LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi III DPR melakukan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan masyarakat lainnya. Langkah pengawasan parlemen tersebut mengemuka setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara yang menjadi perhatian nasional itu.
Dasco menegaskan bahwa DPR menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada kepolisian. Namun, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPR tetap berkepentingan memastikan penanganan perkara berlangsung sesuai ketentuan hukum, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Seperti kita tahu bahwa masalah perkara penyadapan itu kemudian sudah dilakukan penegakan hukum oleh pihak kepolisian. Tentunya kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurut Dasco, Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum dan penegakan hukum akan diminta mengikuti perkembangan perkara secara berkala.
“Dan kami akan meminta komisi teknis dalam hal ini Komisi III juga untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkara ini,” ujarnya.
Pernyataan Dasco menunjukkan bahwa pengawasan DPR akan berjalan seiring dengan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri, tanpa mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum.
Empat Perwira Tinggi Polri Ditetapkan sebagai Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut mengalami perkembangan setelah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka baru pada Kamis (5/11/2026).
Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga tersangka pada Selasa (3/11/2026), masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
Ketiga inisial tersebut merujuk pada mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Penetapan tersangka diumumkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
“Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap LSP, ASN, EH,” kata Asep.
Dengan penetapan Slamet Uliandi, jumlah tersangka yang diumumkan penyidik dalam perkara tersebut bertambah menjadi empat orang.
Bareskrim menyatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara.
Meski demikian, status tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan belum menjadi bukti kesalahan yang telah diputus pengadilan.
Irjen Slamet Uliandi Diduga Berperan dalam Pemberian Izin Penyadapan
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto menjelaskan bahwa peningkatan status hukum Slamet Uliandi dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara.
“Pada kesempatan malam hari ini, kami penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait peningkatan status tersangka dengan inisial SU yang sebelumnya masih berstatus sebagai saksi berdasarkan hasil gelar perkara,” kata Suhermanto dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026) malam.
Menurut keterangan penyidik, Slamet pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010–2019.
Ia juga disebut memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.
Bareskrim menduga SU memiliki kewenangan dalam proses pemberian izin operasional penyadapan yang kini dipersoalkan.
Penyidik menyebut dua tersangka lainnya harus memperoleh persetujuan dari SU untuk melakukan proses tertentu dalam sistem pemantauan dan penyadapan.
Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting penyidikan untuk mengungkap bagaimana dugaan penyadapan tanpa prosedur dapat berlangsung. <Cite ref=”turn920087search17″/>
Presiden dan Sejumlah Tokoh Diduga Menjadi Sasaran
Berdasarkan keterangan kepolisian, perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik Presiden Prabowo Subianto dan pihak lainnya.
Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin sebelumnya menjelaskan bahwa dugaan penyadapan dilakukan tanpa prosedur dan tanpa dasar kepentingan penegakan hukum yang sah.
Penyidikan juga mencakup dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik serta penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan.
Menurut keterangan kepolisian, dugaan perbuatan tersebut berlangsung dalam periode 2025–2026, sedangkan penghapusan jejak data diduga dilakukan pada Oktober 2026.
Pengungkapan ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap penggunaan perangkat dan sistem penyadapan, khususnya yang berada dalam lingkungan aparat penegak hukum. <Cite refs={[“turn920087search18″,”turn920087search22″,”turn920087search23”]}/>
Tiga Tersangka Ditahan, Satu Belum Menjalani Penahanan
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri menyampaikan bahwa tiga tersangka, yakni LSP, AS atau ASN, dan EH, telah menjalani penahanan.
Berdasarkan keterangan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Kamis (5/11/2026), ketiganya ditempatkan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok.
Sementara itu, tersangka SU belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatan yang disampaikan penyidik.
Perbedaan tindakan penahanan tersebut tidak mengubah status hukum masing-masing tersangka.
Penahanan merupakan tindakan dalam proses penyidikan yang harus memenuhi persyaratan hukum, sedangkan pembuktian kesalahan tetap menjadi kewenangan pengadilan. <Cite ref=”turn920087search21″/>
Komisi III DPR Diharapkan Awasi Proses Hukum
Permintaan Dasco agar Komisi III DPR memantau perkembangan perkara menunjukkan pentingnya fungsi pengawasan parlemen terhadap penegakan hukum.
Komisi III dapat meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara melalui mekanisme pengawasan yang tersedia sesuai tata tertib DPR.
Pengawasan tersebut dapat diarahkan pada kepatuhan terhadap prosedur penyidikan, akuntabilitas penanganan barang bukti, serta perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat.
Namun, pengawasan DPR tidak boleh disamakan dengan kewenangan penyidikan.
Penetapan tersangka, pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, dan penentuan langkah hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pengawasan parlemen perlu tetap menghormati independensi proses hukum sekaligus memastikan akuntabilitas lembaga penegak hukum.
Pengusutan Tidak Cukup Berhenti pada Penetapan Tersangka
Perkembangan perkara ini juga menimbulkan kebutuhan untuk menjelaskan secara menyeluruh mekanisme dugaan penyadapan ilegal yang sedang disidik.
Sejumlah persoalan yang masih membutuhkan kejelasan antara lain dasar penggunaan sistem penyadapan, prosedur pemberian izin, pihak yang diduga memerintahkan kegiatan, serta tujuan penggunaan informasi yang diperoleh.
Penyidik juga perlu memastikan apakah dugaan penghapusan data elektronik berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas yang sedang diperiksa.
Dalam konteks pembuktian, penelusuran bukti digital dan alur kewenangan menjadi penting untuk menentukan tanggung jawab masing-masing pihak secara individual.
Namun, keberadaan pihak lain di luar empat tersangka yang telah diumumkan tidak dapat disimpulkan tanpa hasil penyidikan yang mendukung.
Pengawasan DPR Jadi Ujian Transparansi Penegakan Hukum
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian karena berkaitan dengan perlindungan komunikasi kepala negara dan penggunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Perkara ini juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan internal terhadap teknologi penyadapan agar penggunaannya tetap berada dalam batas kewenangan yang ditentukan hukum.
DPR melalui Komisi III memiliki ruang untuk mengawasi akuntabilitas penanganan perkara, sementara kepolisian bertanggung jawab menjalankan penyidikan secara profesional.
Permintaan Sufmi Dasco Ahmad agar Komisi III DPR memantau kasus tersebut secara berkala menjadi langkah pengawasan parlemen di tengah berkembangnya penyidikan yang telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, analisis barang bukti elektronik, dan langkah hukum yang diambil penyidik.
Bagi masyarakat, hal terpenting adalah memperoleh kejelasan mengenai fakta perkara, memastikan seluruh pihak diperlakukan setara di hadapan hukum, serta menjamin bahwa kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan.
Penanganan yang transparan dan sesuai prosedur diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
