LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Pemerintah Aceh mempercepat penataan dan verifikasi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan menyusul temuan data mengenai puluhan ribu hektare lahan yang dilaporkan belum dimanfaatkan secara optimal. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan lahan perkebunan berjalan sesuai ketentuan, meningkatkan produktivitas, memberikan kepastian hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan.
Berdasarkan salah satu data pemanfaatan HGU yang dipaparkan dalam pembahasan, dari total 298.465 hektare areal HGU di Aceh, sebanyak 229.745 hektare telah dimanfaatkan, sedangkan 68.720 hektare lainnya dilaporkan belum dimanfaatkan. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah karena memerlukan pendalaman mengenai kondisi lapangan, status administrasi, dan faktor yang memengaruhi pemanfaatan lahan.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat tindak lanjut penataan dan verifikasi HGU yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Banda Aceh, Senin (26/10/2026). Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT., M.T., serta dihadiri jajaran Distanbun Aceh, Badan Pertanahan Nasional (BPN), tim HGU Pemerintah Aceh, Biro Perekonomian Setda Aceh, staf khusus Gubernur, dan unsur terkait lainnya.
Pemerintah Aceh Evaluasi Ratusan HGU
Berdasarkan data Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh tahun 2026 yang turut dibahas, tercatat 453 HGU dengan luas keseluruhan 345.902,67 hektare.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 HGU dengan luas sekitar 56.901 hektare dilaporkan akan berakhir pada 2026. Sementara itu, 31 HGU dengan luas 37.585,51 hektare tercatat akan berakhir dalam periode 2026–2030.
Data tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi untuk memastikan kepastian status hak, kesesuaian penggunaan lahan, serta pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan.
Namun, pemerintah masih harus menyelaraskan perbedaan cakupan data administrasi HGU dan data pemanfaatan lahan agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penentuan kebijakan.
Penataan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, yang mendorong pengelolaan sumber daya alam dan investasi perkebunan agar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Perbedaan Data Lahan Jadi Perhatian
Dalam rapat tersebut, T. Robby Irza mengapresiasi kerja tim yang telah menyelesaikan verifikasi lapangan tahap pertama terhadap 20 perusahaan pemegang HGU.
Meski demikian, ia menekankan perlunya penyempurnaan laporan dan penyelarasan data sebelum hasil pemeriksaan dijadikan dasar analisis maupun rekomendasi kebijakan.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah perbedaan data luas lahan yang belum dimanfaatkan.
Data pada dashboard dilaporkan menunjukkan angka sekitar 68.000 hektare, sedangkan data yang disampaikan Distanbun Aceh berada pada kisaran 29.000 hektare.
Perbedaan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah disebabkan oleh cakupan pendataan, metode penghitungan, klasifikasi pemanfaatan lahan, atau faktor administratif lainnya.
Karena itu, angka 68.720 hektare belum dapat diperlakukan sebagai hasil verifikasi final seluruh instansi sebelum proses penyelarasan selesai dilakukan.
Robby mendorong normalisasi data hasil verifikasi lapangan dengan data dashboard dapat diselesaikan paling lambat akhir Oktober 2026.
Tim juga diminta menyusun laporan yang tidak hanya berbentuk tabel, tetapi dilengkapi uraian mengenai kondisi lapangan, temuan, kendala, serta persoalan pada masing-masing perusahaan.
Sebanyak 20 Perusahaan Masuk Evaluasi Awal November
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Ir. Azanuddin Kurnia, meminta agar laporan tertulis hasil verifikasi tahap pertama segera dirampungkan.
Laporan tersebut akan menjadi bahan pembahasan teknis atau desk study terhadap 20 perusahaan yang dijadwalkan berlangsung pada awal November 2026.
Melalui tahapan itu, tim akan mencocokkan data administrasi, informasi spasial, dan hasil pemeriksaan lapangan sebelum menyusun rekomendasi penataan HGU.
Evaluasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan yang memerlukan tindak lanjut, termasuk kesesuaian penggunaan tanah, batas areal, masa berlaku hak, serta kewajiban perusahaan terhadap masyarakat.
Pemerintah Aceh menargetkan rekomendasi awal dapat diselesaikan pada akhir November, sebelum dilakukan pematangan hasil pada pertengahan Desember 2026.
