LINTASNUSANTARANEWS.ID | MEULABOH- Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan praktik penjualan LPG bersubsidi 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Bersama jajaran Polres Aceh Barat, ia turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik penjualan, termasuk kawasan Pasar Bina Usaha, Meulaboh, Sabtu (7/11/2026).
Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya keluhan masyarakat mengenai harga LPG bersubsidi yang dilaporkan mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap agen maupun pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran distribusi dan penjualan gas bersubsidi.
Dalam sidak tersebut, Bupati Tarmizi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Kasat Reskrim, serta tim gabungan dari sejumlah instansi pemerintah daerah. Kehadiran unsur kepolisian dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Harga LPG Rp40 Ribu Jadi Sorotan
Bupati Tarmizi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, tim menemukan LPG 3 kilogram dijual dengan harga sekitar Rp20.000 per tabung. Namun, pemerintah daerah juga menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penjualan dengan harga jauh lebih tinggi.
“Kita turun untuk merespons keluhan masyarakat. Memang tadi ditemukan harga sekitar Rp20.000, tetapi ada laporan penjualan di atas Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung,” kata Tarmizi.
Menurutnya, perbedaan harga yang cukup besar tersebut harus ditelusuri agar masyarakat tidak dirugikan, terutama kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang menjadi sasaran penggunaan LPG bersubsidi.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan apakah penjualan yang dilaporkan terjadi pada pangkalan resmi, agen, atau tingkat pengecer, mengingat ketentuan HET dan mekanisme pengawasan dapat berbeda berdasarkan jalur distribusinya.
Kasus Viral Berujung Pemutusan Kerja Sama
Tarmizi mengungkapkan, sebelumnya terdapat laporan penjualan LPG 3 kilogram seharga Rp40.000 per tabung yang sempat viral di media sosial.
Laporan tersebut disebut disertai rekaman sebagai bukti awal dugaan pelanggaran. Pemerintah kemudian menindaklanjutinya hingga dilakukan pemutusan kerja sama terhadap pihak penyalur yang bersangkutan.
Akibat tindakan tersebut, pihak yang dimaksud tidak lagi diperbolehkan menjalankan penjualan LPG melalui kerja sama distribusi yang telah dihentikan.
Langkah ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha penyalur LPG bersubsidi agar tidak memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar ketentuan.
Meski demikian, pemutusan kerja sama distribusi perlu dibedakan dari pencabutan izin usaha secara administratif. Setiap sanksi harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan aturan yang berlaku.
Polisi Dilibatkan, Pengawasan Dilakukan Secara Tertutup
Bupati Tarmizi menegaskan bahwa kegiatan pengawasan tidak akan berhenti pada sidak terbuka. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama kepolisian juga akan melakukan pemantauan secara tertutup untuk memastikan praktik transaksi LPG di lapangan berlangsung sesuai ketentuan.
Pengawasan tersebut diperlukan agar petugas dapat memperoleh bukti yang memadai apabila ditemukan dugaan pelanggaran harga maupun penyimpangan distribusi.
“Jika ditemukan bukti penjualan di atas ketentuan, tentu akan kita tindak sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Tarmizi.
Keterlibatan kepolisian diharapkan dapat memperkuat penanganan dugaan pelanggaran, khususnya apabila ditemukan unsur penimbunan, penyalahgunaan distribusi, atau tindak pidana lainnya.
Namun, penindakan hukum tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian, bukan semata-mata laporan harga yang beredar di masyarakat.
Keuchik Diminta Ikut Awasi Distribusi LPG
Selain melibatkan kepolisian dan instansi pemerintah, Tarmizi meminta para keuchik serta aparatur gampong ikut berperan aktif dalam mengawasi distribusi LPG bersubsidi di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pengawasan di tingkat gampong penting karena aparatur setempat memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan dapat mengetahui kondisi pasokan maupun harga penjualan.
Keterlibatan pemerintah gampong juga diharapkan mempercepat penyampaian informasi apabila terjadi kelangkaan, dugaan penimbunan, atau penjualan dengan harga tidak wajar.
Tarmizi mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kepada pemerintah daerah, Satpol PP, maupun kepolisian.
“Kami minta masyarakat segera melapor jika menemukan penjualan LPG dengan harga tidak wajar, jangan hanya melalui media sosial, agar bisa langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.
Laporan masyarakat akan lebih mudah ditindaklanjuti apabila dilengkapi informasi mengenai lokasi penjualan, waktu transaksi, harga yang dibayarkan, serta bukti pendukung yang diperoleh secara sah.
LPG Bersubsidi Harus Tepat Sasaran
LPG 3 kilogram merupakan komoditas energi bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok pengguna tertentu sesuai ketentuan pemerintah.
Karena itu, pengawasan distribusi tidak hanya menyangkut harga jual, tetapi juga ketersediaan pasokan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Penyimpangan dalam rantai distribusi dapat menyebabkan masyarakat yang berhak menerima subsidi justru harus membeli LPG dengan harga lebih tinggi.
Kondisi tersebut berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha mikro, terutama ketika harga berbagai kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan.
Pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu memastikan penyaluran LPG berjalan transparan, stok tersedia secara memadai, dan harga di pangkalan resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Harga Cabai Merah Juga Dipantau, Capai Rp70 Ribu per Kilogram
Selain memeriksa penjualan LPG bersubsidi, rombongan Bupati Aceh Barat turut memantau harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha, Meulaboh.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai merah, yang berdasarkan hasil pemantauan dijual pada kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
Harga tersebut menjadi bagian dari informasi kondisi pasar yang diperoleh tim gabungan saat melakukan sidak.
Pemantauan harga kebutuhan pokok diperlukan untuk mengetahui perkembangan harga di tingkat konsumen sekaligus mengidentifikasi kemungkinan gangguan pasokan.
Namun, untuk memastikan apakah harga cabai mengalami kenaikan signifikan, diperlukan data pembanding dari periode sebelumnya.
Bupati Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Penyalur Nakal
Sidak yang dilakukan Bupati Tarmizi bersama jajaran Polres Aceh Barat menjadi langkah pengawasan terhadap penjualan LPG bersubsidi di wilayah Meulaboh dan sekitarnya.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa penyalur yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai tindakan administratif maupun sanksi lainnya sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Penjualan LPG 3 kilogram hingga Rp40.000 per tabung yang dilaporkan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih ketika kebutuhan energi rumah tangga harus tetap terjangkau bagi kelompok penerima subsidi.
Melalui pengawasan bersama kepolisian, pemerintah gampong, dan partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap penyimpangan distribusi dapat dicegah serta harga LPG bersubsidi tetap terkendali.
Tarmizi juga menegaskan pentingnya laporan langsung dari masyarakat agar setiap dugaan pelanggaran dapat segera diperiksa dan ditindaklanjuti.
