” ujar Anang dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Pemeriksaan tersebut merupakan kelanjutan dari serangkaian tindakan penyidikan yang sebelumnya dilakukan Kejagung, termasuk penggeledahan sejumlah kantor perusahaan dan instansi pemerintah di Jakarta serta Kota Bekasi.
Kantor Perusahaan hingga Instansi Pemkot Bekasi Digeledah
Dalam pengembangan perkara ini, tim Jampidsus telah melakukan penggeledahan sejak September 2026 di sejumlah lokasi yang diduga menyimpan dokumen dan informasi berkaitan dengan kerja sama pengelolaan migas.
Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah kantor PT Foster Oil & Energy di kawasan Sampoerna Strategic, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.
Penggeledahan juga dilakukan di sejumlah kantor Pemerintah Kota Bekasi, meliputi Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Setda, Dinas Lingkungan Hidup, serta Badan Pendapatan Daerah.
Selain itu, penyidik turut menggeledah kantor PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi, badan usaha milik daerah yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan migas dalam perkara tersebut.
Langkah itu dilakukan untuk memperoleh dokumen administrasi, catatan transaksi, serta barang bukti elektronik yang berkaitan dengan pelaksanaan KSO migas sepanjang periode 2009–2024.
Seluruh temuan tersebut menjadi bahan pendalaman untuk menelusuri proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kerja sama, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya migas daerah.
Kejagung Dalami Dugaan Pelanggaran Prosedur dan Perizinan
Perkara ini berkaitan dengan kerja sama pengelolaan sumur-sumur migas antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP yang dalam pelaksanaannya melibatkan sejumlah entitas swasta.
Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam mekanisme kerja sama, termasuk proses penunjukan perusahaan pelaksana serta pemenuhan ketentuan administrasi dan perizinan.
Salah satu aspek yang didalami adalah dugaan pelaksanaan kerja sama tanpa melalui prosedur persetujuan yang semestinya dari pihak berwenang.
“Ada penyimpangan, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua dan tidak melibatkan izin baik ke DPR maupun ke Kementerian ESDM,” tegas Anang saat menjelaskan konstruksi perkara.
Kejagung juga mendalami dugaan keterlibatan perusahaan pelaksana yang baru dibentuk dalam rangkaian kerja sama tersebut.
Penyidik perlu memastikan apakah proses penunjukan mitra, penyusunan perjanjian, pelaksanaan kegiatan operasional, dan pembagian hasil telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan pelanggaran prosedur tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan untuk mengidentifikasi pihak yang mengambil keputusan dan pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kerja sama migas.
Potensi Kerugian Negara Ditaksir Rp2 Triliun
Besarnya nilai perkara menjadi perhatian serius karena dugaan penyimpangan disebut tidak hanya berdampak pada keuangan BUMD Kota Bekasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi keuangan PT Pertamina EP.
Berdasarkan informasi awal yang disampaikan dalam penanganan perkara, potensi kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp2 triliun.
Meski demikian, angka tersebut masih perlu dibedakan dari nilai kerugian negara yang telah dihitung dan ditetapkan melalui proses pemeriksaan resmi oleh lembaga yang berwenang.
Penyidikan juga diarahkan untuk mengungkap bagaimana mekanisme kerja sama selama periode 2009–2024 dijalankan, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan, pengawasan, dan penerimaan hasil usaha migas.
Perkara ini sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Namun, sejak Agustus 2026, penanganannya diambil alih oleh Jampidsus Kejagung untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.
Kejagung Pastikan Penyidikan Profesional dan Independen
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme, independensi, serta prinsip akuntabilitas.
“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” jelas Anang.
Pemeriksaan HIS dan HR diharapkan dapat membantu penyidik memperjelas hubungan antara pihak perusahaan swasta, BUMD Kota Bekasi, serta entitas lain yang terlibat dalam pelaksanaan KSO migas.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap bukti dan keterangan saksi untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Belum ada informasi dalam keterangan yang tersedia mengenai penetapan tersangka baru maupun rincian hasil penghitungan kerugian negara secara final.
Pengusutan dugaan korupsi migas Kota Bekasi ini menjadi ujian penting bagi transparansi pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola kerja sama antara BUMD, perusahaan negara, serta pihak swasta.
Dengan nilai potensi kerugian yang mencapai triliunan rupiah dan rentang kerja sama selama 15 tahun, penyidikan Kejagung diharapkan mampu mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan, menelusuri pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan pengelolaan kekayaan negara berjalan sesuai hukum dan kepentingan publik.
