LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan kehutanan sebesar Rp13,2 triliun kepada negara, Selasa (6/10/2026). Tumpukan uang tunai tampak menggunung di kompleks Kejagung. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkannya kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara, disaksikan Presiden Prabowo Subianto.
Totalnya Rp13.241.335.681.910,13 dan seluruhnya masuk kas negara. Dana itu berasal dari denda administratif bidang kehutanan serta penerimaan pajak yang terkait tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas PKH juga menyerahkan kembali lahan kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare. Penyerahan ini adalah bagian dari tahap VIII penertiban kawasan hutan.
Apa Itu Denda Administratif Kehutanan?
Denda administratif adalah sanksi finansial bagi pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan hutan tanpa izin yang sah, misalnya perkebunan sawit atau tambang di dalam kawasan hutan. Sanksi ini berbeda dari hukuman pidana. Tujuannya menagih kewajiban yang tidak dibayarkan ke negara dan memulihkan kerugian akibat pemanfaatan lahan yang menyalahi aturan.
Mengapa Ada Pajak dalam Setoran Ini?
Uang yang diserahkan tidak hanya berupa denda. Pada tahap VII Mei 2026, misalnya, setoran Rp10,2 triliun terdiri dari penagihan denda administratif sekitar Rp3,42 triliun dan pajak PBB serta non-PBB hasil pengawasan Satgas PKH sekitar Rp6,85 triliun. Pola serupa tampak pada penyerahan kali ini, yaitu denda ditambah penerimaan pajak dari tindak lanjut penertiban.
Bagaimana Perjalanan Satgas PKH?
Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025. Sejak itu penyerahan hasil kerjanya dilakukan bertahap.
Oktober 2025: setoran tahap pertama Rp13,2 triliun terkait perkebunan kelapa sawit (CPO).
24 Desember 2025: Rp6,6 triliun, berasal dari denda administratif kehutanan dan rampasan perkara korupsi.
10 April 2026: Rp11,4 triliun dari denda administratif, penyelamatan keuangan negara, dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI.
13 Mei 2026: Rp10,2 triliun dan lahan 2,37 juta hektare pada tahap ketujuh.
Penyerahan Selasa ini menjadi tahap kedelapan. Pada April 2026, Jaksa Agung menyebut nilai aset negara yang diselamatkan Satgas PKH sejak dibentuk mencapai Rp371 triliun. Angka itu mencakup uang maupun aset.
Ke Mana Uang dan Lahan Mengalir?
Uang yang diserahkan masuk ke kas negara melalui Kementerian Keuangan dan menjadi penerimaan negara. Pada tahap sebelumnya, Menteri Keuangan menyebut setoran serupa dapat menjadi tambahan penerimaan bagi APBN. Lahan hasil penguasaan kembali ditangani terpisah. Pada tahap VII, lahan sawit disalurkan dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, lalu ke BPI Danantara, dan diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Sementara itu, lahan kawasan hutan konservasi pada tahap VI diserahkan kepada Kementerian Kehutanan. (Purbaya Klaim Uang Hasil Denda Satgas PKH Bisa Tambal Defisit APBN hingga LPDP +2)
Mengapa Uang Dipamerkan?
Uang tunai kerap ditumpuk di halaman Kejagung dalam setiap penyerahan. Jaksa Agung menegaskan bahwa hal itu bukan sekadar seremoni, melainkan bukti kerja Satgas PKH. Bagi publik, nominal triliunan rupiah lebih mudah dipahami saat terlihat nyata. Namun pemantauan tetap penting: rincian pembayar denda, dasar penghitungan, dan penggunaan dana patut terus diawasi.
Rp13,2 Triliun Denda Kehutanan Diserahkan ke Negara: Apa Itu Satgas PKH dan Ke Mana Uangnya Mengalir?
