LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Pemerintah Aceh mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,37 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Namun, besarnya anggaran tersebut mendapat sorotan karena alokasi belanja modal hanya mencapai Rp570,79 miliar atau sekitar 5,50 persen dari total rencana belanja daerah.
Sorotan tersebut disampaikan Pimpinan Dayah Babul Maghfirah, Cot Keueung, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Ustadz Masrul Aidi, Lc., M.A., yang menilai besarnya anggaran pemerintah seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
Ustadz Masrul Aidi menyampaikan pandangannya kepada wartawan di sela-sela Diskusi Publik memperingati Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Patriot Bela Nusantara (PBN) Wilayah Aceh, dipimpin Drs. Isa Alima, di Halaman Jeda, Batoh, Banda Aceh, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana anggaran yang mencapai lebih dari Rp10 triliun tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama ketika Aceh masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan, pelayanan publik, dan pemulihan pascabencana.
Belanja Operasi Mendominasi RAPBA 2027
Berdasarkan struktur RAPBA 2027 yang diajukan Pemerintah Aceh, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp10.374.275.027.386.
Dari jumlah tersebut, belanja operasi menempati porsi terbesar, yakni Rp8.143.197.472.809 atau sekitar 78,49 persen dari total belanja.
Sementara itu, belanja modal hanya dialokasikan sebesar Rp570.797.541.737 atau sekitar 5,50 persen.
Adapun belanja transfer direncanakan mencapai Rp1.618.967.932.840 atau sekitar 15,61 persen, sedangkan belanja tidak terduga sebesar Rp41.312.080.000 atau sekitar 0,40 persen.
Besarnya porsi belanja operasi menjadi perhatian karena anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan rutin pemerintahan, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta komponen operasional lainnya.
Meski demikian, belanja operasi tidak seluruhnya merupakan biaya aparatur. Sebagian belanja barang dan jasa juga dapat digunakan untuk program dan layanan yang langsung menyentuh masyarakat.
Karena itu, penilaian terhadap manfaat anggaran perlu melihat rincian program, kegiatan, serta capaian pelayanan yang dihasilkan masing-masing satuan kerja.
Pendapatan Aceh Direncanakan Rp10,01 Triliun
Dari sisi pendapatan, Pemerintah Aceh menargetkan penerimaan sebesar Rp10.013.916.686.521 atau sekitar Rp10,01 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar Rp2.980.420.098.980, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp7.031.400.187.540, serta lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebesar Rp2.096.400.000.
Dengan demikian, struktur pendapatan Aceh masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat, yang mencapai sekitar 70,22 persen dari keseluruhan rencana pendapatan daerah.
Sementara itu, selisih antara rencana belanja dan pendapatan sebesar Rp360.358.340.865 direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Dalam data rancangan yang disampaikan, penerimaan pembiayaan tercantum sebesar Rp360.358.340.886. Terdapat selisih pencatatan Rp21 yang perlu diklarifikasi dalam dokumen anggaran.
Ustadz Masrul Aidi: Anggaran Besar Harus Dirasakan Rakyat
Menanggapi besarnya RAPBA tersebut, Ustadz Masrul Aidi menilai persoalan utama Aceh bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan juga efektivitas pemanfaatannya.
Ia berpandangan bahwa anggaran yang besar seharusnya menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, penyelesaian persoalan masyarakat yang lebih cepat, serta peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara langsung.
Ustadz Masrul Aidi mengkritik kondisi ketika anggaran pemerintah terus dialokasikan setiap tahun, tetapi berbagai persoalan masyarakat dinilai belum tertangani secara memadai.
Menurutnya, pemerintah perlu membuktikan bahwa anggaran operasional yang besar benar-benar menghasilkan kinerja aparatur yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara.
Ia juga mengingatkan agar pembahasan RAPBA tidak hanya berfokus pada besarnya angka belanja, tetapi turut mempertimbangkan kualitas program, manfaat pembangunan, dan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Pemulihan Pascabencana Harus Menjadi Prioritas
RAPBA Aceh 2027 mengusung tema pembangunan “Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan.”
Tema tersebut dinilai harus diterjemahkan menjadi program yang terukur, khususnya dalam penanganan masyarakat terdampak bencana, pemulihan infrastruktur, perbaikan fasilitas publik, dan penguatan ketahanan wilayah.
Ustadz Masrul Aidi menyoroti masih adanya persoalan penanganan bencana yang menurut penilaiannya belum diselesaikan secara optimal.
Ia berharap pemerintah lebih serius memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran.
Saat ini, Rancangan Qanun APBA 2027 masih dalam proses pembahasan oleh Badan Anggaran DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Pembahasan tersebut menjadi momentum penting bagi legislatif dan eksekutif untuk mengevaluasi prioritas belanja, efektivitas program, serta keseimbangan antara kebutuhan operasional pemerintahan dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ustadz Masrul Aidi berharap anggaran Aceh yang mencapai Rp10,37 triliun pada 2027 benar-benar menjadi instrumen penyelesaian persoalan rakyat, bukan sekadar membiayai keberlangsungan birokrasi tanpa peningkatan pelayanan yang sepadan.
