LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- engelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran penanganan bencana. Perkara ini memunculkan perhatian terhadap tata kelola dana darurat yang nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun dan seharusnya digunakan untuk menyelamatkan serta membantu masyarakat terdampak bencana.
Berdasarkan informasi perkara yang disampaikan, KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026). Sehari kemudian, Rabu (14/10/2026), penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran di lingkungan BNPB.
Lima tersangka yang disebutkan adalah Bima Setyawan, yang dilaporkan sebagai tenaga ahli sekaligus adik Kepala BNPB Suharyanto; Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan BNPB; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.
KPK mendalami dugaan adanya pengaturan dalam penyaluran dan penggunaan anggaran yang melibatkan pihak internal BNPB bersama sejumlah pihak swasta.
“Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026), sebagaimana dikutip dalam bahan pemberitaan.
Meski demikian, penetapan tersangka merupakan tahap proses hukum. Dugaan tindak pidana dan tanggung jawab masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Dana Siap Pakai: Anggaran Darurat untuk Menyelamatkan Masyarakat
Dana Siap Pakai merupakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, serta risiko bencana berdampak luas sesuai ketentuan yang berlaku.
Dasar hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, serta Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
Pasal 62 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 mengatur penyediaan Dana Siap Pakai dalam anggaran BNPB.
Keberadaan dana tersebut sangat penting karena penanganan bencana membutuhkan keputusan dan pembiayaan yang cepat. Kebutuhannya dapat mencakup dukungan logistik, penyelamatan, evakuasi, pelayanan dasar, serta berbagai tindakan darurat lainnya sesuai ketentuan.
Karena karakteristiknya yang mendesak, penggunaan DSP membutuhkan mekanisme yang mampu menggabungkan kecepatan penyaluran dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat.
Menelusuri Anggaran DSP BNPB 2021–2025
Berdasarkan angka laporan kinerja BNPB yang dicantumkan dalam bahan pemberitaan, alokasi DSP pada beberapa tahun mencapai lebih dari Rp2 triliun hingga Rp4 triliun.
Pada 2021, BNPB memiliki pagu anggaran sebesar Rp7,22 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi DSP bencana alam mencapai Rp3,86 triliun, dengan realisasi sekitar Rp3,86 triliun.
Tahun berikutnya, pagu anggaran BNPB tercatat Rp5,47 triliun, dengan realisasi keseluruhan sekitar Rp5,05 triliun. Khusus DSP, pemerintah mengalokasikan Rp2,27 triliun dan merealisasikan hampir seluruh anggaran tersebut, yakni sekitar 99,97 persen.
Untuk 2023, bahan pemberitaan belum menyajikan angka alokasi DSP karena laporan kinerja tahun tersebut disebut tidak tersedia pada laman resmi BNPB ketika ditelusuri.
Sementara itu, data yang dicantumkan untuk 2024 menunjukkan pagu anggaran BNPB sebesar Rp4,87 triliun, dengan alokasi DSP sekitar Rp4,39 triliun.
Bahan yang sama juga mencantumkan pagu Rp4,91 triliun dan alokasi DSP Rp3,73 triliun pada bagian berikutnya. Namun, kedua angka tersebut kembali diberi label tahun 2024 sehingga penetapan tahun anggarannya masih memerlukan pengecekan terhadap laporan resmi BNPB.
Anggaran Darurat Bernilai Triliunan Rupiah
Besarnya alokasi DSP menggambarkan kebutuhan pendanaan negara dalam menghadapi berbagai bencana alam yang tidak dapat diprediksi secara pasti.
Namun, tingginya realisasi anggaran tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh penggunaan dana telah efektif dan tepat sasaran.
Penilaian kinerja harus mempertimbangkan kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan di lapangan, ketepatan penerima bantuan, kualitas barang dan jasa yang disediakan, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
Dalam konteks dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK, perhatian utama bukan sekadar besarnya dana yang tersedia, melainkan bagaimana mekanisme penyaluran, pengadaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan.
Penting pula ditegaskan bahwa besarnya alokasi DSP selama 2021–2025 bukan berarti seluruh anggaran tersebut terlibat dalam perkara korupsi. Nilai transaksi yang menjadi objek penyidikan harus merujuk pada temuan dan keterangan resmi KPK.
Tahun 2026, BNPB Usulkan Tambahan Rp5,67 Triliun
Di tengah kebutuhan penanganan bencana yang terus berkembang, BNPB juga dilaporkan mengajukan tambahan Dana Siap Pakai sebesar Rp5,67 triliun kepada Kementerian Keuangan pada September 2026.
Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan bahwa tambahan dana tersebut diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan bencana serta kegiatan rehabilitasi di berbagai daerah.
“Di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan, dalam waktu dekat kami mengusulkan sekitar Rp5,67 triliun,” kata Rustian dalam keterangan yang dikutip dari ANTARA.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, BNPB pada 2026 mengelola pagu reguler sekitar Rp1,05 triliun. Setelah memperoleh tambahan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian rusak berat sebesar Rp26,88 miliar, alokasi reguler menjadi sekitar Rp1,08 triliun.
Di luar anggaran reguler tersebut, BNPB disebut telah menerima DSP tahap awal sebesar Rp4,62 triliun untuk mendukung penanganan tanggap darurat.
Usulan tambahan Rp5,67 triliun masih perlu dibedakan dari anggaran yang telah disetujui dan dicairkan. Pengajuan tersebut belum dengan sendirinya berarti dana sudah tersedia untuk dibelanjakan.
Dugaan Korupsi Jadi Ujian Pengawasan Dana Bencana
Perkara yang ditangani KPK menjadi perhatian karena DSP memiliki fungsi kemanusiaan yang sangat penting, terutama saat masyarakat menghadapi kondisi darurat.
Dugaan penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan anggaran dapat menimbulkan risiko terhadap efektivitas pelayanan bencana apabila tidak segera ditangani.
Karena itu, penguatan pengawasan diperlukan sejak tahap perencanaan kebutuhan, penentuan penerima bantuan, pengadaan barang dan jasa, hingga pemeriksaan realisasi dan pertanggungjawaban anggaran.
Pemeriksaan terhadap aliran dana dan hubungan antara pejabat pengelola anggaran dengan pihak swasta juga menjadi bagian penting untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Namun, penelusuran tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan tidak boleh disamakan dengan kesimpulan bahwa seluruh pengelolaan DSP BNPB bermasalah.
Transparansi dan Pemulihan Kepercayaan Publik
Kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB menegaskan pentingnya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana darurat negara.
Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme pengawasan tetap berjalan tanpa menghambat kecepatan penanganan bencana yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Publik juga berkepentingan mengetahui nilai anggaran yang menjadi objek perkara, dugaan modus penyimpangan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta langkah perbaikan sistem agar persoalan serupa tidak terulang.
Dengan alokasi Dana Siap Pakai yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun, akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penanggulangan bencana.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan Dana Siap Pakai tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari ketepatan penggunaan, kecepatan pelayanan, dan manfaat nyata yang diterima masyarakat ketika menghadapi bencana.
