LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan perdebatan mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden di tengah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai salah satu figur yang dinilainya memenuhi persyaratan untuk mendampingi Prabowo apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.
Pandangan tersebut disampaikan Refly melalui kanal YouTube pribadinya, sebagaimana dikutip pada Sabtu (7/11/2026). Menurutnya, pengalaman Anies dalam pemerintahan, kemampuan manajerial, serta pemahaman terhadap birokrasi menjadi pertimbangan yang membuat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu layak diperhitungkan.
“Anies sesungguhnya memenuhi segala syarat untuk menjadi pendamping Prabowo. Dia orang yang bisa paham manajemen, manageable dan sudah pernah sudah tahu bagaimana bekerja di pemerintahan, dan siapa bilang kalau dia tidak bisa kerja ya,” ujar Refly.
Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya desakan politik terhadap Gibran menyusul polemik dokumen pendidikan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.
Refly Harun Soroti Pengalaman Anies di Pemerintahan
Refly menilai pengalaman Anies Baswedan menduduki sejumlah jabatan publik menjadi salah satu alasan mengapa namanya dapat dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden apabila jabatan tersebut mengalami kekosongan.
Anies pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Gubernur DKI Jakarta. Ia juga menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024.
Menurut Refly, pengalaman tersebut memberikan Anies pemahaman mengenai mekanisme pemerintahan, pengelolaan birokrasi, dan pelaksanaan kebijakan publik.
Refly juga menyoroti semangat pembaruan yang menurut penilaiannya masih dimiliki Anies.
“Anies sangat bisa bekerja karena dia semangat dan jiwanya masih semangat muda dan semangat pembaruannya tinggi sesungguhnya,” katanya.
Pandangan tersebut merupakan penilaian pribadi Refly terhadap kapasitas Anies, bukan keputusan resmi pemerintah maupun hasil pembahasan partai-partai politik mengenai calon pengganti wakil presiden.
Penerimaan Prabowo dan Partai Koalisi Jadi Persoalan
Meski menilai Anies memenuhi persyaratan, Refly mengakui bahwa kemampuan dan pengalaman pemerintahan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kemungkinan seseorang menduduki jabatan wakil presiden.
Menurutnya, penerimaan Presiden Prabowo Subianto dan partai-partai pendukung pemerintah menjadi persoalan politik yang perlu diperhitungkan.
“Tapi masalahnya sederhana apakah dia akan diterima oleh partai-partai pendukung Prabowo dan Prabowo sendiri. Kenapa? Kenapa Anies banyak ditolak? Karena barang bagus,” ujar Refly.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa Refly membedakan kelayakan seorang figur berdasarkan penilaiannya dengan kemungkinan tercapainya kesepakatan politik.
Hingga informasi yang tersedia dalam bahan pemberitaan ini, belum terdapat pernyataan resmi Presiden Prabowo yang mengusulkan Anies sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.
Belum ada pula keputusan DPR maupun MPR mengenai proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Kembali Mengemuka
Wacana mengenai figur pengganti Gibran berkembang seiring dengan polemik persyaratan pendidikan yang menjadi perhatian sejumlah pihak.
Dalam materi pemberitaan yang beredar, disebutkan bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyinggung persoalan pembuktian dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang setara dengan jenjang sekolah menengah atas.
Selain itu, terdapat informasi mengenai putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 yang disebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Perkembangan tersebut menjadi dasar munculnya kritik dan desakan politik dari sejumlah kelompok terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Namun, penting dibedakan antara putusan pengadilan mengenai keabsahan dokumen administrasi dan keputusan pemberhentian seorang wakil presiden.
Putusan mengenai dokumen pendidikan tidak secara otomatis mengakibatkan berakhirnya masa jabatan wakil presiden tanpa melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
Pergantian Wakil Presiden Tidak Bisa Dilakukan Secara Langsung
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan diatur melalui Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut mengatur alasan dan tahapan pemberhentian yang melibatkan DPR RI, Mahkamah Konstitusi, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat.
DPR harus terlebih dahulu menjalankan prosedur konstitusional untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang memenuhi alasan pemberhentian.
Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan memutus pendapat DPR sebelum proses dapat dilanjutkan kepada MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, desakan politik maupun polemik mengenai dokumen pendidikan tidak dapat dengan sendirinya memberhentikan seorang wakil presiden.
Selama belum terdapat keputusan pemberhentian yang sah, Gibran Rakabuming Raka tetap menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Jika Kursi Wapres Kosong, Presiden Mengusulkan Dua Nama
Konstitusi juga telah mengatur tata cara pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Artinya, apabila jabatan wakil presiden benar-benar kosong melalui mekanisme yang sah, Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon kepada MPR.
Selanjutnya, MPR menentukan wakil presiden melalui mekanisme pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, nama Anies Baswedan yang disebut Refly Harun masih sebatas wacana atau usulan dalam diskursus publik.
Tidak ada ketentuan yang menjadikan seseorang otomatis menduduki jabatan wakil presiden hanya karena dinilai memenuhi persyaratan atau memiliki pengalaman pemerintahan.
Wacana Anies dan Masa Depan Koalisi Pemerintahan
Kemunculan nama Anies dalam pembahasan mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden juga memperlihatkan adanya dimensi politik dalam persoalan tersebut.
Anies dan Prabowo merupakan dua tokoh yang pernah berkompetisi dalam Pilpres 2024.
Karena itu, kemungkinan kerja sama keduanya dalam pemerintahan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pandangan seorang pengamat hukum tata negara.
Sikap Presiden Prabowo, partai-partai politik, serta proses konstitusional akan menjadi faktor yang menentukan apabila suatu saat benar-benar terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Pernyataan Refly lebih tepat dipahami sebagai pandangan mengenai salah satu figur yang dapat dipertimbangkan dalam situasi hipotetis, bukan sebagai informasi bahwa pergantian wakil presiden sedang berlangsung.
Perdebatan Politik Harus Tetap Berpijak pada Konstitusi
Polemik persyaratan pendidikan Gibran dan munculnya nama-nama calon pengganti wakil presiden menunjukkan bahwa perdebatan politik mengenai hasil Pilpres 2024 masih berlanjut.
Namun, pembahasan mengenai pergantian pejabat negara perlu membedakan tiga hal, yakni penilaian politik terhadap seorang figur, akibat hukum suatu putusan pengadilan, dan prosedur konstitusional pengisian jabatan.
Ketiganya tidak dapat diperlakukan sebagai satu proses yang secara otomatis saling menentukan.
Refly Harun menilai Anies Baswedan memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menjadi pendamping Presiden Prabowo. Namun, pernyataan tersebut belum merupakan pencalonan resmi, sementara jabatan wakil presiden saat ini tetap dipegang Gibran Rakabuming Raka.
Apabila kelak terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, proses pengisiannya harus mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 melalui pengusulan dua calon oleh presiden dan pemilihan oleh MPR.
Dengan demikian, wacana mengenai Anies Baswedan sebagai calon pengganti Gibran masih berada dalam ranah pendapat publik dan belum menjadi agenda konstitusional yang diputuskan lembaga negara.
