LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung menjelang keberangkatan Gibran menuju Gedung MPR/DPR RI, di tengah berkembangnya kabar mengenai rencana pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan laporan pantauan awak media, Gibran tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 10.19 WIB dan langsung memasuki kompleks Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Pertemuan itu berlangsung sekitar 28 menit sebelum Gibran terlihat meninggalkan Istana pada pukul 10.47 WIB. Ia mengenakan setelan jas hitam dengan dasi merah, sementara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dilaporkan turut mendampinginya menuju kompleks parlemen di Senayan, Jakarta.
Keberangkatan Gibran ke Gedung MPR/DPR memunculkan perhatian karena sebelumnya beredar informasi mengenai kemungkinan penyerahan surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, belum terdapat kepastian bahwa surat tersebut telah diserahkan ataupun bahwa pengunduran diri Gibran telah memperoleh penyelesaian melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Dalam laporan yang sama, Gibran disebut tidak menggunakan kendaraan dinas Wakil Presiden ketika meninggalkan Istana Merdeka. Kendati demikian, penggunaan kendaraan tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perubahan status jabatan. Kepastian mengenai kedudukan Gibran tetap harus merujuk pada keterangan resmi lembaga negara yang berwenang.
Mensesneg Ungkap Gibran Pernah Menyampaikan Niat Mundur
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dilaporkan memberikan penjelasan mengenai pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut disebut berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas sejumlah persoalan, termasuk dinamika hukum dan politik yang berkembang terkait jabatan Wakil Presiden.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pada pagi tadi Bapak Wakil Presiden bertemu dengan Bapak Presiden,” ujar Prasetyo sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.
Menurut keterangan yang dikaitkan dengan Prasetyo, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo. Pembicaraan itu disebut berkaitan dengan perkembangan persoalan hukum yang melibatkan putusan maupun proses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo juga membantah kabar bahwa Presiden Prabowo telah menolak keinginan Gibran untuk mundur. Ia menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden memberikan sejumlah saran, bukan keputusan penolakan sebagaimana yang berkembang dalam pemberitaan.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegasnya.
Selain membahas rencana pengunduran diri, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan sejumlah dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski demikian, rincian dokumen, dasar sengketa, maupun perkembangan perkara tersebut masih memerlukan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Jika Jabatan Wapres Kosong, MPR Harus Memilih Pengganti
Secara konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden berbeda dengan mekanisme pemakzulan. Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat untuk melepaskan jabatannya, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Apabila pengunduran diri berujung pada kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi kelangsungan pemerintahan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden sebelum berakhirnya masa jabatan periode 2024–2029. Namun, mekanisme pengisian kekosongan baru relevan diterapkan setelah status kekosongan jabatan dipastikan secara resmi.
Publik Menunggu Penjelasan Resmi Istana dan MPR
Pertemuan Gibran dengan Prabowo serta keberangkatannya menuju Gedung MPR/DPR menjadi perkembangan yang mendapat perhatian dalam dinamika politik nasional. Meski demikian, agenda resmi kunjungan tersebut, hasil pertemuan dengan Presiden, dan kemungkinan penyerahan dokumen pengunduran diri masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut.
Keterangan dari Istana Kepresidenan, pimpinan MPR, maupun Gibran sendiri menjadi penting untuk memastikan apakah kunjungan tersebut benar-benar berkaitan dengan proses pengunduran diri atau merupakan bagian dari agenda ketatanegaraan lainnya.
Hingga ada pengumuman resmi yang dapat diverifikasi, Gibran tidak dapat dinyatakan telah mengundurkan diri hanya berdasarkan laporan pertemuan dan keberangkatannya menuju Gedung MPR/DPR. Kepastian mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden harus ditentukan berdasarkan fakta dan prosedur konstitusional, bukan semata-mata spekulasi politik yang berkembang.
