LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Putusan dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.
Amar Putusan
Dalam amar putusannya, MK mengabulkan eksepsi sepanjang menyangkut kedudukan hukum dan menolak eksepsi lainnya. Pada pokok perkara, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
“Para pemohon dan pihak terkait tidak memiliki kedudukan hukum,” ujar Suhartoyo.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut gugatan diajukan oleh pihak yang bukan peserta Pilpres 2024. Karena itu, MK tidak melanjutkan pemeriksaan ke substansi perkara.
Apa Arti “Tidak Dapat Diterima”?
Putusan tidak dapat diterima berbeda dari putusan ditolak. Putusan jenis pertama menyangkut syarat formil gugatan, seperti identitas, kedudukan hukum, dan kejelasan objek gugatan. Putusan ditolak menyangkut materi atau pokok gugatan. Artinya, dalam perkara ini MK belum menguji dalil pemohon tentang ijazah atau syarat pendidikan Gibran.
Isi Gugatan
Perkara teregister dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pemohon menilai Gibran tidak memenuhi syarat bukti lulus SMA atau sederajat. Mereka juga mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Aturan itu membuat bakal capres dan cawapres tidak wajib menyerahkan bukti kelulusan SMA atau sederajat dari luar negeri bila sudah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Sidang pendahuluan digelar Senin (21/9/2026). Dalam sidang itu, para pemohon membacakan alasan permohonan dan petitum mereka. Perkara ini diajukan hampir dua tahun setelah Pilpres 2024, sehingga sejak awal muncul pertanyaan apakah mekanisme PHPU dapat dipakai untuk mempersoalkan syarat pencalonan yang sudah lama berlalu. Pihak yang menolak gugatan juga menyoroti kedudukan hukum pemohon. Relawan Prabowo-Gibran, misalnya, sebelumnya meminta MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena pemohon bukan peserta Pilpres.
Petitum Pemohon
Dalam petitum, para pemohon meminta MK:
Mengabulkan permohonan seluruhnya.
Menyatakan syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon.
Mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan.
Menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden cacat hukum sejak semula dan tidak mengikat.
Membatalkan keputusan KPU terkait penetapan Gibran, yakni Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023, Nomor 1644 Tahun 2023, Nomor 360 Tahun 2024, dan Nomor 504 Tahun 2024.
Membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden oleh MPR.
Memerintahkan MPR menggelar sidang pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pemohon juga meminta putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) bila MK berpendapat lain.
Dengan putusan tidak dapat diterima ini, seluruh petitum tersebut tidak diperiksa lebih lanjut.
MK Nyatakan Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Tidak Dapat Diterima, Pemohon Dinilai Tak Punya Kedudukan Hukum
