LINTASNUSANTARANEWS.ID | SABANG- Pertumbuhan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Aceh menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan mencapai 11,05 persen pada triwulan III-2026. Namun, di balik pertumbuhan dua digit tersebut, Bank Indonesia (BI) mengingatkan adanya risiko terhadap kualitas pembiayaan karena rasio kredit bermasalah masih berada di atas 4 persen dan mendekati ambang kewaspadaan perbankan sebesar 5 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengungkapkan bahwa rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pembiayaan UMKM di Aceh tercatat sebesar 4,06 persen pada triwulan III-2026. Angka tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan triwulan II-2026 yang mencapai 4,39 persen, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pembiayaan yang bebas dari risiko.
“Jadi kondisi UMKM, pembiayaan ke UMKM cukup baik, walaupun itu masih di 4 persen. Cukup riskan,” ujar Agus dalam kegiatan Focus Group Discussion Bank Indonesia di Sabang, Aceh, Kamis (5/11/2026).
Menurut Agus, pertumbuhan pembiayaan yang relatif tinggi memperlihatkan bahwa sektor UMKM masih menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi Aceh. Namun, peningkatan penyaluran dana harus diimbangi dengan kemampuan pelaku usaha menjaga arus kas dan memenuhi kewajiban pembayaran kepada lembaga keuangan.
Kredit Bermasalah Turun, tetapi Risiko Belum Hilang
Data BI Aceh menunjukkan rasio NPL UMKM turun sebesar 0,33 poin persentase, dari 4,39 persen pada triwulan II menjadi 4,06 persen pada triwulan III-2026.
Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dari sisi indikator kualitas pembiayaan. Namun, posisi NPL yang masih berada di atas 4 persen menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap kemampuan pembayaran sebagian debitur UMKM.
Dalam pengawasan perbankan, rasio NPL sebesar 5 persen merupakan salah satu ambang penting yang digunakan untuk menilai tingkat risiko kredit bermasalah.
Dengan posisi NPL UMKM Aceh sebesar 4,06 persen, jaraknya terhadap ambang tersebut tinggal 0,94 poin persentase.
Kondisi ini menjadi perhatian karena gangguan terhadap kegiatan usaha, penurunan pendapatan, maupun perubahan kemampuan pembayaran debitur dapat memengaruhi kualitas portofolio pembiayaan.
Meski demikian, angka NPL tersebut tidak berarti seluruh UMKM di Aceh mengalami kesulitan keuangan. Indikator tersebut menggambarkan proporsi pembiayaan bermasalah dalam portofolio yang diukur.
UMKM Kuasai 25,67 Persen Pembiayaan Perbankan Aceh
Selain mencatat pertumbuhan dua digit, pembiayaan UMKM juga memiliki porsi cukup besar dalam struktur pembiayaan perbankan di Aceh.
Agus menyebutkan, kontribusi pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan di provinsi tersebut mencapai 25,67 persen.
Artinya, sekitar seperempat dari total pembiayaan yang tercatat dalam data tersebut disalurkan kepada sektor UMKM.
Besarnya porsi ini menunjukkan pentingnya keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam aktivitas intermediasi perbankan di Aceh.
UMKM memiliki peran dalam kegiatan perdagangan, jasa, pertanian, industri rumah tangga, serta berbagai sektor usaha produktif lainnya.
Karena itu, kemampuan sektor UMKM menjaga keberlangsungan usaha tidak hanya berkaitan dengan pendapatan para pelaku usaha, tetapi juga memengaruhi kualitas pembiayaan lembaga keuangan.
Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi akan memberikan manfaat lebih besar apabila diikuti peningkatan produktivitas, perluasan pasar, dan kemampuan usaha menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.
BI Soroti Dampak Bencana terhadap Kemampuan Membayar Kredit
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian BI Aceh adalah dampak bencana terhadap kelangsungan usaha masyarakat.
Agus mengungkapkan bahwa sejumlah pelaku UMKM di Aceh terdampak bencana sehingga sebagian di antaranya terpaksa menghentikan kegiatan usaha.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha memperoleh pendapatan dan memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.
Bagi usaha berskala kecil, gangguan operasional dapat menimbulkan tekanan keuangan karena keterbatasan modal kerja, cadangan kas, dan kemampuan memulihkan aktivitas produksi maupun perdagangan.
Apabila kegiatan usaha berhenti dalam waktu lama, risiko keterlambatan pembayaran kredit juga berpotensi meningkat.
Situasi inilah yang menjadi salah satu alasan BI Aceh menilai kualitas pembiayaan UMKM perlu terus dipantau, meskipun rasio NPL pada triwulan III menunjukkan penurunan.
Relaksasi Kredit Bisa Memengaruhi Gambaran Risiko Sebenarnya
Agus juga menyoroti keberadaan kebijakan relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak bencana.
Menurutnya, masa berlaku relaksasi perlu diperhatikan karena kebijakan tersebut dapat memengaruhi gambaran kualitas pembiayaan yang tercermin dalam data perbankan.
“Kami belum tahu relaksasi dari OJK sampai berapa lama. Ini masih nanti kita akan dalami lagi sampai kapan relaksasi,” kata Agus.
