LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Negara menunjukkan sikap bahwa kekayaan alam bukan untuk dijarah. Presiden Prabowo Subianto kembali hadir menyaksikan penyerahan hasil penertiban kawasan hutan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026). Ini penyerahan kedelapan, dan total uang tunai yang telah diserahkan mencapai sekitar Rp 52 triliun.
“Acara seperti ini sudah yang kedelapan kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih Rp 52 triliun. Rp 52 triliun itu sekitar 3 miliar dolar, yang kita selamatkan dalam 2 tahun,” kata Prabowo dalam sambutannya pada acara penyerahan hasil penertiban Satgas PKH tersebut.
Angka yang Bicara
Bagi Presiden, capaian itu bukan sekadar statistik. Dana sekitar 3 miliar dolar AS dalam dua tahun adalah bukti bahwa penertiban yang dilakukan menyentuh langsung kekayaan negara yang selama ini diduga dikuasai atau dimanfaatkan tanpa hak. Delapan kali penyerahan menunjukkan bahwa proses ini berjalan berkelanjutan, bukan seremoni sesaat.
Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas kerja kerasnya. Ia mengaku memahami bahwa tantangan di lapangan tidak ringan.
“Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras satuan tugas penertiban kawasan hutan ini, saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan,” ujarnya.
Melawan Perlawanan
Kepala Negara tidak menutup mata bahwa upaya menegakkan aturan selalu menghadapi resistensi. Ia menyebut setiap langkah pemerintah menertibkan diri dan setiap upaya pimpinan bangsa melawan kejahatan selalu dibalas dengan perlawanan.
“Tiap kali ada pemerintah Indonesia mau menertibkan diri, tiap kali ada unsur-unsur pimpinan bangsa Indonesia yang ingin melawan korupsi, tiap kali ada unsur kepemimpinan yang ingin melawan penyelundupan, melawan penyebaran narkotika, melawan penipuan, melawan perampokan kekayaan negara, tiap kali kita menghadapi perlawanan yang tidak ringan,” lanjutnya.
Pernyataan itu memperlihatkan peta pertempuran yang dihadapi negara: korupsi, penyelundupan, narkotika, penipuan, dan perampokan kekayaan negara. Semuanya disebut dalam satu napas sebagai musuh yang harus dihadapi dengan ketegasan.
Pesan untuk Penegak Hukum dan Pelanggar
Penyerahan di gedung Kejaksaan Agung membawa pesan ganda. Bagi aparat penegak hukum, ini penegasan bahwa kerja penertiban mendapat dukungan penuh dari pucuk pimpinan negara. Bagi para pelanggar, ini peringatan bahwa penguasaan kawasan hutan secara melawan hukum akan berujung pada penindakan dan pengembalian kerugian negara.
Penegakan hukum yang tegas bukan soal kekerasan, melainkan soal konsistensi: aturan berlaku sama bagi siapa pun, tanpa pandang bulu, dan hasilnya kembali kepada negara dan rakyat. Dengan delapan kali penyerahan dan ratusan miliar hingga triliunan rupiah yang masuk ke kas negara, pesan itu kian sulit diabaikan.
Ujian Konsistensi
Tantangan terbesar kini adalah menjaga konsistensi. Penertiban hutan tidak boleh berhenti pada angka penyerahan, tetapi harus memastikan kawasan yang diselamatkan benar-benar pulih fungsinya dan tidak kembali dikuasai secara ilegal. Publik berhak mengawal agar uang yang diselamatkan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Selama komitmen itu dijaga, penertiban kawasan hutan bisa menjadi tonggak penting: bahwa di negeri ini, kekayaan negara dijaga, hukum ditegakkan, dan perlawanan terhadap penegakan hukum tidak akan membuat negara mundur.
Tegas Tanpa Kompromi: Prabowo Sebut Rp 52 Triliun Diselamatkan dari Penertiban Kawasan Hutan dalam Dua Tahun
