LINTASNUSANTARANEWS.ID | ACEH TAMIANG- Harapan baru mulai tumbuh bagi ribuan keluarga korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai membangun 2.212 unit hunian tetap (huntap) komunal dengan teknologi konstruksi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang dirancang memiliki ketahanan lebih baik terhadap guncangan gempa bumi.
Pembangunan tersebut menjadi bagian penting dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus upaya menyediakan tempat tinggal yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat banjir besar pada akhir November 2025.
Tidak sekadar membangun kembali rumah yang rusak, pemerintah juga mengembangkan kawasan permukiman baru yang dilengkapi fasilitas sosial dan sarana pendukung kehidupan masyarakat.
Program pembangunan huntap Kementerian PKP tersebar di sejumlah wilayah Aceh Tamiang, dengan target penyelesaian beberapa paket pekerjaan pada Desember 2026.
Teknologi Risha Dirancang Lebih Tahan terhadap Guncangan Gempa
Salah satu keunggulan hunian tetap yang sedang dibangun adalah penggunaan teknologi Risha, yakni sistem konstruksi modular yang memanfaatkan komponen beton pracetak.
Berbeda dengan konstruksi konvensional yang sebagian besar dikerjakan langsung di lokasi, sistem Risha menggunakan elemen struktur yang diproduksi terlebih dahulu, kemudian dirakit dengan sambungan pelat besi dan baut.
Teknologi tersebut memungkinkan proses pembangunan berlangsung lebih cepat, dengan kualitas komponen yang lebih terstandar.
Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) proyek huntap Kementerian PKP di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Windi (36), menjelaskan bahwa sistem sambungan pada konstruksi Risha dirancang untuk memberikan kemampuan struktur dalam menghadapi guncangan.
“Huntap ini dirancang tahan gempa. Pilarnya fleksibel sehingga tidak mudah patah atau retak apabila terjadi bencana seperti gempa,” kata Windi, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, penggunaan beton pracetak menjadi salah satu faktor yang mendukung efisiensi pembangunan sekaligus kekuatan struktur.
“Struktur Risha ini menggunakan beton pabrikasi. Konstruksinya lebih kuat dan fleksibel,” ujarnya.
Meski demikian, ketahanan bangunan terhadap gempa tetap bergantung pada kesesuaian desain, kualitas material, kondisi tanah, pemasangan sambungan, dan penerapan standar konstruksi yang berlaku.
Dengan demikian, penggunaan teknologi Risha bukan berarti bangunan sepenuhnya bebas dari risiko kerusakan ketika terjadi gempa besar.
Pembangunan 160 Unit Huntap di Desa Bundar
Di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, pembangunan huntap dilaksanakan di kawasan bekas panti jompo yang berada di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Lahan tersebut memiliki luas sekitar empat hektare dan digunakan untuk pembangunan 160 unit rumah melalui paket Huntap 02 Kementerian PKP.
Windi menjelaskan bahwa pekerjaan melibatkan sekitar 120 tenaga kerja dengan pelaksanaan pembangunan secara bertahap.
Paket tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Pengerjaan dilakukan dengan memperhatikan tahapan pemasangan struktur, penyelesaian dinding, atap, dan bagian interior rumah.
Selain mengejar target penyelesaian, pengawasan keselamatan kerja menjadi perhatian penting karena proyek melibatkan banyak pekerja dan aktivitas konstruksi dalam waktu relatif singkat.
Sebanyak 187 Rumah Dibangun di Kebun Tanah Terban
Pembangunan hunian tetap juga berlangsung di Desa Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru.
Di kawasan tersebut, pelaksana proyek lainnya mengerjakan paket Huntap 06 sebanyak 187 unit yang tersebar di dua lokasi berdekatan.
Pengawas K3 proyek, Rizal, mengatakan kedua lokasi merupakan lahan bekas hak guna usaha (HGU), masing-masing seluas sekitar tiga hektare dan 1,5 hektare.
“Yang kami kerjakan ini paket Huntap 06 Kementerian PKP sebanyak 187 unit di dua lokasi yang bersebelahan,” kata Rizal.
Untuk mempercepat pembangunan, pelaksana proyek telah mengerahkan tiga unit alat berat dan melibatkan lebih dari 100 pekerja.
Jumlah tenaga kerja direncanakan bertambah sesuai kebutuhan di lapangan.
“Targetnya Desember selesai. Pekerja Risha akan terus ditambah sesuai kebutuhan di lapangan. Stok material seperti rangka baja dan seng juga sudah tersedia,” ujarnya.
Ketersediaan material menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran pekerjaan, terutama ketika pembangunan ribuan rumah dilaksanakan secara bersamaan.