Verifikasi Perusahaan Lain Berjalan Bersamaan
Azanuddin Kurnia menjelaskan bahwa penataan HGU tidak akan berhenti pada 20 perusahaan yang telah menjalani verifikasi tahap pertama.
Menurutnya, pemerintah masih merencanakan kunjungan lapangan terhadap perusahaan lain yang masuk dalam agenda penataan berikutnya.
Pelaksanaan verifikasi lanjutan diupayakan berjalan bersamaan dengan proses analisis hasil pemeriksaan tahap pertama.
Dengan demikian, tim tidak harus menunggu seluruh rekomendasi tahap awal selesai sebelum kembali melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan lainnya.
Azanuddin menegaskan bahwa setiap tahapan penataan akan dijalankan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan tanpa mengabaikan ketelitian pemeriksaan maupun keabsahan data.
BPN Diminta Percepat Dukungan Data Spasial
Selain laporan lapangan, ketersediaan data spasial menjadi kebutuhan penting dalam penataan HGU.
Pemerintah Aceh mendorong percepatan penyerahan data spasial dari BPN kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.
Data dalam format shapefile atau SHP diperlukan untuk mendukung analisis menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS).
Melalui analisis tersebut, tim dapat mencocokkan batas areal HGU, luas lahan, dan informasi pemanfaatan dengan hasil pemeriksaan lapangan.
Pemerintah juga membahas kebutuhan kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan verifikasi serta kemungkinan koordinasi dengan instansi perpajakan mengenai kepatuhan perusahaan sesuai kewenangan masing-masing.
Kewajiban Kebun Plasma Masyarakat Turut Disorot
Penataan HGU juga diarahkan untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan terhadap masyarakat sekitar.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah fasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau kebun plasma sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut, kebutuhan kebun masyarakat diperkirakan mencapai sekitar 11.380,2 hektare, berdasarkan data dan dasar perhitungan yang dibahas.
Angka tersebut masih memerlukan pendalaman untuk memastikan perusahaan yang memiliki kewajiban, luas areal yang menjadi dasar perhitungan, serta realisasi pelaksanaannya.
Pemerintah Aceh menilai bahwa penataan HGU harus memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat, bukan hanya menyangkut kepastian administrasi perusahaan.
Pemenuhan kewajiban kebun masyarakat diharapkan dapat memperkuat pemerataan manfaat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan warga sekitar perkebunan, dan mengurangi potensi persoalan antara perusahaan dan masyarakat.
Lahan Belum Dimanfaatkan Tidak Otomatis Menjadi Tanah Telantar
Dalam proses penataan, pemerintah juga perlu membedakan antara lahan yang belum dimanfaatkan berdasarkan hasil pendataan dan tanah yang secara hukum dapat ditetapkan sebagai tanah telantar.
Lahan yang belum dimanfaatkan tidak otomatis kehilangan status haknya atau dapat langsung dialihkan kepada pihak lain.
Penentuan status tanah telantar harus melalui tahapan pemeriksaan, evaluasi, dan prosedur hukum oleh instansi yang berwenang.
Karena itu, penataan HGU perlu mempertimbangkan kondisi faktual, kewajiban pemegang hak, persoalan sengketa, serta ketentuan pertanahan yang berlaku.
Pendekatan berbasis data dan hukum diperlukan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Target Rekomendasi Akhir Tahun 2026
Pemerintah Aceh menargetkan proses analisis terhadap 20 perusahaan mulai berlangsung pada awal November 2026, dengan penyusunan rekomendasi awal diharapkan selesai pada akhir bulan tersebut.
Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan dimatangkan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif pada pertengahan Desember 2026.
Pemerintah juga mulai mempertimbangkan kebutuhan dukungan anggaran pada 2027, termasuk kemungkinan pengukuran lanjutan terhadap areal perusahaan yang memerlukan pendalaman.
Percepatan penataan HGU menjadi langkah penting Pemerintah Aceh untuk memastikan pengelolaan lahan perkebunan berlangsung lebih transparan, produktif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan masih terdapat data puluhan ribu hektare lahan yang dilaporkan belum dimanfaatkan, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh ketepatan verifikasi, penyelarasan data antarinstansi, serta keberanian pemerintah menindaklanjuti temuan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Melalui evaluasi 20 perusahaan pada awal November dan rencana pemeriksaan lapangan lanjutan, Pemerintah Aceh berharap penataan HGU tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat kepastian hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.
