LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian politik nasional setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Namun, pimpinan DPR menegaskan belum dapat mengambil sikap sebelum masa reses berakhir dan salinan lengkap putusan MA dipelajari.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa lembaga legislatif masih menjalani masa reses hingga 8 November 2026. Kondisi tersebut membatasi pembahasan resmi berbagai aspirasi dan surat yang masuk ke parlemen, termasuk yang berkaitan dengan desakan penggunaan hak angket.
Dasco menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
“DPR juga belum melihat bahwa putusan lengkap dari Mahkamah Agung yang belum dikeluarkan. Oleh karena itu kami belum bisa berkomentar lebih jauh dan kita akan tunggu nanti setelah kita masuki masa sidang berikut,” kata Dasco.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPR belum mengumumkan keputusan untuk memulai proses hak angket ataupun mekanisme konstitusional pemberhentian wakil presiden.
DPR Masih Reses, Pembahasan Menunggu Masa Persidangan
Dasco menjelaskan bahwa selama masa reses, anggota DPR memiliki kewajiban menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan pembahasan aspirasi yang masuk melalui komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD) belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
Ia juga mengingatkan bahwa aspirasi yang diterima oleh sebagian anggota atau alat kelengkapan dewan tidak serta-merta mencerminkan sikap resmi lembaga DPR.
Karena itu, pembahasan lebih lanjut mengenai wacana hak angket baru dapat dilakukan setelah DPR kembali memasuki masa persidangan.
Sikap tersebut sekaligus menegaskan bahwa hingga Jumat (6/11/2026), belum ada keputusan resmi pimpinan DPR mengenai tindak lanjut wacana pemakzulan Gibran.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 Jadi Sorotan
Perdebatan mengenai kedudukan Gibran sebagai wakil presiden kembali mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 742 K/TUN/2026 dan diputus pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Berdasarkan amar putusan yang dipublikasikan melalui laman kepaniteraan MA, majelis hakim mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Objek sengketa adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh instansi pendidikan terkait.
Putusan tersebut menjadi perhatian karena dokumen penyetaraan pendidikan itu dikaitkan dengan persyaratan administrasi pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Meski demikian, amar putusan yang telah dipublikasikan perlu dibaca bersama pertimbangan hukum lengkap untuk mengetahui ruang lingkup serta konsekuensi administratifnya secara tepat.
Gerindra Hormati Putusan Mahkamah Agung
Di tengah berkembangnya wacana pemakzulan, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyampaikan bahwa partainya menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
Menurut Sugiat, setiap keputusan lembaga peradilan harus disikapi secara serius dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi. Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Sugiat kepada Inilah.com, Senin (2/11/2026).
Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai dampak putusan tersebut terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
“Namun, penting juga bagi semua pihak untuk memahami secara utuh apa yang menjadi objek perkara, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, dan bagaimana konsekuensi hukumnya,” ujarnya.
Sugiat menilai persoalan keabsahan surat keterangan yang diterbitkan kementerian dan kedudukan konstitusional seorang wakil presiden merupakan dua persoalan berbeda yang memiliki mekanisme hukum masing-masing.
Ia berharap kementerian terkait serta lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut putusan MA, termasuk implikasinya terhadap administrasi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Hak Angket dan Pemakzulan Memiliki Mekanisme Berbeda
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penggunaan hak angket DPR dan proses pemberhentian presiden atau wakil presiden merupakan dua mekanisme yang tidak dapat disamakan.
Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang memenuhi persyaratan konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, pemberhentian presiden atau wakil presiden di tengah masa jabatan diatur secara khusus dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang memenuhi alasan konstitusional pemberhentian, melalui mekanisme dan persyaratan dukungan yang ditentukan UUD 1945.
Pendapat tersebut kemudian harus diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelum dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya di MPR.
Dengan demikian, penggunaan hak angket tidak secara otomatis menyebabkan seorang wakil presiden diberhentikan dari jabatannya.
Begitu pula, putusan dalam sengketa tata usaha negara mengenai dokumen administrasi tidak dengan sendirinya menggantikan mekanisme pemberhentian yang telah ditentukan konstitusi.
Konsekuensi Hukum Putusan MA Masih Perlu Dikaji
Putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Salah satunya berkaitan dengan konsekuensi pembatalan dokumen administrasi yang pernah digunakan dalam proses pencalonan.
Selain itu, perlu dikaji hubungan antara putusan pengadilan tata usaha negara, kewenangan penyelenggara pemilu, dan ketentuan konstitusional mengenai kedudukan wakil presiden.
Penjelasan dari kementerian penerbit dokumen, lembaga penyelenggara pemilu, serta pihak-pihak terkait menjadi penting untuk memastikan tindak lanjut putusan berjalan sesuai hukum.
Mahkamah Agung sendiri mengabulkan kasasi terhadap putusan pengadilan sebelumnya, tetapi hal tersebut tidak berarti MA secara langsung memutuskan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.
DPR Ditunggu Berikan Sikap Setelah Reses
Dengan masa reses yang dijadwalkan berakhir pada 8 November 2026, perhatian kini tertuju pada langkah DPR setelah kembali memasuki masa persidangan.
Parlemen diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai penanganan aspirasi masyarakat yang masuk, termasuk apakah terdapat usulan resmi penggunaan hak angket dan bagaimana mekanisme pembahasannya.
Namun, keputusan untuk membahas, menerima, atau menindaklanjuti suatu usulan tetap harus mengikuti ketentuan tata tertib DPR dan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan Dasco yang memilih menunggu salinan lengkap putusan MA menunjukkan bahwa pimpinan DPR belum menyampaikan kesimpulan mengenai konsekuensi politik maupun hukum perkara tersebut.
Polemik Gibran Menjadi Ujian Kepastian Hukum
Perkembangan sengketa dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki tahap yang mendapat perhatian luas dari kalangan politik dan hukum.
Di satu sisi, Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi dalam perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan. Di sisi lain, terdapat mekanisme konstitusional tersendiri yang harus dipenuhi apabila muncul usulan pemberhentian seorang wakil presiden.
Perbedaan kedua ranah hukum tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami persoalan secara proporsional.
Pernyataan Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR belum mengambil keputusan mengenai wacana hak angket pemakzulan Gibran dan masih menunggu masa sidang berikutnya serta salinan lengkap putusan Mahkamah Agung.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada dokumen hukum yang tersedia, langkah lembaga terkait, serta keputusan resmi DPR melalui prosedur yang berlaku.
Di tengah perdebatan yang berkembang, kepastian hukum, transparansi kelembagaan, dan penghormatan terhadap konstitusi menjadi hal penting dalam memastikan persoalan tersebut ditangani secara objektif.