Rumah Tipe 42 dengan Dua Kamar Tidur
Setiap unit huntap dirancang setara rumah tipe 42 dengan luas bangunan sekitar 42 meter persegi.
Rumah tersebut berdiri di atas lahan berukuran 8 x 12 meter atau seluas 96 meter persegi.
Desain bangunan menggabungkan struktur beton pracetak dengan dinding bata ringan.
Di dalam rumah tersedia dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan dapur untuk menunjang kebutuhan dasar keluarga.
Bagian lantai menggunakan keramik berukuran 60 x 60 sentimeter, sedangkan atap memanfaatkan seng metal berpasir.
Rancangan tersebut ditujukan untuk menyediakan hunian yang layak dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Dengan tersedianya ruang tidur, fasilitas sanitasi, dan dapur, keluarga penerima diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan rumah tangga secara lebih normal setelah mengalami kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Namun, kelayakan permukiman juga membutuhkan dukungan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, listrik, drainase, jalan lingkungan, dan pengelolaan limbah.
Kawasan Huntap Dilengkapi Mushala dan Fasilitas Umum
Pembangunan hunian tetap komunal tidak hanya berfokus pada bangunan rumah.
Kementerian PKP juga menyiapkan sejumlah fasilitas umum untuk mendukung kehidupan sosial masyarakat yang akan menempati kawasan tersebut.
Fasilitas yang direncanakan mencakup balai pertemuan, tempat pembuangan sampah (TPS), mushala, serta sarana olahraga.
Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu membangun kembali kehidupan sosial warga yang sebelumnya terdampak banjir.
Bagi masyarakat yang kehilangan rumah dan harus berpindah ke lingkungan baru, keberadaan ruang pertemuan dan sarana ibadah menjadi bagian penting dari proses pemulihan.
Balai pertemuan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyarakatan, sementara mushala dan fasilitas olahraga mendukung aktivitas keagamaan serta interaksi antarwarga.
Pembangunan kawasan permukiman yang terencana juga diharapkan dapat mengurangi risiko munculnya persoalan lingkungan dan sosial pada masa mendatang.
Pembangunan Tersebar di Enam Kawasan Aceh Tamiang
Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Ajie Lingga, mengatakan pembangunan huntap komunal Kementerian PKP telah dimulai di sejumlah titik.
Menurutnya, lokasi pembangunan tersebar di 12 desa yang dikelompokkan dalam enam kawasan atau paket pembangunan.
Kawasan Tamiang I meliputi Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru; Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda; serta Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau.
Kawasan Tamiang II mencakup Desa Pantai Tinjau, Kecamatan Sekerak, dan Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru.
Kawasan Tamiang III berada di Desa Sekumur dan Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak.
Kawasan Tamiang IV meliputi Desa Babo dan Desa Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka.
Kawasan Tamiang V mencakup Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, serta Desa Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu.
Sementara Kawasan Tamiang VI berada di Desa Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, dan Desa Pantai Tinjau, Kecamatan Sekerak.
“Jumlah target pembangunan huntap Kementerian PKP pada tahun ini sebanyak 2.212 unit,” kata Ajie.
Pembagian lokasi tersebut menunjukkan bahwa program pembangunan hunian tetap tidak terpusat pada satu kawasan, melainkan menjangkau sejumlah kecamatan yang membutuhkan pemulihan permukiman.
Polri dan Yayasan Buddha Tzu Chi Turut Bangun 750 Rumah
Pembangunan hunian tetap bagi korban banjir bandang di Aceh Tamiang juga melibatkan pihak lain di luar Kementerian PKP.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut membangun sebanyak 250 unit huntap di Kecamatan Kejuruan Muda.
Sementara itu, Yayasan Buddha Tzu Chi membangun 500 unit rumah di Desa Simpang Empat Upah, Kecamatan Karang Baru.
Dengan demikian, pembangunan melalui Kementerian PKP, Polri, dan Yayasan Buddha Tzu Chi memiliki target gabungan sebanyak 2.962 unit rumah.
Angka tersebut merupakan penjumlahan target dari tiga program yang disebutkan, bukan jumlah rumah yang telah selesai dibangun dan diserahterimakan kepada penerima manfaat.
Keterlibatan pemerintah dan lembaga sosial tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
BNPB Siapkan 2.500 Huntap di Atas Tanah Milik Warga
Selain pembangunan huntap komunal, pemerintah juga menjalankan skema pembangunan hunian tetap secara in situ.
Melalui skema tersebut, rumah dibangun kembali di atas tanah milik pribadi warga yang terdampak bencana.