Relaksasi kredit pada prinsipnya dapat memberikan ruang bagi debitur terdampak untuk menyesuaikan kewajiban pembayaran berdasarkan ketentuan dan persetujuan lembaga keuangan.
Namun, dampaknya terhadap klasifikasi kualitas pembiayaan bergantung pada bentuk restrukturisasi dan aturan yang berlaku.
Karena itu, penurunan NPL belum tentu sepenuhnya mencerminkan pulihnya kemampuan pembayaran seluruh debitur.
Agus mengkhawatirkan adanya risiko yang belum terlihat secara menyeluruh selama kebijakan relaksasi masih berlangsung.
“Takutnya ini relaksasi berarti aslinya lebih tinggi sebenarnya, karena memang ada relaksasi karena bencana yang kemarin. Memang banyak UMKM yang tutup,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan bentuk kewaspadaan BI terhadap potensi perubahan kualitas pembiayaan setelah masa relaksasi berakhir, bukan kesimpulan bahwa angka NPL yang dilaporkan tidak benar.
Berakhirnya Relaksasi Perlu Diantisipasi
Kekhawatiran BI Aceh menunjukkan pentingnya mengantisipasi kondisi debitur ketika masa relaksasi kredit berakhir.
Pelaku UMKM yang telah kembali menjalankan kegiatan usaha mungkin memiliki kemampuan lebih baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
Namun, bagi pelaku usaha yang belum pulih, berakhirnya masa keringanan dapat menimbulkan tekanan tambahan terhadap arus kas.
Karena itu, diperlukan pemetaan terhadap kondisi usaha, kemampuan pembayaran, dan kebutuhan pemulihan masing-masing debitur.
Lembaga keuangan juga perlu melakukan penilaian risiko secara cermat agar kebijakan pembiayaan tetap mendukung pemulihan ekonomi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Di sisi lain, kepastian mengenai masa berlaku dan persyaratan relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi informasi penting bagi pelaku usaha maupun perbankan.
BI Aceh Perkuat Pendampingan dan Akses Pembiayaan UMKM
Untuk menjaga keberlanjutan usaha dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM, Bank Indonesia Aceh menjalankan sejumlah program penguatan kapasitas pelaku usaha.
Salah satunya melalui kegiatan business matching atau pertemuan bisnis yang mempertemukan pelaku UMKM dengan calon mitra usaha maupun pihak yang dapat mendukung pengembangan bisnis.
Program tersebut diharapkan membantu UMKM memperluas jaringan pemasaran, membuka peluang kerja sama, dan meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan.
BI Aceh juga memanfaatkan basis data UMKM untuk melakukan pemetaan terhadap karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha.
Melalui pendekatan tersebut, pendampingan dapat diarahkan berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing kelompok usaha.
Pendampingan yang tepat sasaran menjadi penting karena kebutuhan UMKM tidak selalu sama. Sebagian pelaku usaha membutuhkan tambahan modal kerja, sementara yang lain memerlukan penguatan manajemen keuangan, pemasaran, atau peningkatan kapasitas produksi.
Dengan demikian, dukungan terhadap UMKM tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pembiayaan, tetapi juga pada kemampuan usaha berkembang secara berkelanjutan.
Pertumbuhan Kredit Harus Diikuti Perbaikan Kualitas Usaha
Pertumbuhan pembiayaan UMKM Aceh sebesar 11,05 persen menunjukkan masih adanya aktivitas penyaluran dana yang cukup kuat kepada sektor usaha masyarakat.
Namun, indikator tersebut perlu dibaca bersama rasio NPL sebesar 4,06 persen agar perkembangan pembiayaan dapat dinilai secara lebih menyeluruh.
Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi tidak selalu berarti seluruh pelaku usaha berada dalam kondisi keuangan yang sehat.
Sebaliknya, penurunan rasio kredit bermasalah juga perlu dianalisis bersama perkembangan restrukturisasi, pemulihan usaha, dan kemampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran.
Karena itu, penguatan literasi keuangan, manajemen usaha, akses pasar, serta pemanfaatan pembiayaan produktif menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pertumbuhan UMKM.
Pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan terkait juga memiliki peran dalam mendukung pemulihan usaha yang terdampak bencana.
BI Ingatkan Pentingnya Kewaspadaan terhadap Risiko Pembiayaan
Data triwulan III-2026 memperlihatkan dua perkembangan penting dalam sektor UMKM Aceh.
Di satu sisi, pembiayaan masih tumbuh sebesar 11,05 persen dengan porsi mencapai 25,67 persen dari total pembiayaan di Aceh.
Di sisi lain, rasio kredit bermasalah sebesar 4,06 persen menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan tetap membutuhkan perhatian, terutama dengan adanya pelaku usaha terdampak bencana dan kebijakan relaksasi kredit.
Peringatan BI Aceh menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembiayaan UMKM tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan pelaku usaha mempertahankan kegiatan bisnis dan membayar kewajibannya secara berkelanjutan.
Dengan penguatan pendampingan, perluasan akses pasar, serta pengawasan risiko yang lebih terarah, pertumbuhan pembiayaan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pemulihan dan penguatan ekonomi Aceh.
