LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Pemerintah pusat membuka peluang bagi PT Aneka Tambang Tbk. (Antam/ANTM) untuk mengelola kawasan pertambangan emas seluas 275,36 hektare di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Rencana tersebut muncul setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan wilayah pertambangan yang sebelumnya dikelola PT Kristalin Eka Lestari.
Penertiban dilakukan pada Kamis (22/10/2026), sebagai bagian dari langkah pemerintah memperkuat pengawasan, menegakkan ketentuan hukum, serta menata kembali pengelolaan sumber daya mineral di kawasan hutan.
Kawasan tambang yang telah ditertibkan tersebut direncanakan berada dalam penguasaan negara sebelum pengelolaannya dialihkan kepada Antam, perusahaan pertambangan milik negara yang bergerak dalam pengelolaan berbagai komoditas mineral, termasuk emas.
Dalam rencana pemerintah, Antam diproyeksikan menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai operator pertambangan dan investor yang akan mendukung pengembangan potensi emas di kawasan tersebut.
Namun, pengalihan pengelolaan masih berada pada tahap rencana. Belum terdapat kepastian mengenai waktu penyerahan, nilai investasi, mekanisme perizinan, maupun jadwal dimulainya kegiatan pertambangan.
Menhan Sjafrie Pimpin Penertiban Tambang
Penertiban kawasan pertambangan di Distrik Makimi dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH.
Dalam kegiatan tersebut, Sjafrie didampingi Wakil Menteri Pertahanan Jenderal TNI Richard Tampubolon, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, serta Gubernur Papua Tengah.
Kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengawasan aktivitas pertambangan dan penguasaan sumber daya alam di Papua.
Kementerian Pertahanan menyampaikan bahwa penertiban merupakan bagian dari upaya pemerintah menghentikan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
“Penertiban tambang ilegal terus dilanjutkan meski menghadapi perlawanan,” demikian keterangan Kementerian Pertahanan melalui akun Instagram resminya, sebagaimana dikutip Jumat (23/10/2026).
Penertiban tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Izin PT Kristalin Eka Lestari Dicabut
Sebelum penertiban dilakukan, pemerintah terlebih dahulu mencabut izin usaha pertambangan PT Kristalin Eka Lestari pada 12 Oktober 2026.
Pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari proses penataan status hukum kawasan pertambangan sebelum pemerintah mengambil langkah penguasaan dan penertiban secara langsung.
Melalui tindakan ini, pemerintah berupaya memastikan pemanfaatan kawasan tambang berlangsung sesuai dengan ketentuan perizinan, tata kelola kawasan hutan, dan peraturan pertambangan yang berlaku.
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa penertiban kawasan pertambangan tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga bertujuan memastikan sumber daya alam memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Langkah ini menegaskan kehadiran negara dalam menegakkan hukum, menjaga kedaulatan sumber daya alam, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat Papua,” tulis Kementerian Pertahanan.
Antam Berpeluang Perluas Portofolio Tambang Emas
Rencana penyerahan pengelolaan kawasan tambang kepada Antam berpotensi menjadi peluang ekspansi bagi emiten pertambangan berkode saham ANTM tersebut.
Apabila terealisasi, tambahan wilayah seluas 275,36 hektare dapat memperluas portofolio aset pertambangan emas perusahaan.
Namun, luas wilayah pertambangan tidak dapat langsung disamakan dengan besarnya cadangan emas yang dapat diproduksi.
Untuk mengetahui nilai ekonomi kawasan tersebut, diperlukan kajian geologi, eksplorasi, estimasi sumber daya dan cadangan, serta studi kelayakan teknis dan finansial.
Hingga kini, belum tersedia informasi resmi mengenai kandungan emas, jumlah cadangan yang dapat ditambang, kapasitas produksi, maupun nilai investasi yang diperlukan untuk mengembangkan kawasan tersebut.
Dengan demikian, potensi kontribusi tambang di Nabire terhadap pendapatan dan laba Antam belum dapat dihitung secara pasti.
Pengalihan Pengelolaan Masih Menunggu Kepastian
Selain aspek potensi sumber daya, pemerintah masih perlu memastikan mekanisme hukum pengalihan kawasan pertambangan kepada Antam.
Belum dijelaskan apakah pengelolaan akan dilakukan melalui penugasan langsung, penerbitan izin usaha pertambangan baru, atau skema lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepastian mengenai status kawasan, kelengkapan perizinan, persetujuan lingkungan, dan hak-hak masyarakat setempat menjadi faktor penting sebelum kegiatan operasional dimulai.
Antam juga perlu melakukan penilaian terhadap kebutuhan infrastruktur, akses transportasi, ketersediaan energi, serta risiko teknis dan lingkungan di lokasi pertambangan.
Langkah tersebut diperlukan agar pengembangan tambang dapat dilakukan secara terukur dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun lingkungan pada kemudian hari.
Masyarakat Papua Diharapkan Memperoleh Manfaat
Rencana pengelolaan tambang emas oleh BUMN juga membuka peluang bagi pemerintah untuk memperkuat kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah.
Apabila kegiatan pertambangan dinyatakan layak dan memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan, pengembangannya berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
Meski demikian, manfaat ekonomi tersebut masih bersifat potensial dan bergantung pada realisasi investasi serta pelaksanaan kegiatan pertambangan.
Keterlibatan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, dan transparansi pengelolaan sumber daya menjadi aspek penting agar pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada produksi mineral.
Pemerintah juga perlu memastikan setiap kegiatan pertambangan memperhatikan ketentuan mengenai hak masyarakat adat dan kepentingan penduduk di sekitar wilayah operasi.
Menunggu Keputusan Resmi Pemerintah
Hingga informasi ini disampaikan, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pengalihan pengelolaan tambang kepada Antam.
Belum ada pula keterangan mengenai kapan perusahaan akan memulai eksplorasi, pembangunan fasilitas, ataupun produksi emas di kawasan Distrik Makimi.
Karena itu, rencana pengelolaan tambang seluas 275,36 hektare tersebut masih menunggu keputusan dan tahapan administratif lebih lanjut.
Penertiban kawasan pertambangan di Nabire menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, rencana keterlibatan Antam membuka peluang baru bagi pengembangan industri emas nasional, dengan catatan seluruh persyaratan hukum, teknis, lingkungan, dan kepentingan masyarakat Papua dapat dipenuhi.