Program ini difasilitasi pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya bagi masyarakat yang rumahnya ditetapkan dalam kategori rusak berat.
Ajie Lingga menyebutkan bahwa target pembangunan huntap in situ mencapai 2.500 unit.
Besaran bantuan yang diterima masyarakat ditentukan berdasarkan surat keputusan penetapan penerima.
Bagi warga yang tercantum dalam SK penetapan pada Oktober 2026, bantuan pembangunan rumah mencapai Rp70 juta per unit.
Sementara itu, masyarakat yang telah masuk dalam SK penetapan sebelum Oktober 2026 memperoleh bantuan sebesar Rp60 juta per unit.
Perbedaan nilai bantuan tersebut mengikuti ketentuan penetapan yang dijelaskan pemerintah daerah.
Skema in situ memberikan pilihan pemulihan bagi masyarakat yang masih memungkinkan membangun kembali rumah di atas tanah miliknya, sepanjang lokasi tersebut memenuhi persyaratan keamanan dan kelayakan.
Total Target Lima Program Capai 5.462 Unit Rumah
Jika seluruh target pembangunan yang disebutkan digabungkan, Aceh Tamiang berpotensi memperoleh pembangunan dan bantuan pemulihan sebanyak 5.462 unit hunian tetap.
Jumlah tersebut terdiri atas 2.212 unit huntap komunal Kementerian PKP, 250 unit dari Polri, 500 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi, serta 2.500 unit melalui skema in situ yang difasilitasi BNPB.
Namun, total tersebut masih merupakan akumulasi target program.
Realisasi pembangunan, jumlah unit yang telah selesai, kesiapan fasilitas pendukung, dan penyerahan rumah kepada keluarga penerima tetap perlu dipastikan melalui data resmi pemerintah.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa penerima manfaat telah diverifikasi secara akurat sehingga tidak terjadi tumpang tindih bantuan antarskema.
Percepatan Pembangunan Harus Diikuti Jaminan Keselamatan
Target penyelesaian pembangunan pada Desember 2026 menjadi tantangan tersendiri karena waktu pelaksanaan yang terbatas dan jumlah unit yang cukup besar.
Penggunaan teknologi Risha diharapkan membantu mempercepat pekerjaan melalui sistem konstruksi modular.
Namun, percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan standar keselamatan, mutu bangunan, serta kesesuaian lokasi dengan risiko bencana.
Aceh merupakan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap gempa bumi, sehingga ketahanan struktur menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembangunan permukiman permanen.
Di sisi lain, pengalaman banjir bandang menunjukkan bahwa pemilihan lokasi rumah juga harus memperhatikan kondisi hidrologi, elevasi lahan, sistem drainase, dan potensi banjir berulang.
Oleh sebab itu, rumah yang dirancang tahan gempa tetap memerlukan penilaian risiko banjir dan ancaman bencana lainnya.
Pembangunan yang aman tidak hanya berarti rumah berdiri kokoh, tetapi juga memastikan penghuninya dapat tinggal dengan nyaman dan memiliki akses terhadap pelayanan dasar.
Ribuan Keluarga Menanti Kepastian Tempat Tinggal
Bagi masyarakat Aceh Tamiang yang kehilangan rumah akibat banjir bandang, pembangunan hunian tetap menjadi salah satu harapan terbesar dalam proses pemulihan.
Rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan tempat keluarga membangun kembali kehidupan, membesarkan anak, beristirahat, dan merencanakan masa depan.
Kehilangan tempat tinggal akibat bencana sering kali diikuti gangguan terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta hubungan sosial masyarakat.
Karena itu, penyediaan huntap memiliki arti penting dalam mengembalikan stabilitas kehidupan keluarga.
Pemerintah diharapkan tidak hanya mengejar penyelesaian jumlah unit, tetapi juga memastikan kualitas bangunan, kelengkapan fasilitas, transparansi penerima bantuan, dan kesiapan kawasan untuk dihuni.
Pembangunan 2.212 unit huntap tahan gempa oleh Kementerian PKP, ditambah dukungan Polri, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan BNPB, menjadi langkah besar dalam upaya membangkitkan kembali permukiman masyarakat Aceh Tamiang setelah bencana.
Jika seluruh program dapat dilaksanakan sesuai target dan memenuhi standar keselamatan, ribuan keluarga korban banjir bandang berpeluang memperoleh kembali tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan mendukung kehidupan jangka panjang.
Di tengah luka yang ditinggalkan bencana, pembangunan rumah-rumah baru tersebut membawa pesan penting bahwa pemulihan tidak berhenti ketika banjir surut, melainkan ketika masyarakat benar-benar dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat.
