LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026).
Dalam APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Defisit anggaran dipertahankan sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pengesahan APBN tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni.
Sahroni mengatakan, penggunaan APBN 2027 harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBN 2027 aman dan baik. Di dalamnya kan kita lihat APBN walaupun masih mepet, tapi itu karena banyak digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/9).
Ia menyatakan NasDem mendukung strategi pemerintah dalam penggunaan APBN, terutama agar anggaran negara dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Jadi kami mendukung sekali strategi APBN dari pemerintah, karena apa gunanya APBN surplus dan lain-lain kalau tidak di-spending untuk rakyat. Karena duit rakyat ya harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menurut Sahroni, setiap sektor yang masuk dalam prioritas anggaran harus mampu memberikan dampak nyata sekaligus memperkuat fondasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Pokoknya setiap anggaran yang telah direncanakan dan akan dibelanjakan ini, semuanya harus terasa di kehidupan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian melalui belanja negara, antara lain penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor padat karya, ketahanan pangan, pendidikan, riset dan inovasi, kesehatan, lingkungan, penegakan hukum, hingga pembangunan ekonomi di berbagai daerah.
“Sama-sama kita pastikan anggaran besar ini tepat sasaran dan tidak ada kebocoran nantinya,” tegas Sahroni.
Delapan Fokus Prioritas APBN 2027
Pemerintah menyebut APBN 2027 dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal tahun depan tetap diarahkan secara ekspansif dengan defisit dijaga pada level 2,4 persen terhadap PDB.
Kementerian Keuangan menyebut APBN 2027 difokuskan pada sejumlah program kerja prioritas nasional, di antaranya kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Dengan postur belanja yang mencapai lebih dari Rp4.100 triliun, pelaksanaan APBN 2027 selanjutnya menjadi perhatian untuk memastikan anggaran terserap secara efektif dan memberikan manfaat sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
NasDem Dukung Strategi APBN 2027 Prabowo, Tekankan Anggaran Tepat Sasaran
